TNI-Polri Siap Mengamankan Rekapitulasi Suara di KPU

TNI-Polri Siap Mengamankan Rekapitulasi Suara di KPU

2 Pemirsa

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI-Polri sudah siap mengamankan wilayah-wilayah di Indonesia terutama di DKI Jakarta saat pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dijadwalkan 22 Mei.

TNI-Polri telah mempersiapkan pengamanan di wilayah yang kemungkinan besar akan didatangi massa.

“Ya kita tentunya dengan adanya informasi-informasi akan adanya aksi ya, kita harus menyiapkan semuanya. menyiapkan di wilayah-wilayah yang kemungkinan besar akan didatangi. KPU, Bawaslu kemudian di Senayan, termasuk Istana,” jelasnya di rumah dinasnya, kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (18/5).

Hadi menyebut, serangkaian pengamanan ini sudah disiapkan jauh-jauh hari. Sebab, tempat-tempat tersebut adalah simbol negara yang harus dijaga. Termasuk menghalau segala bentuk ancaman di Pemilu 2019.

“Protap itu adalah simbol-simbol negara yang harus diamankan oleh TNI-Polri,” ujarnya.

Sebelumnya, Gerakan Suluh Kebangsaan yang dipimpin oleh Mahfud MD dan para tokoh serta cendikiawan lainnya melakukan silaturahmi ke kediaman Panglima TNI.

Dalam pertemuan itu, Hadi yakin para tokoh mendukung TNI-Polri dalam menjaga kondisi stabilitas nasional.

“Saya yakin, beliau-beliau juga paham dan terus mendukung apa yang dilakukan oleh TNI, termasuk Polri untuk menjaga stabilitas keamanan di negara kita yang sangat kita cintai, sampai tahapan nanti tanggal 22 Mei dan seterusnya sampai tanggal 20 Oktober 2019,” kata Hadi.


Artikel yang berjudul “TNI-Polri Siap Mengamankan Rekapitulasi Suara di KPU” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

FJPI Serahkan 50 Paket Sembako – Kilas Pembaruan


Ketua FJPI Sumut, Lia Anggia Nasution (kiri) menyerahkan bingkisan kepada salah seorang warga di Masjid Al-Mukhlisin Jalan Cempaka V, Medan Helvetia, Jumat (17/5).

sentralberita|Medan~ Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Sumatera Utara (FJPI Sumut) menyerahkan sebanyak 50 paket sembako kepada 50 orang kaum dhuafa yang berada di kawasan Medan Helvetia bertempat di Masjid Al-Mukhlisin Jalan Cempaka V, Medan Helvetia, Jumat (17/5).

Kegiatan FJPI berbagi itu diawali dengan pembacaan ayat suci Alquran dan sari tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sembako secara simbolis kepada empat orang kaum dhuafa, tausiyah oleh Ustaz Haitami Lubis SAg, doa dan berbuka puasa bersama.

Ketua Panitia, Khairunnisak Lubis mengatakan kegiatan berbagi tersebut rutin dilakukan oleh FJPI setiap tahunnya di bulan Ramadan dan telah menjadi agenda rutin.

“Saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan FJPI atas dukungannya dalam mensukseskan acara ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada perwakilan sponsor yang telah berkenan hadir dalam acara ini serta BKM Masjid Al-Mukhlisin yang telah memfasilitasi lokasi acara,” ujarnya.

Ketua FJPI Sumut, Lia Anggia Nasution juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para sponsor yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung acara itu. Diantaranya, Unibis, PTPN IV, Indofood, Wong Solo, Coca-Cola, Telkom, UMSU dan UISU.

“Alhamdulillah ini adalah tahun ke-8 dilakukannya acara FJPI berbagi sejak tahun 2011. Kami sangat bersyukur karena program berbagi ini dapat terus terlaksana. Mungkin bantuan yang kami berikan ini tidak banyak nilainya. Tapi kami berharap mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi para kaum dhuafa untuk merayakan hari Lebaran nanti,” tandasnya.

Lurah Helvetia Tengah, Baritua Laut mengatakan, ia sangat berterimakasih karena FJPI telah memberi perhatian kepada warganya. Ia berharap bantuan yang diberikan tidak sampai disitu saja dan dapat berkelanjutan ke depannya.

