Antar Anak Masuk Sekolah, Ratusan ASN DKI Izin Datang Terlambat

Orang tua mengantar anaknya masuk pertama sekolah di kawasan Jakarta, Senin (15/7/2019). (Foto: Akis/Kurasi Media)

Kurasi Media | JAKARTA – Hari pertama masuk sekolah merupakan momen yang ditunggu setelah sekian lama merasakan libur. Bagi siswa baru khususnya di kalangan sekolah dasar (SD), momen ini merupakan hari yang sangat ditunggu bahkan para orangtua pun harus rela mengantarkan anaknya masuk dunia pendidikan formil tersebut.

Di Ibukota Jakarta khususnya para orang tua terutama ASN, terpaksa terlambat datang masuk kerja dan mengajukan izin datang.

Sedikitnya ada 898 ASN Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengajukan izin terlambat masuk kantor pada Senin (15/7/2019).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengatakan jumlah para PNS yang izin telat masuk itu tak lebih dari 2 persen dari total ASN.

“Jumlahnya ASN yang izin mengantar anaknya ke sekolah ada 898 dari 65.952 (total keseluruhan PNS DKI). Kalau dipersentasekan dari 65.952, ada 1,36 persen,” kata Chaidir saat dikonfirmasi Kurasi Media.Com, Senin (15/7/2019).

Pada Jum’at (12/7/2019) Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran dengan nomor 54/SE/2019 yang ditujukan kepada semua ASN untuk segera mengajukan izin terlambat masuk apabila hendak mengantar anaknya pada hari pertama masuk sekolah.

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang juga pelaksana harian (Plh) Gubernur DKI Safullah.

Mekanisme pemberian izin mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama sekolah yakni PNS bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada masing-masing atasan.

Kemudian permohonan itu diajukan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk diinput oleh operator masing-masing perangkat daerah pada sistem e-absensi dengan cara memilih keterangan “mengantar anak hari pertama sekolah” paling lambat tanggal 12 Juli 2019.

Pemprov DKI juga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) DKI mewajibkan orang tua wali untuk mengantarkan anaknya dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau dulu disebut Masa Orientasi Sekolah (MOS).

Adapun batas dispensasi keterlambatan PNS dalam surat edaran itu hanya berlaku hingga pukul 9.30. WIB.

Chaidir menambahkan normalnya PNS memang sudah masuk kantor sudah dari pukul 07.00 WIB. Namun dengan berbagai pertimbangan, salah satunya jarak antara rumah dan sekolah, Pemrov DKI tetap memberikan kelonggaran bila ada PNS yang melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan.

“Iya memang jamnya segitu, boleh. Jam 09.30 WIB kalau dia sudah kelar. Namun, kalau datang lebih dari itu, masih kita toleransi. Kan kalau sekolahnya jauh, kan gak mungkin (tepat waktu), belum jalanan macet, masa kita enggak toleransi. Memang hari ini hari bebas buat orangtua mengantarkan anak-anaknya ke sekolah,” ucapnya. (Kis)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Antar Anak Masuk Sekolah, Ratusan ASN DKI Izin Datang Terlambat” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

BNNP Jabar Waspadai Ancaman Ratusan Jenis Narkotika Baru

Kepala BNNP Jawa Barat Brigjen Pol Sufyan syarif (kanan). (Foto: Antara)

Kurasi Media | BANDUNG – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat mengatakan ratusan narkotika dan psikotoprika jenis baru beredar di dunia internasional saat‎ ini, di luar narkotika yang ada saat ini. Dari ratusan jenis itu, puluhan diantaranya sudah masuk ke Indonesia.

“Di dunia ada 800 jenis narkotika baru, di Indonesia baru 74. Jadi kurang lebih 700 sekian yang kita harus waspadai, karena dunia akan bergerak memasukkan jenis baru ini termasuk ke Indonesia,” kata Kepala BNNP Jawa Barat Sufyan Syarif, usai menghadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internaional, di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin (15/7/2019).

Menurut dia, hingga saat ini jumlah pengguna narkotika di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 800 ribu orang dan mayoritas penggunana generasi milenial atau produktif berusia antara 15-25 tahun.

“Tadi dijelaskan juga oleh Pak Wagub Jabar, untuk di seluruh Indonesia (jumlah pengguna narkotika) kurang lebih ada tiga juta orang dan untuk di Jabar sendiri itu sekitar 800 ribu (jumlah pengguna narkotika),” kata Sufyan.

Dia mengatakan, sampai saat ini BNN Provinsi Jawa Barat telah merehabilitasi 1.800 orang dari jumlah total pengguna narkotika di provinsi ini.

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2018 hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan tugas dalam bidang pencegahan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan terhadap narkotika, seperti Program Desa Bersih Narkotika di 27 kabupaten/kota di Jawa barat.

“Jadi Program Desa Bersih Narkotika ini ialah sebagai program prioritas dengan mensinergikan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa untuk membentuk relawan anti narkotika dan agen pemulihan dari unsur masyarakat desa/kelompok masyarakat seperti kades, Babinsa, Bhabinkamtibmas, puskesmas, tokoh masyarakat dan agama setempat,” kata dia.

Selain itu, lanjut Sufyan, BNNP Jawa Barat telah dibantu oleh Pemprov Jawa barat dalam penyediaan lahan dan gedung BNNP Jawa Barat sebagai operasional pendukung pelaksanaan P4GN di Jawa Barat.

“Kolaborasi bersama dengan perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan P4GN di Pemprov Jabar telah dilakukan secara berkesinambungan sehingga pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika dapat diikuti oleh seluruh perangkat daerah,” kata dia.

Dia menuturkan sinergitas dengan lapas dan rutan terkait pelaksanaan rehabilitasi narkotika telah dikuatkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tentang kerja sama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan narkotika di lapas.

“Selain itu kami juga berkolaborasi dengan unsur masyarakat dan pendidikan seperti MUI Jawa Barat, Peradi Jawa Barat, Kadin Jawa Barat, universitas di Jawa Barat dan lainnya dalam menciptakan Jawa Barat Juara Lahir Batin, Jawa Barat bersih dari narkotika,” kata dia.

Pada kesempatan Hari Anti Narkotika Nasional 2019 ini pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang telah membantu dan mendorong tugas BNNP Jawa Barat dalam memerangi narkotika di provinsi ini.

“Kami juga ingin menyampaikan ucapakan terima kasih kepada unsur Muspida semua tingkatan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah turut mensukseskan Program P4GN di Provinsi Jawa Barat. Kami menyadari bahwa tanpa kerja sama dari seluruh pihak, upaya kita dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak akan berhasil,” kata dia.

Karena peredaran narkotika jenis baru ini membahayakan manusia, BNNP Jabar mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak atau harus sebisa mungkin menghindari potensi-potensi berkaitan dengan narkotika. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “BNNP Jabar Waspadai Ancaman Ratusan Jenis Narkotika Baru” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Angka Kemiskinan Jabar Turun Lagi

Kepala BPS Jawa Barat, Dody Herlando memaparkan data angka kemiskinan Jawa Barat di di Kantor BPS Jawa Barat, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Senin (15/7/2019). (Foto: Antara)

Kurasi Media | BANDUNG – Tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan dari bulan September 2018 hingga Maret 2019. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Dody Herlando, saat menggelar rilis Berita Resmi Statistik (BRS) di kantor BPS. Senin (15/7/2019).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melaporkan angka kemiskinan per Maret 2019 mengalami penurunan sebanyak 140,2 ribu jiwa yaitu dari 3,53 juta jiwa (7,25 persen) pada September 2018, menjadi 3,39 juta jiwa (6,91 persen) pada Maret 2019.

Kepala BPS Jawa Barat, Dody Herlando mengatakan, tingkat kemiskinan tersebut mengacu kepada garis kemiskinan (GK) yakni Rp386.198 per kapita perbulannya. Angka GK tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 3,99 persen dibanding September 2018.

“Kemiskinan dimensinya luas, tetapi yang dipakai oleh BPS yakni kebutuhan paling mendasar, yakni kebutuhan makanan yang bisa diekuivalensikan dengan rupiah,” kata Dody Herlando.

Secara umum, kata Dody, sejak 2014 tingkat kemiskinan di Jawa Barat menunjukkan tren menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, data BPS menunjukan pada periode September 2018 – Maret 2019 jumlah penduduk miskin Jawa Barat, di daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebanyak 67,57 ribu jiwa dan 72,67 ribu jiwa.

Namun dengan angka 3,39 juta jiwa, menurut Dody jumlah penduduk miskin tersebut masih termasuk banyak dibandingkan daerah lain.

Dia mengatakan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat adalah 13 persen dari skala nasional.

“Kita harus urus 13 persen itu, jangan terlena dengan persentase kecil tapi jumlahnya banyak,” kata dia.

Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018 Kabupaten Bogor menjadi daerah yang jumlah penduduk miskinnya terbanyak yakni 415 ribu jiwa, sedangkan Kota Sukabumi menjadi kota yang jumlah penduduk miskinnya terendah yakni 23 ribu jiwa.

Namun angka tersebut juga mengacu kepada GK di daerah masing-masing. Dody mengatakan GK di sebuah daerah itu tergantung sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki masing-masing daerah.

“Jadi sebenarnya angka kemiskinan itu terkadang stereotip, tergantung daerahnya masing-masing,” kata dia. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Angka Kemiskinan Jabar Turun Lagi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pasukan “Ceu Ati” Siap Berikan Perlindungan Konsumen Purwakarta

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di sela launching Relawan Ceu Ati di Bale Sawala Yudhistira Purwakarta. (Foto: PPID Purwakarta)

Kurasi Media | PURWAKARTA – Di Hari Konsumen Nasional, warga Purwakarta tak perlu khawatir tentang perlindungan konsumen. Pasalnya demi memperkuat perlindungan konsumen Pemkab Purwakarta memiliki sejumlah pasukan emak-emak yang memiliki tugas memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya dalam takaran dan timbangan pembelian.

Pasukan yang diberikan nama “Ceu Ati” memiliki arti Cek Ukuran Akurasi Timbangan, bermottokan cantik yang memiliki 5 arti yaitu Cek tanda tera, Amati timbangan posisinya, Nol atau seimbangkan timbangannya, Timbang ulang apabila belum yakin dan Kunjungi juru timbang yang ada di pasar-pasar.

“Komunitas emak – emak yang peduli timbangan kan kalau urusan belanja apalagi di pasar kan kaum emak itu cukup teliti,” ujar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, di sela launching Relawan Ceu Ati di Bale Sawala Yudhistira Purwakarta. Senin (15/7/2019).

Anne pun menambahkan dengan adanya pasukan khusus ini, diharapkan kecurangan tidak ada lagi sehingga masyarakat yang berbelanja merasa aman serta terlindungi.

“Ini bentuk kepedulian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, minimal menekan kecurangan timbangan,” ujar Anne.

Dalam peran dan tugasnya, relawan ceu ati ini akan mensosialisasikan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan berbelanja, termasuk kepada para pedagang di pasar.

“Nah si emak emak ini menghimbau kepada konsumen-konsumen di pasar bahwa teliti dulu sebelum membeli dilihat dulu ada tidak tanda tera timbangannya,” ujarnya.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Purwakarta, Karliati Djuanda mengatakan Relawan Ceu Ati, dibentuk untuk mengkampanyekan pentingnya timbangan yang pas.

Selain itu pasukan ini akan disebar diseluruh pasar di Purwakarta adapun untuk pasar yang sudah memiliki relawan ini, baru pasar leuwipanjang.

“Mereka nanti akan kampanyekan peduli timbangan, untuk pedagang kita juga sudah berikan sosialisasi, termasuk siapkan juru ukur termasuk reparasi alat timbang,” jelasnya.

Adapun untuk pasukan emak – emak yang bertugas, Karliati menjelaskan bahwa sebagian besar relawan tersebut dari para kaum ibu sendiri termasuk ibu – ibu majelis taklim, aktifis lingkungan hingga aktifis posyandu.

“Emak-emak kan sensitifitas ini nya tinggi terutama urusan belanja, karena yang sering belanja ke pasar mayoritas emak-emak. Kita gagas dari ide itu,” ungkapnya. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Pasukan “Ceu Ati” Siap Berikan Perlindungan Konsumen Purwakarta” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Di Garut, Parkir Liar Akan Dikenakan Sanksi Tilang

Petugas mengevakuasi sepeda motor yang parkir liar di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (15/07/2019). (Foto: Antara)

Kurasi Media | GARUT – Empat di wilayah perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilakukan penertiban parkir liar kendaraan roda dua yang dilakukan oleh petugas gabungan, karena melanggar peraturan lalu lintas dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat di kota itu. Senin (15/7/2019).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Suherman mengatakan, penertiban kendaraan yang parkir liar itu diprioritaskan di Jalan Ahmad Yani yang seringkali dikeluhkan masyarakat.

“Kita mengamankan seluruh kendaraan yang ketahuan parkir di tempat terlarang, jika tidak ada orangnya kami angkut,” kata Suherman.

Ia menuturkan, penertiban itu melibatkan petugas Dinas Perhubungan, Kepolisian Resor Garut, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut yang diterjunkan menyusuri sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani.

Petugas, lanjut dia, menemukan banyak kendaraan terutama sepeda motor yang parkir di bahu jalan depan toko atau di kawasan yang terdapat rambu dilarang parkir dan berhenti.

“Ini upaya kami untuk mewujudkan kawasan kota yang aman dan nyaman, bebas dari parkir liar,” katanya.

Ia menyampaikan, operasi parkir liar itu akan terus berlanjut untuk memberikan pemahaman dan mengedukasi masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas.

Ia mengimbau masyarakat termasuk pemilik toko agar saling mengingatkan untuk tidak parkir di sembarang tempat karena melanggar aturan dan juga mengganggu kenyamanan orang lain.

“Ini akan terus berlanjut sehingga ke depan tidak ada lagi parkir liar,” kata Suherman.

Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan, kendaraan yang parkir sembarangan sudah seharusnya ditertibkan karena mengganggu pengguna jalan lain dan juga melanggar Undang-undang Lalu Lintas.

Kepolisian, lanjut dia, selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam penertiban kendaraan yang parkir sembarangan di kawasan perkotaan itu.

“Kita akan tegakan aturan, kalau ada kendaraan yang melanggar lalu lintas tentu akan ditilang,” kata Budi.

Seorang pengguna jalan warga Garut, Tati Nurhayati menyampaikan dukungan adanya penertiban kendaraan yang parkir sembarangan dan juga pedagang kaki lima di kawasan perkotaan.

“Saya mendukung penertiban ini, karena yang dulunya semrawut sekarang jadi bagus, bersih, nyaman,” pungkasnya. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Di Garut, Parkir Liar Akan Dikenakan Sanksi Tilang” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

ASN Purwakarta Berkomitmen Menolak Gunakan Gas Subsidi

Bupati Purwakarta, Hj Anne Ratna Mustika deklarasi ASN menolak Gunakan Gas bersubsidi. (Foto: Gin/Kurasi Media)

Kurasi Media | PURWAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta berkomitmen memakai LPG (liquefied petroleoum gas) Bright Gas Pertamina 5,5kg. LPG Bright Gas yang merupakan bahan bakar non subsidi diperkirakan naik menjadi 20% dari total konsumsi LPG di Kabupaten Purwakarta.

Deklarasi ASN disampaikan dalam rangka Perayaan Hari Konsumen Nasional ke-7 di Purwakarta. Sedianya, Hari Konsumen Nasional dilaksanakan pada April lalu, di Gedung Yudistira, Komplek Kantor Pemkab Purwakarta, Senin (15/7/2019).

“Hari ini setidaknya ada 1.000 orang ASN hadir dan mendukung program penggunaan LPG Bright Gas Pertamina 5,5 kg. Komitmen tersebut menunjukkan kepedulian kami untuk memakai bahan bakar rumah tangga yang kualitasnya lebih baik, lebih aman karena memiliki valve ganda, dan lebih terjamin dengan adanya barcode berhologram,” jelas Bupati Kabupaten Purwakarta Hj Anne Ratna Mustika.

Pada ajang ini, PT Pertamina (Persero) memberikan potongan harga Rp 61 ribu untuk pembelian perdana Bright Gas 5,5 KG (tabung dan isi), yakni dari harga normal Rp350 ribu menjadi Rp289 ribu per tabung.

Pertamina juga akan bekerjasama dengan koperasi di masing-masing dinas, sehingga ASN memiliki kemudahan membeli Bright Gas di koperasinya masing-masing.

Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami mengungkapkan, pada tahun 2019, pengguna LPG Non Subsidi di Kabupaten Purwakarta mencapai 10% dari total konsumsi LPG, baik LPG Subsidi (Public Service Obligation/PSO) 3 KG maupun LPG Non Subsidi yakni Bright Gas 5,5 KG 12 KG dan 50 KG. Total konsumsi LPG di Purwakarta sekitar 730 ribu tabung per bulan.

Dewi berharap, konsumsi dari ASN diharapkan bisa meningkatkan pengguna LPG Non Subsidi menjadi 20%.

“LPG Subsidi 3 KG sesuai peraturan pemerintah diperuntukan untuk masyarakat miskin, karena itu kuota untuk tiap daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah. kami menghimbau masyarakat yang tidak berhak untuk menggunakan produk LPG Non Subsidi, sehingga penggunaan LPG 3 KG benar-benar tepat sasaran,” jelas Dewi.

Ia menambahkan, LPG Non Subsidi dapat ditemui di sejumlah outlet seperti minimarket modern, sejumlah SPBU, serta agen dan pangkalan LPG Pertamina.

“Untuk jasa layanan antar LPG Non Subsidi tersebut, masyarakat juga bisa menghubungi Call Center Pertamina di 135,” ungkapnya. (Gin)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “ASN Purwakarta Berkomitmen Menolak Gunakan Gas Subsidi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Gas LPG Pink Melempem, Pertamina Gandeng Pemkab Purwakarta

Bupati Purwakarta, Hj Anne Ratna Mustika deklarasi ASN menolak Gunakan Gas bersubsidi. (Foto: Gin/Kurasi Media)

Kurasi Media | PURWAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purwakarta berkomitmen memakai LPG (liquefied petroleoum gas) Bright Gas Pertamina 5,5kg. LPG Bright Gas yang merupakan bahan bakar non subsidi diperkirakan naik menjadi 20% dari total konsumsi LPG di Kabupaten Purwakarta.

Deklarasi ASN disampaikan dalam rangka Perayaan Hari Konsumen Nasional ke-7 di Purwakarta. Sedianya, Hari Konsumen Nasional dilaksanakan pada April lalu, di Gedung Yudistira, Komplek Kantor Pemkab Purwakarta, Senin (15/7/2019).

“Hari ini setidaknya ada 1.000 orang ASN hadir dan mendukung program penggunaan LPG Bright Gas Pertamina 5,5 kg. Komitmen tersebut menunjukkan kepedulian kami untuk memakai bahan bakar rumah tangga yang kualitasnya lebih baik, lebih aman karena memiliki valve ganda, dan lebih terjamin dengan adanya barcode berhologram,” jelas Bupati Kabupaten Purwakarta Hj Anne Ratna Mustika.

Pada ajang ini, PT Pertamina (Persero) memberikan potongan harga Rp 61 ribu untuk pembelian perdana Bright Gas 5,5 KG (tabung dan isi), yakni dari harga normal Rp350 ribu menjadi Rp289 ribu per tabung.

Pertamina juga akan bekerjasama dengan koperasi di masing-masing dinas, sehingga ASN memiliki kemudahan membeli Bright Gas di koperasinya masing-masing.

Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Dewi Sri Utami mengungkapkan, pada tahun 2019, pengguna LPG Non Subsidi di Kabupaten Purwakarta mencapai 10% dari total konsumsi LPG, baik LPG Subsidi (Public Service Obligation/PSO) 3 KG maupun LPG Non Subsidi yakni Bright Gas 5,5 KG 12 KG dan 50 KG. Total konsumsi LPG di Purwakarta sekitar 730 ribu tabung per bulan.

Dewi berharap, konsumsi dari ASN diharapkan bisa meningkatkan pengguna LPG Non Subsidi menjadi 20%.

“LPG Subsidi 3 KG sesuai peraturan pemerintah diperuntukan untuk masyarakat miskin, karena itu kuota untuk tiap daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah. kami menghimbau masyarakat yang tidak berhak untuk menggunakan produk LPG Non Subsidi, sehingga penggunaan LPG 3 KG benar-benar tepat sasaran,” jelas Dewi.

Ia menambahkan, LPG Non Subsidi dapat ditemui di sejumlah outlet seperti minimarket modern, sejumlah SPBU, serta agen dan pangkalan LPG Pertamina.

“Untuk jasa layanan antar LPG Non Subsidi tersebut, masyarakat juga bisa menghubungi Call Center Pertamina di 135,” ungkapnya. (Gin)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Gas LPG Pink Melempem, Pertamina Gandeng Pemkab Purwakarta” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Waduh.. Jumlah Pengguna Narkotika di Jabar Capai 800.000 Orang

Sejumlah tersangka pengedar narkotika jenis ganja dan sabu dihadirkan saat gelar barang bukti sitaan narkotika di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. (Foto: Antara)

Kurasi Media | BANDUNG – Jumlah pengguna narkotika di Provinsi Jawa Barat sudah mengkhawatirkan, hingga saat ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menyatakan sekitar 800 ribu orang dan mayoritas pengguna narkoba ialah generasi milenial atau produktif berusia antara 15-25 tahun. Dan BNN Provinsi telah merehabilitasi 1.800 orang dari jumlah total pengguna narkotika di Jabar.

“Tadi dijelaskan juga oleh Pak Wagub Jabar, untuk di seluruh Indonesia (jumlah pengguna narkotika) kurang lebih ada tiga juta orang dan untuk di Jabar sendiri itu sekitar 800 ribu (jumlah pengguna narkotika),” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sufyan Syarif, seusai menghadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internaional, di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin (15/7/2019).

Sufyan menjelaskan para pengguna narkotika yang direhabilitasi bisa menempuh dua cara yakni bisa mendatangi langsung dan meminta bantuan kepada BNN untuk dilakukan rehabilitasi dan biayanya gratis bisa dari BNN atau dari dinas sosial.

Yang kedua, lanjut dia, ialah jika tertangkap dalam sebuah operasi hukum oleh kepolisian maka pengguna narkotika tersebut bisa direhabilitasi oleh polisi dengan catatan pengguna murni bukan pengedar narkotika.

Lebih lanjut ia mengatakan usia milenial rentan terpengaruh menjadi pengguna narkotika karena pada rentan usia tersebut merupakan masa pencarian jati diri dan mudah terpengaruh.

Dia menambahkan dalam bidang pemberantasan, BNNP dan Polda Jawa Barat serta Bea Cukai dan dibantu aparat TNI telah bekerja sama melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.

Menurut dia selama periode Januari hingga Desember 2018, BNN Provinsi jawa Barat telah mengungkap 85 kasus narkotika dan satu kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika.

“Dari kasus-kasus tersebut telah diamankan 123 orang tersangka kasus narkotika dan telah disita barang bukti sebanyak shabu 30,9 kg, ganja 1,1 ton, ekstasi 2.200 butir,” kata dia.

Sementara untuk pengungkapan BNN Provinsi Jawa Barat masih sebagian kecil dari hasil penangkapan aparat penegak hukum dan TNI dengan barang bukti yang disita sejumlah shabu 48,23 ton, ganja 41,27 ton, ekstasi 1,6 juta butir, 2.314 kg bahan baku narkotika sintetis.

“Dari kasus-kasus tersebut telah diamankan 59.575 orang tersangka kasus narkotika. Hal ini merupakan bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan narkotika dan komitmen yang tegas serta kerja keras dalam memberantas jaringan sindikat narkotika,” pungkasnya. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Waduh.. Jumlah Pengguna Narkotika di Jabar Capai 800.000 Orang” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Universitas Majalengka Olah Limbah Tempe Jadi Biogas

Mahasiswa Universtas Majalengka ini menunjukan cara mengolah limbah tempe. (Rik/Kurasi Media)

Kurasi Media | MAJALENGKA – Limbah tempe yang kerap menimbulkan bau tak sedap, faktanya dapat dimanfaatkan ulang sebagai bahan bakar biogas. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan Kerja Nyata Mahasiswa (KNM) Universtas Majalengka (UNMA) melakukannya di Desa Sukasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Mahasiswa semester VI Fakultas Tehnik Prodi Sipil, Rama Nur Thoriq mengatakan dalam pengabdiannya kepada masyarakat di Desa Sukasari itu, pihaknya memperkenalkan utilitas atau perlengkapan dalam pembuatan biogas dari limbah tempe.

“Karena pada prinsipnya, semua sampah jika difermentasi itu akan menghasilkan gas. Oleh karena itu dalam dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, kami memperkenalkan utilitas pembuatan biogas kepada masyarakat.”ungkapnya, Senin (15/7/2019).

Rama Nur Thoriq menjelaskan adapun limbah tempe yang digunakan untuk fermentasi adalah air rendaman kedelai setelah pertama kali direbus. Air tersebut mengandung banyak asam, setelah digunakan untuk merendam kedelai selama satu malam. Biasanya, air yang mengandung asam ini, dibuang begitu saja oleh para perajin tempe ke sungai kecil yang mengalir.

“Biasanya fermentasi air limbah tempe ini bisa sampai dua bulan, hingga menghasilkan gas, yang sekarang kita campur dulu sama kotoran sapi agar fermentasinya cepat, hanya dua minggu,” jelasnya.

Rama juga menjelaskan bahwa proses fermentasi sendiri dilakukan di sebuah tangki berkapasitas 4.000 meter kubik yang ditanam di bawah tanah. Dari tangki tersebut, ia memasang pipa untuk mengaliri gas methan yang nantinya digunakan untuk masak.

Selain itu, dibuat juga saluran untuk memasukkan limbah ke tangki. Di sisi lain tangki, dibuat saluran air limbah dari tangki fermentasi yang gunanya menampung limbah tempe yang telah mengalami fermentasi.

“Air sisa fermentasi ini bisa dijadikan pupuk organik dan pemanfaatan limbah tempe untuk biogas ini tidak menyisakan limbah, karena bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik.” ungkapnya.

Salah seorang warga Sukasari, Herman mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi atas pembinaan yang diberikan oleh Mahasiswa yang kini tengah melaksanakan program KNM. Alasanya, kini pemahamannya tentang ilmu pengetahuan semakin meningkat.

“Jika tak ada adik-adik mahasiswa, mungkin saya tak akan tau. Saya baru tau kalau limbah tempe bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu saya mengapresiasi apa yang dilakukan para mahasiswa ini.” tandasnya. (Rik)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Artikel yang berjudul “Universitas Majalengka Olah Limbah Tempe Jadi Biogas” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kandidat Ketua PSSI, Komjen Iriawan Sosialisasi Ke Jawa Timur

Komjen M Iriawan saat sosialisasi pecalonannya sebagai Ketua PSSI di Surabaya


JABAREWS | SURABAYA – Pasca deklarasi pencalonan Ketua PSSI, Komjen M. Iriawan terus melakukan pendekatan kepada asosiasi provinsi dan klub-klub sepak bola di Indonesia.

Jum’at (12/7/2019) malam lalu, dia menghadiri forum diskusi bertajuk “Ngobrol Bola Bareng Kang Iwan Bule” di Vasa Hotel Surabaya yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asprov PSSI.

Kegiatan serupa pernah diselenggarakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan untuk kegiatan yang ketiga kalinya dan ini dihadiri perwakilan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali dan NTB.

Termasuk beberapa perwakilan dari pengurus atau manajer dari beberapa club bola, seperti Madura United, Persela Lamongan, PSBK Blitar, Madura FC, Persatu Tuban, Persik Kediri, Borneo FC, Bhayangkara FC, Arema Malang dan sebagainya.

Bagi kang Iwan Bule, pencalonannya sebagai Ketua PSSI merupakan bentuk kepedulian dan rasa cinta kepada Tim Nasional dan persepakbolaan nasional.

“Kita semua tentunya sangat sayang kepada Tim Nasional, kita sama-sama memiliki tanggungjawab yang sama dalam upaya memajukan persepakbolaan Indonesia,” ujar Iriawan.

Menurutnya, dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 260 juta jiwa, tidak mungkin tidak ada yang miliki potensi dan kualitas tinggi dalam olahraga sepakbola.

“Saya sangat meyakini mereka ada, bahkan sudah kita ketahui bersama, tapi mereka belum dikelola secara optimal dan profesional, masih banyak hal yang harus dibenahi”, ujarnya.

Berbagai target ingin dicapai oleh Iriawan, mulai lolos dari Piala Dunia 2026 sampai menjuarai di level Asean, sehingga menurutnya merasa perlu menerapkan berbagai strategi dan program inovasi dalam manajemen tatakelola persepakbolaan Indonesia.

Lanjut Iwan, Indonesia pernah berpastisipasi dalam kancah piala dunia, saat ini untuk melawan Veitnam saja kita kesulitan, posisi kita hanya keempat dilevel Asean.

“Target saya kedepan sepak bola Indonesia akan kembali bangkit, minimal ikut piala dunia dan menjadi juara Asean,” ucapnya.

Terkait pembiayaan Iriawan akan bekerjasama dengan berbagai pihak. Dirinya berkeyakinan akan banyak perusahaan dan donatur yang ingin membantu.

“Biaya sekolah sepakbola hanya 35 Juta perbulan perorang, asal penggunaan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pasti dikasih,” jelas iriawan.

Sementara dari segi kompetisi sepak bola Indonesia, dia ingin membuat tim peserta lebih sehat secara manajemen, serta membuat format dan jadwal yang lebih jelas dan tertata.

“Kami akan kucurkan subsidi sebesar 15 miliar untuk setiap tim liga 1 dan 5 miliar untuk tim liga 2. Soal pendanaan, sudah banyak sponsor yang mau bantu,” bebernya.

Sementara, Manajer Borneo FC, Andri Dauri menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan terobosan, demi kemajuan persepakbolaan Indonesia.

“Hal yang positif Bang Iwan maju menjadi calon ketua PSSI, saya fikir merupakan sebuah proses yang wajar dimana semua warga negara berhak, baik dari angkatan, dari sipil maupun pusat, saya melihat hal ini sebagai hal positif demi kemajuan dan kesejahteraan pemain bola, juga keterlibatan para club akan lebih didorong dalam memperbaiki sistem persepakbolaan Indonesia, “ tandasny.

Nampak para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut sangat menyambut positif wacana adanya subsidi untuk tim sepak bola. Mereka berharap jika terpilih kelak, program kegiatan yang disampaikan dapat direalisasikan.(Robby)


Artikel yang berjudul “Kandidat Ketua PSSI, Komjen Iriawan Sosialisasi Ke Jawa Timur” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita