Kata JK Tidak Ada yang Namanya Deindustrialisasi

Wakil presiden Jusuf Kalla menepis anggapan dari berbagai pihak bahwa Indonesia mengalami proses deindustrialisasi. Menurutnya industri masih kuat menggenjot perekonomian negara.

“Beberapa hari ini dikatakan di Indonesia deindustrialisasi, padahal berdasarkan data tidak benar,” tegas pria yang akrab disapa JK ini, pada saat memberikan sambutan pada acara Indonesia Industrial Summit 2019, di ICE BSD, Senin (15/4/2019).

JK menilai bahwa industri menjadi sektor tertinggi pendapatan nasional. Dalam data yang ia sebutkan industri bertumbuh sebesar 21,3% sejak 2014.

“Industri tetap jadi sektor yang tertinggi dalam PDB kita. Yang pada tahun 2014-2019 pertumbuhannya 21,3% artinya industri tetap jadi sektor tertinggi dalam pendapatan nasional,” kata JK.

JK menegaskan bahwa berdasarkan data tersebut, deindustrialisasi tidak terjadi. Karena, dia menilai industri justru terus berkembang.

“Artinya industri berkembang dan tidak ada deindustrialisasi,” tegas JK.

Pernyataan Jokowi Kepada Prabowo-Sandi Bahwa Mengelola Ekonomi Makro Berbeda Dengan Ekonomi Mikro

Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) sedikit memberikan kuliah kepada Prabowo-Sandi mengenai perbedaan mengelola ekonomi makro dengan mikro. Jokowi menyebut dari sisi produksi dan permintaan yang membedakan ekonomi makro dan mikro.

“Prabowo-sandi mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Dan ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi sisi permintaan dan sisi sebelah itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah,” tuturnya dalam debat capres-cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi kritikan Prabowo yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK kerap melakukan impor.

Sementara dengan ekonomi mikro, Jokowi menjelaskan, menekankan pada aspek jual dan beli. Yang di dalamnya menuntutnya adalnya industri sehingga dapat menjual produk yang ada.

Sedangkan ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya, di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan. Selain itu, sektor sekunder di bidang manufaktur.

“Saya kira tidak, tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar inilah yang sedang kita kerjakan infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri akan terhubung dengan kawasan kawasan pariwisata,” tuturnya.

Terkait hal itu, Jokowi memastikan, hal tersebut tidaklah cepat seperti membalikkan tangan. Dia kembali menjelaskan tahapan pertama pemerintahannya adalah pembangunan infrastruktur.

“Kita fokus tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia yang ketiga adalah reformasi struktural dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi tahapan-tahapan besar yang ingin kerjakerjakan,” tambah Jokowi.

Ustaz Abdul Somad Langgar Aturan Netralitas PNS

Setidaknya sudah ada dua pejabat terkait yang menilai Ustaz Abdul Somad (UAS) melanggar aturan netralitas PNS, lantaran secara terbuka menyatakan mendukung capres Prabowo Subianto.

Yakni Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, yang menyatakan tindakan UAS bertemu dan mendukung capres nomor urut 02 Prabowo itu dinilai sebagai bentuk politik praktis.

“UAS sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa,” kata Bima kepada JPNN, Jumat (12/4).

Secara tegas, Bima Haria menilai, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, aturan mainnya sudah jelas. Jangankan bertemu, memberikan tanda like di Facebook saja tidak boleh.

Sementara, Bambang Dayanto Sumarsono, asisten deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM KemenPAN-RB, menyatakan, apa yang dilakukan UAS melanggar aturan netralitas PNS. Di samping bertentangan dengan PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, yang sampai sekarang masih berlaku.

Apa sanksi yang bisa dikenakan pada UAS yang saat ini masih berstatus dosen PNS?

Pada Jumat (12/4) kemarin, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan, memberikan penjelasan terkait masalah pelanggaran netralitas PNS dan sanksinya.

PNS yang memberikan dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat.

Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Jokowi Minta Temuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia Dilaporkan ke Bawaslu

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pengusutan surat suara tercoblos mayoritas 01 di Selangor, Malaysia, ke Bawaslu.

“Ya dicek sajalah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, nggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas,” ujar Jokowi kepada wartawan di Depok, Kamis (11/4/2019).

Temuan surat suara tercoblos sebelumnya dibenarkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra. Yazza mengatakan sudah melaporkan temuan surat suara tercoblos di Selangor ke Bawaslu pusat.

Surat suara itu dibungkus dalam kantong-kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di ruko di Bangi, Selangor. Dari pengecekan awal, ditemukan juga ada surat suara pileg yang sudah tercoblos.

“Jadi berdasarkan sampel yang kita ambil, terdapat beberapa surat suara yang sudah dicoblos. Semuanya mayoritas mencoblos 01 dan juga ada di pileg untuk NasDem. Ini sudah kami sampaikan ke Bawaslu,” kata Yazza saat dihubungi terpisah.

Sedangkan KPU masih menunggu informasi lengkap untuk menindaklanjuti surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Sementara itu, Bawaslu bakal merekomendasikan ditundanya pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu Serentak 2019 di seluruh Malaysia.

“Kita sudah membuat rekomendasi soal kinerja PPLN yang diragukan. Kami akan meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dimintai konfirmasi terpisah.

Fritz menduga panitia pemilihan luar negeri (PPLN) tidak melaksanakan tugas sesuai aturan sehingga muncul temuan surat suara tercoblos di Selangor. Tapi Bawaslu tetap menunggu penetapan KPU terkait temuan surat suara tercoblos.

“Terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar. Meminta KPU segera melakukan evaluasi kinerja,” sambungnya.

Pencoblosan Surat Suara di Malaysia Merupakan Skenario Hoax Kubu Prabowo-Sandiaga

Beragam keanehan dan kejanggalan menunjukkan bahwa peristiwa tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia merupakan skenario kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga, untuk menyudutkan petahana.

Hingga kini, elektabilitas Prabowo-Sandiaga belum bisa mengungguli lawannya sehingga kubu 02 menjadi makin panik dan putus asa terhadap besarnya peluang kekalahan di Pilpres 2019.

Temuan tercoblosnya surat suara tersebut memiliki banyak kejanggalan, yakni penggrebekan tidak ditemani aparat kepolisian maupun KPU atau Bawaslu, dilakukan oleh kader Partai Demokrat dan semua yang ada dilokasi adalah murni pendukung paslon 02 serta plastik yang dituding berisi surat suara tercoblos tidak dibongkar semuanya.

Tidak kalah aneh, bahwa surat tercoblos pun ditemukan dalam jumlah besar di dalam sebuah ruko yang letaknya di luar kedutaan Indonesia di Malaysia.

Selain itu, dalam video juga terlihat amplop surat suara yang ada belum terkirim tetapi sudah dicoblos. Logikanya jika amplop sampai ke tangan penerima tentu akan muncul persoalan.

Kubu 02 membuat sandiwara ceritanya sendiri, menggrebek sendiri, memviralkan sendiri dan heboh sendiri. Hal ini memperlihatkan kejadian di Malaysia sudah didesain sedemikian rupa oleh kubu 02, hanya untuk menyerang lawannya. Mereka tidak peduli akan akibatnya terhadap proses pemilu, apalagi peduli kepadarakyat yang meninginkan Pemilu berjalan dengan aman dan damai.

Hoax, Fitnah dan Sandiwara memang sudah sangat identik melekat pada paslon Prabowo-Sandiaga. Berbagai carapun dilegalkan hingga cara yang paling busuk, dengan tujuan untuk meraih kemenangan atau mencari kambing hitam jika mereka kalah nanti.

Atribut Kampanye Gerindra Paling Banyak Langgar Aturan

Bawaslu mencatat ada empat parpol di Kota Sidoarjo, Jatim yang paling banyak melanggar pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Keempatnya adalah Partai Gerindra dengan 142 pelanggaran, PDIP (114), PKB (103), dan Partai Golkar (92).

Bentuk pelanggaran itu antara lain memasang spanduk dan baliho caleg atau parpol di tempat terlarang. Di antaranya di ruang terbuka hijau dan jalur pedestrian.

Pantauan Jawa Pos menunjukkan, meski sudah beberapa kali ditertibkan petugas gabungan, banyak parpol atau caleg yang ndablek.

Mereka tetap nekat memasang APK di titik-titik steril. Kondisi itu merusak estetika kota. Misalnya, di perempatan Jalan Teuku Umar, ada satu baliho besar yang berdiri di jalur pedestrian. Saking besarnya, keberadaan APK tersebut mengganggu pengguna jalan.

Titik lain adalah bundaran Taman Pinang Indah. Lokasi itu memang favorit. Jadi tempat berebut memasang APK. Jalan masuk ke perumahan tersebut penuh dengan baliho dan spanduk para caleg.

Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menjelaskan, pelanggaran APK memang kembali marak. Dari laporan panwascam, pemasangan baliho dan spanduk yang melanggar aturan itu menyebar di 18 kecamatan.

Dua minggu lalu Bawaslu sebenarnya sudah melakukan penertiban. Seluruh spanduk dan baliho yang melanggar dicopot. Ada ratusan APK yang diamankan di kantor panwascam.

“Parpol sudah kami kumpulkan dan kami beri pemahaman,” ucapnya.

Sayang, penertiban itu belum membuahkan efek jera. Berselang satu minggu, pelanggaran APK kembali terjadi. Pelanggaran APK masih tetap marak lantaran sanksinya lemah.

Bentuknya hanya sanksi administrasi. Bawaslu memberikan teguran serta menurunkan APK. “Tidak ada sanksi denda. Jadi, sepertinya belum ada efek jera,” ujar Haidar.

Lantas bagaimana langkah Bawaslu agar pelanggaran tidak kembali marak? Haidar mengatakan, setiap pelanggaran akan diunggah ke media sosial milik Bawaslu.

“Per partai dan per parpol. Dengan demikian, masyarakat luas menjadi tahu. Kami harapkan ada efek jera,” ucapnya.

Sebetulnya ketentuan pemasangan APK sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018. Selain itu, pemkab telah mengeluarkan Peraturan Bupati 31/2017 tentang Tata Cara Pemasangan Reklame.

Di antaranya berisi larangan memasang reklame di beberapa tempat seperti median jalan atau pulau jalan, halaman milik pemerintah, jalur hijau atau taman, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan.

Jokowi Sebut Pesta Demokrasi Adalah Kegembiraan, Jangan Sampai Ada yang Marah-marah

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang harus diisi kegembiraan. Bukan aksi menakuti masyarakat atau narasi pesimisme.

“Jadi pesta demokrasi adalah kegembiraan, jangan sampai malah ada yang menakut-nakuti, jangan sampai ada yang pesimis, jangan sampai ada yang suka marah-marah,” kata Jokowi saat kampanye di Stadion Singaperbangsa, Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/4).

Di sisi lain, Jokowi meyakini dirinya mampu mengoleksi minimal 60 persen suara pada Pilpres 2019 meski pada Pilpres 2014 hanya mendapat 40 persen.

Keyakinan mendapat 60 persen suara, lanjutnya, setelah melihat militansi dan semangat warga Karawang.

“Saya meyakini Insyallah minimal 60 persen. Artinya nanti boleh saja, kalau hasilnya 65, 70, atau 80 persen tidak apa-apa. Tapi minimal 60 persen,” ujar Jokowi.

Terkait dengan target itu, Jokowi kembali mengingatkan masyarakat tidak terpengaruh dengan fitnah hingga hoaks, misalnya soal tudingan dirinya sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Perlu saya sampaikan, saya itu lahir tahun 1961. PKI dibubarkan tahun 1965, umur saya baru empat tahun. Logikanya itu lho, mikir, mikir, mikir. Artinya yang membuat kebohongan artinya tidak mikir,” ujarnya.

Selain isu PKI, Jokowi mengimbau pendukungnya agar tidak percaya dengan isu pembubaran Kementerian Agama, larangan azan, dan legalisasi perkawinan sejenis jika dirinya dan Ma’ruf terpilih di Pilpres 2019.

“Jangan sampai ada yang percaya. Kalau ada tetangga kita yang terkena itu tolong diluruskan, segera diberi penjelasan,” ujarnya.

Jokowi akan menyinggahi sejumlah daerah pada kampanye hari ini. Selain Karawang, Jokowi akan kampanye terbuka di tanah kelahirannya, Solo, Jawa Tengah.

Di Solo Jokowi berpidato di Stadion Sriwedari. Di kota dan stadion yang sama, keesokan harinya, giliran calon presiden Prabowo Subianto menggelar kampanye. (jps/wis)

Penangkapan Ahmad Buchori Muslim (ABM) dan Para Pelaku Kriminal Berkedok Ulama di Kubu Paslon 02

Suhu politik menjelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 17 April 2019 di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Bekasi mulai memanas. Di Kota Patriot ini misalnya, saling serang antar calon lintas partai maupun sesama rekan dalam satu partai, mulai muncul.

Terbaru, Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Jabar VI, Nomor Urut 4, H. Ahmad Buchori Muslim, S Ag, SH, MA di laporkan ke Bawaslu Kota Bekasi. Pelaporan terhadap Ustadz Buchori Muslim yang juga Kadvi Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini diduga dilakukan oleh Caleg PAN sendiri yakni Idris Sandiya.

Idris Sandiya sendiri adalah Caleg PAN Dapil Jabar VI, Nomor Urut 1. “Kita menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Ustad Buchori. Pelapornya dari internal PAN sendiri, timsesnya pak Idris (Idris Sandiya_red),” ujar salah seorang Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Kamis (28/3).

Menurutnya, Ustad Buchori dilaporkan terkait kegiatan kampanye di tempat ibadah. Padahal, tempat ibadah dilarang untuk kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

“Laporan ke kita terkait kampanye di salah satu masjid di Bekasi. Kita tengah mendalami laporan tersebut,” tuturnya.

Salah seorang kader PAN Kota Bekasi mengaku kecewa dengan ulah timses Idris Sandiya ini. Sebab, dampak aksi ini merusak nama baik PAN.

“Kok kayak orang mabok ya, lapor sana, lapor sini. Inilah resikonya jadi caleg dropingan, nggak ngerti marwah partai. Mestinya, semua caleg itu menjaga nama partai,” tuturnya.

Namun demikian, dia memaklumi langkah Idris Sandiya ini yang melaporkan koleganya sesama partai. Soalnya, Idris Sandiya ini bukan kader PAN.

“Dia caleg comotan, entah dari negeri antah berantah. Kualitasnya sebagai caleg pun sangat diragukan. Saya belum pernah mendengar gagasan dari Idris ini. Dia hanya mengandalkan kekuatan uang saja,” tuturnya.

Menurutnya, tim pendukung Idris Sandiya memang kehabisan akal. Dengan gelontoran dana yang tidak terbatas, nama Idris Sandiya justru belum muncul ke tengah public.

“Jangankan dengan caleg dari eksternal, persaingan caleg internalpun, nama Idris nyaris tidak terdengar alias tidak masuk hitungan,” jelasnya.

Kondisi ini membuat timsesnya menggunakan jurus dewa mabuk. Tak hanya melaporkan rekannya ke Bawaslu, timses Idris juga secara terorganisir merusak Alat Peraga Kampanye (APK) milik rekannya sesama caleg PAN.

“Mulai ada indikasi merusak APK rekannya separtai yang diduga dilakukan oleh orang-orang bayaran Idris Sandiya,” tegasnya.

Sebelumnya, Konsorsium Pemilu Bersih Bekasi (KPBB), Zaenudin mendesak Bawaslu Kota Bekasi agar memeriksa Caleg PAN nomor urut satu, Idris sandiya karena diduga kuat melakukan politik uang.
Dari info yang didapat, Idris rutin membagikan uang kewarga yang datang setiap sosialisasi ke warga.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pengakuan sejumlah warga yang pernah diberikan uang oleh Idris Sandiya.

“Kita ada bukti foto, dan rekaman pengakuan warga yang menerima sembako. Kita sedang mengumpulkan bukti yang akurat lagi. Dalam waktu satu atau dua hari ini, kita akan laporkan Idris ke Bawaslu,” tegasnya.

Senada, Muhaimin, warga Mustikajaya mengungkapkan dirinya pernah mendapatkan sembako dari tim Idris Sandiya yang didalamnya terdapat minyak goreng, lima bungkus mie, kopi dan teh.

“Ada amplopnya isinya 50 ribu,” pungkasnya.

Kata Prabowo, Kemiskinan Menurun dari Kakek ke Cucu

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir keadaan perekonomian Indonesia. Hal itu disampaikan saat dirinya menyampaikan orasi politik di acara kampanye di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (7/4).

Saat menyampaikan orasi dan menyindir soal keadaan ekonomi, Prabowo secara guyon mengubah intonasi suara menjadi lebih besar.

“Saudara-saudara sekalian, harga-harga terkendali. Kemiskinan menurun,” kata Prabowo.

Namun tak berselang lama, dia pun tertawa sambil berkata, “Menurun dari kakek ke cucu (kemiskinannya),” kata Prabowo yang kemudian disambut tawa oleh massa pendukungnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyindir soal pertembuhan ekonomi yang disebut-sebut tumbuh hingga lima persen, namun masih menyisakan kemiskinan .

“Lima persen Ndasmu,” kata Prabowo.

Selain soal pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Prabowo kemudian menyindir soal pembangunan infrastruktur. Dia kemudian mengubah kembali tone suaranya menjadi lebih berat dan besar.

“Kita membangun banyak infrastruktur, nanti rakyat akan kita bagi kartu-kartu,” kata Prabowo.

Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan pekerjaan bukan berbagai macam kartu seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal dirinya yang telah bekerja bahkan sebelum dirinya terpilih menjadi presiden. Saat ini dirinya telah membentuk tim pakar yang bertugas menyusun program perbaikan dari permasalahan negara yang diakibatkan oleh pemerintahan era ini.

Tampaknya Prabowo lupa bahwa kemiskinan turunan itu terjadi akibat ulah Orde Baru yang diakibatkan oleh keluarga besar Cendana, termasuk dirinya, dan saat ini malah dia menertawakan dan membohongi rakyat seolah-olah pemerintahan Jokowi saja yang bertanggung jawab atas kemiskinnan turn-temurun yang menurut dirinya terjadi di negeri ini.

Bukan hanya itu saja, menyebarkan isu bernada pesimis ini mengindikasikan seolah-olah rakyat miskin sudah ditakdirkan untuk selalu miskin, dan hanya Prabowo lah yang akan menyelamatkan mereka dari “kutukan” tersebut entah dengan cara apa, yang hingga kini juga dirinya dan timses-nya sangat minim memberikan solusi yang tepat, atau berkontribusi terhadap kemajuan bangsa di luar musin kampanye.

Alih-alih membangun optimisme rakyat, Prabowo malah menjerumuskan pola pikir pendukungnya ke dalam jurang pesimisme dan “mental korban” yang selama ini sebenarnya sudah cukup menggerogoti masyarakat kita. Seperti inikah calon presiden yang diinginkan? Awas nanti kecewa, lho.

Caleg PKS Kabupaten Pati Diduga Membagi-bagikan Amplop Bersyarat

Warga Desa Payang Kecamatan Pati melaporkan politik uang yang dilakukan tim sukses calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Pati dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ke Bawaslu, Jumat (5/4/2019).

Kholisah (40) warga Desa Payang membawa barang bukti berupa video berdurasi tujuh detik. Dalam video itu, Kholisah menjelaskan tim sukses caleg bernama Warjono tersebut membagikan amplop berisi uang kepada peserta arisan RT di desanya, Kamis (4/4/2019) sekitar pukul 16.00.

“Setelah diberi amplop, masing-masing diminta bersumpah untuk nyoblos caleg tersebut,” ungkap Kholisah. Adapun caleg yang dimaksud tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Kholisah mengaku tindakan pelaporan itu untuk bermaksud membuat efek jera. Ia pun menyayangkan politik uang itu.

Menanggapi laporan tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati Divisi Penyelesaian Sengketa, Suyatno menyatakan akan segera melakukan rapat pleno untuk menindaklanjutinya.

“Setelah 1×24 jam, kami akan lakukan pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu),” jelasnya.

Pada pembahasan pertama tersebut, lanjut Suyatno, akan dikaji apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal-materiil.

“Terlapornya siapa, pelapornya siapa, saksinya siapa. Kemudian apakah laporan tersebut sesuai tenggang waktu yang ada,” ungkapnya.

Suyatno mengatakan, batas waktu pelaporan ialah tujuh hari sejak peristiwa diketahui.

Jika di atas tujuh hari, laporan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal dan sudah kadaluarsa.

Jika terbukti bersalah, jelas Suyatno, mengacu pada Pasal 521 UU Nomor 7 Tahun 2017, pelaku diancam pidana maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Sementara itu, dihubungi melalui WhatsApp, Ketua DPD PKS Kabupaten Pati, Narso mengaku belum mengetahui detail laporan tersebut.

Dalam urusan politik uang, PKS sebagai partai yang mengklaim partai Islam namun kelakuan calegnya tak mencerminkan diri sebagai umat ataupun partai Islam. Setiap caleg yang diusung oleh partai hendaknya dapat menjaga nama baik partai, apalagi yang mengusungnya menyatakan diri sebagai partai Islam.

Kasus ini semakin menunjukkan bahwa politik tak sejalan dengan ideologi, dan agama yang kadang digemborkan sebagai dasar dan pedoman.