Humas Coca-Cola, Ahmad Nasoha didampingi Corporate Affairs Regional Manager West Indonesia, Yayan Sopian menyebutkan, pihaknya sangat senang dapat berpartisipasi dalam acara itu. Ia berharap pihaknya bisa terus ikut dilibatkan dalam acara serupa.

Selain penyaluran bantuan itu, selanjutnya FJPI Sumut juga akan menyalurkan bantuan sembako yang sama kepada kaum dhuafa lainnya di beberapa titik di Kota Medan. Penyaluran tersebut akan terus dilakukan hingga seminggu menjelang Lebaran. (SB/wie)

Comments

Artikel yang berjudul “FJPI Serahkan 50 Paket Sembako – Kilas Pembaruan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Jaksa Agung: Penerapan Pasal Makar Terhadap Pengancam Presiden Jokowi Sudah Tepat

Jaksa Agung: Penerapan Pasal Makar Terhadap Pengancam Presiden Jokowi Sudah Tepat

1 Pemirsa

Jaksa Agung HM Prasetyo menilai pasal makar yang menjerat tersangka pengancam pemenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat.

Meski mengatakan khilaf dan menyesal saat mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi, tersangka HS disebutnya tetap harus menerima konsekuensi atas tindakannya.

“Sama makar juga kan mengancam memenggal kepala presiden, gimana sih. Baca pasal 104 KUHP jelas disitu mengancam memenggal, makanya harus hati-hati bicara itu,” tegasnya di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Jaksa Agung menyebut, ancaman yang dilakukan pelaku sudah memenuhi delik pidana dan saat ini penyidik perlu mengumpulkan bukti yang sesuai dengan pasal makar.

“Dari situ jaksa menilai lagi, kalau memang layak diteruskan kami limpahkan ke pengadilan. Kami serahkan keputusan hakim. Tidak ada obral-obralan pasal makar, semua berangkat dari bukti yang ada,” kata Prasetyo.

Berita sebelumyaPerusahaan Korea Butuh Ribuan Tenaga Terampil

Artikel yang berjudul “Jaksa Agung: Penerapan Pasal Makar Terhadap Pengancam Presiden Jokowi Sudah Tepat” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Sun Life Dan Dompet Dhuafa Luncurkan Produk ‘Salam Proteksi Amanah’ – Kilas Pembaruan


Norman Nugraha, Chief Sharia Business Sun Life (kiri) bersama Drg. Imam Rulyawan, Presiden Direktur Dompet Dhuafa Philanthrophy (kanan), dan Zee Zee Shahab, Public Figure (tengah) pada peluncuran ‘Salam Proteksi Amanah’ di Jakarta kemarin.

sentralberita|Medan~Di momen bulan suci Ramadhan ini, PT Sun Life Financial Indonesia (“Sun Life”) berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa meluncurkan produk terbaru ‘Salam Proteksi Amanah’.

Melalui produk ini, masyarakat disuguhkan dengan pilihan baru dalam berdonasi, melalui kontribusi asuransi. Hadir dengan 2 pilihan kontribusi yang terjangkau, kini setiap orang dapat berdonasi sekaligus memberi manfaat proteksi dari asuransi kepada kaum dhuafa.

Peluncuran produk ditandai dengan pemberian polis secara simbolis oleh Norman Nugraha, Chief Sharia Business Sun Life dan disaksikan Drg Imam Rulyawan, Presiden Direktur Dompet Dhuafa Philanthrophy dan Zee Zee Shahab, Public Figure – kepada perwakilan dhuafa dari Dompet Dhuafa.

Elin Waty, Presiden Direktur Sun Life Financial Indonesia menyampaikan data terbaru dari World Giving Index Report 2018 menyebut Indonesia sebagai negara paling murah hati di dunia. Fakta ini mencerminkan masyarakat Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Berkaca pada fakta tersebut, Sun Life menghadirkan solusi baru dalam berdonasi, melalui kehadiran produk ‘Salam Proteksi Amanah’.

“Bersama mitra terpercaya kami, Dompet Dhuafa, kami berharap produk ini dapat menjadi alternatif yang dipilih masyarakat dalam menyalurkan donasi, sekaligus memberi perlindungan asuransi jangka panjang bagi kaum yang membutuhkan,” katanya.

Masih berdasarkan data World Giving Index Report 2018, terdapat tiga indikator yang menjadi faktor penilaian survei, dengan skor yang diraih Indonesia di masing-masing kategori adalah: 1) Menolong orang asing 47 persen, 2) Mendonasikan uang 78 persen dan 3) Meluangkan waktu untuk kegiatan sosial 53 persen.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia rela mengalokasikan dana tertentu untuk aktivitas donasi. Sejalan dengan data tersebut, hasil riset Alvara Research Center pada Desember 2016 menunjukkan milenial Indonesia secara rutin mengalokasikan 4,8 persen pendapatan mereka untuk berdonasi. Tingginya keinginan masyarakat untuk berbagi, memantik motivasi Sun Life dan Dompet Dhuafa untuk menghadirkan alternatif baru bagi masyarakat dalam berdonasi, yaitu melalui produk asuransi ‘Salam Proteksi Amanah’.

Drg Imam Rulyawan, Presiden Direktur Dompet Dhuafa Philanthrophy menambahkan bagi kaum dhuafa, asuransi masih menjadi barang mahal, sehingga belum menjadi prioritas utama mereka. Padahal, kaum dhuafa justru sangat membutuhkan perlindungan asuransi, sehingga apabila terjadi sesuatu pada pemilik polis, ahli waris yang ditinggalkan akan mendapat manfaat yang nantinya dapat digunakan untuk melanjutkan masa depan mereka.

“Jadi, manfaat yang diraih bukan sekedar saat ini dan untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga di masa datang,” katanya.

Norman Nugraha, Chief Sharia Business Sun Life menambahkan pihaknya

mendobrak pandangan masyarakat yang menganggap asuransi sebagai barang mahal, serta kebiasaan berdonasi yang baru sebatas pemberian uang tunai. (SB/wie/rel)

Comments

Artikel yang berjudul “Sun Life Dan Dompet Dhuafa Luncurkan Produk ‘Salam Proteksi Amanah’ – Kilas Pembaruan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

MUI Tegaskan People Power Merusak NKRI

MUI Tegaskan People Power Merusak NKRI

2 Pemirsa

Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyoroti perkembangan politik di Indonesia usai pemungutan suara Pemilu 2019. Terlebih adanya ajakan aksi People Power.

MUI sebagai wadah berhimpun para ulama dan cendekiawan merasa perlu untuk menjaga dan melindungi keutuhan bangsa. Karenanya, MUI mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ikut dalam people power demi menjaga keutuhan NKRI.

“Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi ajakan mengikuti dan melakukan gerakan people power, karena hal tersebut akan membawa kerusakan (mafsadat) yang sangat besar dan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI,” tegas Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adimelalui siaran pers, Jumat (17/5).

Selain itu, aksi People Power kata Zainut mengatakan berpotensi menimbulkan gesekan sosial di masyarakat yang dapat berbuntut konflik.

Di samping meminta masyarakat tidak ikut people power, Zainut juga meminta kepada pasangan calon peserta pilpres bersikap bijaksana. Dia mengimbau kepada para peserta pilpres agar mematuhi komitmen bersama, yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap kalah dan siap menang.

“Bagi pasangan calon yang menang diminta untuk tidak mengungkapkan ekspresi kemenangan secara berlebihan, dan bagi pasangan calon yang kalah diminta untuk menerima dengan sabar dan lapang dada,” ujarnya.

Zainut juga meminta kepada peserta pemilu dan Pilpres 2019 agar menempuh jalur hukum apabila menilai ada dugaan kecurangan dan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Dia menegaskan koridor hukum adalah pilihan utama bagi masyarakat yang patuh dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta konstitusi.

Kepada para elite politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, MUI mengajak turut serta berperan dalam mendinginkan suasana. Hal itu perlu dilakukan agar proses demokrasi berjalan dengan lancar hingga benar-benar usai.


Artikel yang berjudul “MUI Tegaskan People Power Merusak NKRI” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ajakan Ganti Presiden Sebelum Waktunya Makar Yang Nyata

Ajakan Ganti Presiden Sebelum Waktunya Makar Yang NyataAjakan Ganti Presiden Sebelum Waktunya Makar Yang Nyata

1 Pemirsa

Upaya makar yang digerakkan oleh kubu Prabowo-Sandi setelah mengetahui hasil pemilu 2019 ternyata mayoritas rakyat Indonesia tidak berpihak ke paslon no 02 digerakkan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hal tersebut terlihat dari banyaknya anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang akhirnya terjerat pada kasus makar.

Salah satunya yang saat ini adalah Eggi Sujana yang saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Isi pidato Eggi Sujana yang menyerukan gerakan makar people power untuk mengganti presiden Jokowi sebelum 20 Oktober 2019 menjadikan dirinya tersangka.

Upaya makar itu pun diperkuat oleh kawan koalisi sendiri Partai Demokrat Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa ucapan Eggi mengenai people power dan akan mempercepat Prabowo dilantik sebelum Oktober dapat diartikan sebagai upaya penggulingan kekuasaan yang ada.

Upaya makar people power ini pun diperkuat dengan kegiatan agitas berupa banyaknya beredar ujaran kebencian dan hoax yang dilancarkan oleh kubu Prabowo-Sandi. Salah satunya yang kemudian menjadi tersangka adalah juru bicara BPN Haikal Hasan.

Sebelumnya, Haikal Hasan dilaporkan oleh salah satu caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Jawa Timur 11 Achmad Firdaws Mainuri. Haikal dilaporkan atas dugaan tindak pidana penyebaran informasi hoaks melalui media elektronik dan Kejahatan Penghapusan Diskriminasi SARA.

Laporan tersebut teregister dengan nomor laporan polisi LP/B/0447/V/2019/Bareskrim ter tanggal 9 Mei 2019.

Anggota timses BPN Prabowo-Sandi lainnya adalah Lieus Sungkharisma dan kawan dekat Prabowo, Kivlan Zen juga telah dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi gerakan makar penggulingan pemerintahan yang sah.

Dua nama ini sepaket dilaporkan oleh dua orang yang berbeda. Lies dilaporkan orang bernama Eman Soleman. Sedangkan Kivlan dilaporkan seseorang bernama Jalaludin. Kedua laporan tersebut, ada di Bareskrim Polri, pada Selasa (7/5). Sangkaannya sama seperti Eggi Sudjana, yakni: melakukan makar. Namun, dengan satu tuduhan tambahan, menyebar kabar bohong atau hoaks.

Sementara Permadi sebagai kader Partai Gerindra juga telah dilaporkan oleh Stefanus Asat Gusma kader partai PDI Perjuangan ke Polda Metro Jaya, dengan tuduhan melakukan aksi kebencian dan diskriminasi terhadap etnis tertentu. Permadi juga dituduh menyebarkan permusuhan, serta ajakan provokasi untuk melakukan makar.

Fakta bahwa tidak sedikit tokoh BPN yang kemudian menjadi tersangka menjadi bukti bahwa gerakan makar yang dipoles dengan nama People Power kemudian dipoles lagi menjadi “Aksi kedaulatan rakyat” semata-mata tipu daya pihak kubu Prabowo-Sandi untuk menghantamkan masyarakat yang telah diracuni dengan agitasi dan provokasi sejak lama dengan pemerintah.

Namun beruntung masyarakat Indonesia jauh lebih dewasa dibanding para elit BPN Prabowo-Sandi tersebut, sehingga sambutan terhadap seruan People Power yang diinisiasi Ketua Pembinan BPN Amien Rais tidak bersambut.

Seruan gerakan People Power justru menjadi bumerang bagi kubu Prabowo-Sandi karena mendapat penolakan keras dimana-mana termasuk dari kawan koalisi sendiri terutama Partai Demokrat. Karena tekanan protes masyarakat dan maraknya aksi penolakan istilah people power kemudian diperhalus oleh penggagasnya sendiri Amien Rais menjadi ‘Aksi kedaulatan rakyat’.

Namun apapun polesan dan gimmik tokoh provokator nasional Amien Rais ini, masyarakat tampaknya sudah tak percaya lagi pada orang tua yang masih bernafsu untuk dapat tetap duduk di lingkar kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Amien Rais semakin terpuruk ketika kawan-kawan koalisinya seperti Eggi Sujana, Kivlan Zen, Haikal Hasan melakukan blunder besar dengan menampakkan secara nyata gerakan makar mereka melalui orasi.

Penggagas #2019GantiPresiden pun kini cuci tangan agar tindakan Ganti Presiden sebelum waktunya itu tidak menimpa dirinya. Mardani Ali Sera jauh hari telah menghindar untuk bertanggung jawab terhadap kampanye #2019GantiPresiden nya dengan mengharamkan tagar tersebut untuk dipakai lagi semenjak hari tenang kampanye pemilu 2019 diterapkan.


Artikel yang berjudul “Ajakan Ganti Presiden Sebelum Waktunya Makar Yang Nyata” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Gubernur Ajak Umat Patuhi Fatwa MUI – Kilas Pembaruan

sentralberita|Medan~Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri buka puasa bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Sabtu (18/5), di aula kantor MUI Sumut Jalan Majelis Ulama, Medan. Hadir juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan unsur Forkopimda Sumut.

Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan, MUI merupakan tempat umat Islam Indonesia bernaung. MUI adalah wadah para ulama yang antara lain bertujuan membuat aturan yang menjadi pedoman bagi umat dalam menjalani kehidupannya.

Karena itu, Gubernur mengajak seluruh umat Islam untuk bersama-sama mematuhi fatwa-fatwa yang dibuat oleh MUI. “Sama-sama kita mematuhi fatwa MUI ini. Selama MUI ini tidak dipatuhi, berantakan semuanya, karena diciptakan MUI ini untuk itu semua,” ujar Edy Rahmayadi yang hadir bersama istri, yang juga Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Dengan begitu, kata Edy, diharapkan Sumatera Utara mendapat rahmat Allah. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh rahmat. “Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat penuh magfirah sehingga kita menjadi manusia yang bermartabat,” ujarnya.

Sebagai tempat bernaung dan bertanya, menurut Edy, ulama harus selalu didatangi para umara (pemimpin). Karena itu, dirinya selalu mendatangi ulama, bukan sebaliknya. “Ulamalah yang harus didatangi, karena ulama tempat referensinya pemimpin,” ujarnya.

Ketua MUI Sumut Abdullah Syah mengapresiasi kedatangan Gubernur dan Wagub Sumut serta unsur Forkopimda lainnya di acara buka puasa bersama tersebut. Menurutnya, buka puasa bersama Forkopimda dan para ulama rutin diadakan setiap tahun.

“Buka puasa bersama ini semacam tradisi bagi MUI setiap tahun, mengumpulkan para ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, pimpinan TNI, Polri dan seluruh kaum muslimin yang hadir sore ini,” katanya.

Menurut Abdullah, Ramadan adalah bulan istimewa. Karena itu, Abdullah mengajak umat untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. “Sehingga tidak ada satu waktu pun yang tidak kita isi dengan amal ibadah,” pesannya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Panglima Daerah Militer I/BB MS Fadhilah, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Danlantamal I Belawan Ali Triswanto, Danlanud Soewondo Dirk Poltje Lengkey, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, Asisten Administrasi Umum dan Aset Mhd Fitriyus, Kepala Biro Sosial dan Kesejahteraan M Yusuf, pimpinan organisasi masyarakat, serta para ulama dan undangan lainnya.(SB/01)

Comments

Artikel yang berjudul “Gubernur Ajak Umat Patuhi Fatwa MUI – Kilas Pembaruan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Wakil Ketua DPRD Medan Harapkan Pasar Murah Bantu Warga Sambut Lebaran – Kilas Pembaruan

sentralberita| Medan~Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga berharap pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemko Medan dapat membantu dan meringankan beban warga kota dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri atau Lebaran.

Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga berharap pelaksanaan pasar murah yang digelar Pemko Medan dapat meringankan beban warga kota dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

“Tujuannya kan itu. Dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi Pasar Murah ini kita minta dikelola secara optimal oleh Pemko Medan,” kata Ikhwan Ritonga di gedung DPRD Kota Medan Jalan kapten Maulana Lubis, Kamis (16/05/2019).

Dengan digelarnya Pasar Murah, kata politisi Partai Gerindra, masyarakat harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan jangan lupa bersyukur atas upaya yang dilakukan Pemko Medan untuk meringankan beban masyarakatnya.

Ihwan Ritonga berharap kepada lurah dan kepala lingkungan dalam menjalankan program pasar murah itu agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Tujuannya kan itu. Dapat meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jadi Pasar Murah ini kita minta dikelola secara optimal oleh Pemko Medan,” kata Ikhwan Ritonga.

Dengan digelarnya Pasar Murah, kata politisi Partai Gerindra, masyarakat harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan jangan lupa bersyukur atas upaya yang dilakukan Pemko Medan untuk meringankan beban masyarakatnya.

Ikhwan Ritonga berharap kepada lurah dan kepala lingkungan dalam menjalankan program pasar murah itu agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.(SB/01)

Comments

Artikel yang berjudul “Wakil Ketua DPRD Medan Harapkan Pasar Murah Bantu Warga Sambut Lebaran – Kilas Pembaruan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Setelah KPU, Kubu 02 Sasar MK untuk Didelegitimasi

Setelah KPU, Kubu 02 Sasar MK untuk Didelegitimasi

2 Pemirsa

Upaya kubu 02 Prabowo-Sandi mendelegitimasi lembaga negara penyelenggara Pemilu dipastikan tak ada gunanya karena KPU adalah lembaga indpendden dan profesional dalam melaksanakan Pemilu di Tanah Air.

Setelah berkali-kali mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kini kubu 02 mengincar Mahkamah Konstitusi untuk “dikerdilkan” di mata rakyat.

Lagi-lagi upaya BPN men-downgrade MK tak akan mulus. Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai sikap BPN Prabowo-Sandi yang tak ingin menggugat perhitungan suara ke MK adalah konyol. Sementara, mereka di publik terus berkoar ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif.

“Jangan mengatakan bahwa ke MK itu sia-sia, itu namanya mendelegitimasi (atau) men-downgrade sebuah lembaga negara,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Selama ini teriakan kubu 02 takkan gugat ke MK bersumber dari Wakteum Gerindra Fadli Zon, dan juga Kordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak. Setali tiga uang, mereka tak ingin menempuh jalur hukum.

Namun begitu, bagi Arsul, sikap kubu 02, terutama Fadli Zon, tidak konsisten. Menurutnya, semua hal yang ada di UU Pemilu sudah dibahas di DPR. Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR pun sepakat sengketa pemilu harus dibawa ke MK.

“Kenapa dulu waktu pembahasan RUU Pemilu, nanti kalau ada sengketa kita serahkan ke MK. (Sekarang) kedaulatan rakyat, kita selesaikan dengan demo atau apa? Kenapa kok setuju dengan MK? Kalau para elite berpikirnya begini ya susah,” tegasnya.

Kendati demikian, MK menilai tak mempersoalkan kubu 02 maupun Prabowo tak menggugat hasil Pemilu 2019.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sengketa pemilu hanya satu jalan, yakni melalui MK. Hal tersebut juga sudah diatur dalam konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945.

“Membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu itu hak peserta pemilu. Digunakan atau tidak hak itu, ya monggo, diserahkan kepada masing-masing saja,” tegas Fajar.

MK sendiri dalam memutuskan sengketa pemilu maupun pilkada berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Ia menegaskan, MK tak memutus kasus hanya karena ingin memenangkan salah satu pasangan calon.

“Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan hakim. MK jelas tak mungkin bisa ‘memenangkan’ pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, ‘mengalahkan’ pihak yang seharusnya menang,” ucap Fajar.

Karena itu, upaya elite kubu Paslon 02, seperti Fadli Zon dan Dahnil Anzar yang menyebut mengadukan permasalahan ke MK adalah perbuatan yang sia-sia menunjukkan ketidakkonsistensian pihaknya yang turut menyepakati bahwa sengketa Pemilu harus dibawa ke MK.

Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sedang berupaya membangun opini publik bahwa MK tidak mampu bekerja sesuai fungsi, adalah bagian dari upaya mendelegitimasi MK.


Artikel yang berjudul “Setelah KPU, Kubu 02 Sasar MK untuk Didelegitimasi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Tensi Politik Memanas Ditengah Manuver Kubu Prabowo Jelang Pengumuman KPU 22 Mei

Tensi Politik Memanas Ditengah Manuver Kubu Prabowo Jelang Pengumuman KPU 22 Mei

2 Pemirsa

Jelang penetapan hasil pengumunan KPU pada 22 Mei 2019 seolah menjadi hari-hari yang paling mencekam. Sejatinya Indonesia adalah negara yang mana d, nyaman dan damai namun setelah kubu 02 Prabowo-Sandi meulai mengusik dengan menebar mosi tak percaya terhadap KPU seketika wajah NKRI menjadi menakutkan.

Apalagi adanya ancaman aksi People Power yang terus di gelorakan di tengah masyarakat. Tak hanya itu Kubu Prabowo0-Sandi juga menyerukan menolak hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU.

Manuver kubu Prabowo jelang pengumuman KPU 22 Mei membuat tensi politik pasca Pemilu 2019 kembali memanas. Kubu Prabowo beralasan, penolakan dilakukan karena banyak terjadi kecurangan. Terkait tudingan adanya banyak kecurangan, KPU secara tegas membantahnya.

Selama ini BPN mengaku memiliki bukti-bukti kecurangan selama pemilu. Namun bukti itu tidak dilaporkan ke Mahkamah Kosntitusi. Alasannya, karena konstitusi sudah tidak berjalan.

Dengan menolak mengajukan sengeketa pemilu ke MK, kubu 02 berkeyakinan dengan cara yang ditempuhnya yakni mengandalkan kedaulatan rakyat untuk mencari keadilan. BPN pun berkelit bahwa kedaulatan rakyat yang dimaksud berbasis dengan Undang-Undang dan konstitusi.

“Ketika Undang-Undang Dasar dipastikan sudah tidak dilaksanakan, tolong diingat kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Nanti rakyat akan tunjukan apa maunya dengan kedaulatan yang dimilikinya ketika kita sudah memastikan Undang-Undang dasar dan peraturan perundang-undangan tidak lagi dilaksanakan,” kata Juru Kampanye Nasional BPN, Mohamad Syafi’i.

Namun upaya BPN untuk menolak hasil Pilpres dan lebih mengandalakn kedaulatan rakyat yang tidak sepenuhnya benar, mendapat tantangan dari TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding menantang kubu BPN Prabowo-Sandi untuk menunjukkan data dan fakta penghitungan suara yang selama ini dituding adanya kecurangan tersestruktur, sistematis dan massif (TSM) di pilpres 2019.

Menurutnya, kalau BPN tidak bisa menunjukkan data penghitungan suara sebaiknya mengurungkan wacana pembentukan tim pencari fakta pemilu presiden (TPF Pilpres) 2019.

Akan tetapi BPN justru ingin membawa kasus kecurangn itu kepada PResiden Jokowi. “Kalau Pak Jokowi ingin mendapat fakta dan data bagaimana kecurangan yang masif terjadi, siapa tahu kan kita juga bisa mengadu kepada Presiden terkait dengan data dan fakta Pilpres yang lalu kan praktik dugaan kecurangan misalnya, kita juga siap menyampaikan hal-hal itu,” kata Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.

Tak hanya Presiden, pihak BPN juga siap membuka data kecurangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ia berdalain babahwa KPU harus bersikap fair dan tidak egois dengan menyatakan data KPU paling valid dan benar.

“Jadi kemudian sekarang mereka ngomong mari adu data jadi kalau ingin diadu data harus simetris, simeteris itu maksudnya adalah harus adil kita lihat mana yang paling benar ada pembuktian mana yang paling benar,” ucapnya.

Manuver kubu Prabowo sejatinya telah mencederai demokrasi dan politik di Indonesia. Jika pihak 02 tidak setuju dengan hasil Pemilu, maka mau tidak mau harus ditempuh melalui mekanisme hukum. Bukan justru mengompori rakyat dengan tuduhan-tuduhan tak berdasar dan tak terbukti kebenarannya, yang justru menyesatkan dan membuat rakyat bingung.

Ini menunjukkan bahwa pihaknya ingin memenangkan Pilpres dengan cara apapun, bahkan rela mengorbankan rakyat demi ambisi kekuasaan.

Kegaduhan politik yang diciptakan kubu Paslon 02 membuat Indonesia yang aman dan damai kini terancam berubah menjadi mencekam.


Artikel yang berjudul “Tensi Politik Memanas Ditengah Manuver Kubu Prabowo Jelang Pengumuman KPU 22 Mei” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita