Triplogic-SBM ITB Bangun Program Pengembangan UKM dan Startup…

Agus WarsudiSenin, 15 Juli 2019 – 22:22 WIBTriplogic-SBM ITB Bangun Program Pengembangan UKM dan Startup DigitalCEO Triplogic Oki Earlivan Sampurno (kanan) dan Wakil Dekan Sumberdaya SBM ITB Aurik Gustomo berjabat tangan seusai penandatanganan narkah kerja sama di Aula Timur ITB, Jalan Ganeca, Kota Bandung. Foto-foto/Istimewa

BANDUNG – Triplogic, startup digital logistik on-demand mengadakan kerja sama dengan Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam membangun Program Pengembangan Bisnis Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Startup Digital.

Kerja sama ini bertujuan untuk menjadikan SBM ITB sebagai kiblat UKM dan startup digital di Indonesia.

Naskah kerja sama Program Pengembangan UKM dan Startup Digital Triplogic dan ITB ditandatangani oleh Wakil Dekan Sumberdaya SBM ITB Aurik Gustomo dan CEO Triplogic Oki Earlivan Sampurno di Aula Timur ITB, Jalan Ganeca 10, Kota Bandung, Senin (15/7/2019).

Triplogic-SBM ITB Bangun Program Pengembangan UKM dan Startup Digital

CEO Triplogic Oki Earlivan mengatakan, kerja sama itu mencakup bidang pelatihan dan pembinaan, akses permodalan, inkubasi bisnis, dan kolaborasi antar-UKM.

“Tantangan UKM dan startup digital saat ini adalah SDM dan kesempatan berkolaborasi. Era industri 4.0 bukan hanya persaingan teknologi, kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam kompetisi digital. Selain itu kesempatan berkolaborasi antarwirausaha menjadi faktor yang dapat membuat sebuah usaha tetap berkesinambungan,” kata Oki.

Triplogic, ujar Oki, dalam kerja sama ini akan memfokuskan pada seleksi UKM dan startup digital, bisnis matching, dan akses permodalan untuk meningkatkan kapabilitas usaha.

Oki mengemukakan, kerja sama strategis yang dilakukan Triplogic bersama SBM ITB sejalan dengan visi Triplogic untuk memberikan dampak sosial kepada para UKM dan startup digital.

Program ini terbuka bagi para pelaku UKM, startup digital dan civitas akademika ITB yang ingin melakukan pengembangan usaha.

“Kami akan menjadikan UKM dan startup terpilih sebagai bagian dari Triplogic Ecosystem, sehingga semua akan tumbuh bersama dan saling menguntungkan,” ujar dia.

Wakil Dekan Sumberdaya SBM ITB Aurik meyambut baik kerja sama strategis yang terjalin dengan Triplogic. “Triplogic memiliki visi yang sejalan dengan ITB, yaitu memajukan anak bangsa serta menjadikan ITB sebagai kampus yang mengembangkan inovasi digital dan kewirausahaan,” kata Aurik.

Dia menuturkan Triplogic mampu hadir sebagai perusahaan teknologi yang dapat memberikan dampak sosial dan dapat meningkatkan kesejahterhaan masyarakat.

“Kemitraan strategis dengan Triplogic ini dapat membuka peluang bagi para mahasiswa ITB untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam mempersiapkan mereka sebelum ke jenjang berikutnya,” tutur dia.

Aurik mengungkapkan, SBM ITB akan berperan dalam memberikan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelatihan kewirausahaan kepada para UKM dan startup digital terpilih untuk mendapatkan kesempatan pembinaan.

Aurik berharap bahwa dengan pusat pengembangan UKM-startup digital SBM ITB–Triplogic tersebut dapat menumbuhkan para pengusaha baru yang mampu bersaing dalam industri digital dan mencetak entrepreneur kelas dunia.

Sementara itu, SBM ITB saat ini telah melaksanakan kegiatan Idealogy Botcamp 2019 yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan.

Ketua Panitia Idealogy Bootcamp 2019 sekaligus Direktur Kemahasiswaan SBM ITB Sonny Rustiadi PhD mengatakan, workshop tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kolaborasi mahasiswa antarfakultas.

Lebih dari 150 orang partisipan, terdiri atas mahasiswa dari berbagai fakultas dan sekolah di ITB, kata Sonny, berinteraksi dalam suatu kegiatan belajar aktif yang juga mengundang sejumlah pembicara seperti CEO Triplogic, CEO Warung Pintar, dan CEO dari E-Fishery.

“Sejumlah alumni dari SBM ITB akan memberikan wawasan kepada mahasiswa bagaimana teknologi dapat berperan penting dalam membangun keunggulan kompetitif sebuah bisnis yang unggul dalam industri,” kata Sonny.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Triplogic-SBM ITB Bangun Program Pengembangan UKM dan Startup…” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pelaku UMKM di Bandung Didorong Kuasai Teknologi Informasi

Agung Bakti SarasaSenin, 15 Juli 2019 – 22:15 WIBPelaku UMKM di Bandung Didorong Kuasai Teknologi InformasiDosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan DKV UBSI Bandung saat pelatihan pemanfaatan website bagi UMKM. Foto/Istimewa

BANDUNG – Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di Kota Bandung didorong untuk menguasai teknologi informasi seiring perkembangan zaman yang kini serba digital.

Penguasaan teknologi informasi pun dinilai penting, agar para pelaku UMKM mampu bersaing di tengah ketatnya persaingan usaha. Sebab, melalui penguasaan teknologi informasi, pelayanan terhadap konsumen pun akan lebih maksimal.

“Penguasaan teknologi informasi akan memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha, salah satunya pelayanan maksimal bagi konsumen,” ujar praktisi teknologi informasi yang juga dosen Fakultas Teknologi Informasi dan DKV Universitas BSI (UBSI) Bandung Rizal Rachman di Bandung, Senin (15/7/2019).

Di antara upaya penguasaan teknologi informasi, kata Rizal, para pelaku UMKM setidaknya mampu menguasai transaksi yang terkomputerisasi dan promosi menggunakan sistem informasi berbasis website.

Rizal melanjutkan, sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat, pihaknya pun sempat menggelar pelatihan bertajuk “Pemanfaatan Media Website Guna Meningkatkan Elektabilitas dan Pelayanan di UMKM”.

Pelatihan yang digelar di UMKM CV Mars Global Printing, Arcamanik, Kota Bandung, 24 April 2019 lalu itu bertujuan untuk mengenalkan UMKM tersebut kepada publik serta memberikan pelayanan berupa transaksi percetakan secara terkomputerisasi berbasis website.

“Kegiatan kami isi dengan pemaparan ilmiah, diskusi, dan tanya jawab, agar perusahaan menguasai pengetahuan terkait pengelolaan teknologi informasi,” kata Rizal yang juga menjadi ketua kegiatan tersebut.

Rizal berharap, ke depan, para pelaku UMKM dengan berbagai bidang yang digelutinya mampu menguasai teknologi informasi. Terlebih, teknologi informasi mendatangkan banyak manfaat, baik bagi pihak pengusaha maupun konsumennya.

Terpisah, pemilik UMKM CV Mars Global Printing Ari mengaku, senang mendapatkan ilmu teknologi informasi yang telah diberikan. Pihaknya pun mengakui, teknologi informasi memudahkannya untuk melakukan promosi, termasuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya.

“Aplikasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi kami,” katanya.

(abs)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Pelaku UMKM di Bandung Didorong Kuasai Teknologi Informasi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Emil Sebut Ekonomi Kreatif di Jabar Paling Progresif

Agung Bakti SarasaSenin, 15 Juli 2019 – 20:45 WIBEmil Sebut Ekonomi Kreatif di Jabar Paling ProgresifGubernur Jabar Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 142 Tahun 2018, Senin (15/7/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, laju pengembangan ekonomi krearif di Provinsi Jabar tergolong progesif dan pihaknya berkomitmen terus mengembangkan ekonomi kreatif di Jabar.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif (Rindekraf) Nasional Tahun 2018-2025 di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil itu, komitmen pihaknya terhadap pengembangan ekonomi kreatif tercermin dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ekonomi Kreatif dan Perda Provinsi Jabar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

“Masa depan kita ada pada ekonomi imajinasi, ekonomi yang hadir karena adanya kreativitas,” ujarnya.

Emil melanjutkan, ekonomi kreatif menjadi bagian utama dalam proses pembangunan di Jabar. Dia pun menyatakan bahwa Jabar menjadi provinsi penyumbang ekspor produk ekonomi kreatif pada 2016 lalu sebesar 31,96 persen.

Selain itu, Jabar menjadi salah satu penyumbang produk domestik bruto (PDB) di bidang ekraf terbesar, yakni 11,81 persen atau tertinggi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 persen, dan Bali sebesar 12,57 persen.

Berbagai komoditas ekonomi kreatif, kata Emil, berkembang di Jabar, seperti game developer, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fesyen, batik, bambu, dan banyak komoditas lainnya.

Apalagi, sambung Emil, Pemprov Jabar tengah mengembangkan beberapa program unggulan, seperti One Village One Company (OVOC) maupun One Pesantren One Company (OPOC). Menurutnya, kedua program tersebut akan bergerak di bidang industri kreatif.

Emil pun mencontohkan sejumlah desa yang mengembangkan desa wisata. Kemudian, ada pesantren yang mengembangkan produk kerajinan khas di wilayahnya serta ada pula yang mengembangkan produk kuliner dan produk furnitur bernilai seni.

Dengan program tersebut, Emil menyebutkan, sebanyak 530 desa di Jabar kini telah berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju. Artinya, banyak desa yang mampu mengoptimalkan serta mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Sementara desa maju sudah memiliki kemampuan mengelolanya, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusianya dan menanggulangi kemiskinan,” paparnya.

Emil menambahkan, komitmen Pemprov Jabar dalam pengembangan ekonomi kreatif juga bakal terwujud dengan akan hadirnya pusat ekonomi kreatif (creative hub) dan Badan Ekonomi Kreatif Daerah yang akan hadir di 27 kabupaten/kota di Jabar sebagai upaya penggalian potensi ekraf di setiap kabupaten/kota.
 
“Jawa Barat provinsi terdepan dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, jadi satu- satunya provinsi yang punya perda tentang ekonomi kreatif. Kedua, tahun ini juga sedang dibangun pusat kreatif di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat,” katanya.

“Nanti akan ada Bekraf kecil di daerah-daerah yang nantinya dikoordinir pusat dan akhirnya berdampak pada perkembangan ekraf nasional. Pokoknya, Jawa Barat paling siap mengenai strategi ini, paling komitmen soal ekraf,” sambung Emil.

Untuk diketahui, pada 2019 ini, Creative Hub tengah dibangun di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, Tasikmalaya, dan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan pada 2020 nanti, Creative Hub akan dibangun di Kota Cimahi, Depok, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, dan Sumedang.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, pada akhir 2018 lalu, telah ditetapkan Perpres Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025. Perpres tersebut ditetapkan sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Triawan berharap, sosialisasi yang berlangsung di Jakarta selama dua hari mulai 15 sampai 16 Juli 2019 itu dapat meningkatkan sinkronisasi para pemangku kebijakan agar pelaksanaan Perpres Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 yang berkesinambungan antarstakeholder dapat terbentuk.

“Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antar Kementerian dan Lembaga agar pelaksanaan perpres ini dapat berjalan optimal,” katanya.

(abs)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Emil Sebut Ekonomi Kreatif di Jabar Paling Progresif” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

KPK Jangan Bertele-Tele Usut Dugaan Korupsi…

Agus WarsudiSenin, 15 Juli 2019 – 20:28 WIBPengamat Hukum: KPK Jangan Bertele-Tele Usut Dugaan Korupsi di PT KBNGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Pengamat Hukum Universitas Al-Azhar Supardji Ahmad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyepelekan laporan dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Menurut dia, jangan karena tidak menjadi perhatian publik secara khusus, KPK membiarkan dugaan korupsi di KBN tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, kata Supardji, KPK harus mengkaji, mendalami, dan menindaklanjuti setiap ada laporan dugaan korupsi.

“Tentu KPK harus responsif. KPK tidak boleh diskriminasi untuk menindaklanjuti. Harus ada akuntabilitas publik. artinya harus ada semacam laporan kepada pihak pelapor apa yang menyebabkan itu tidak ditindaklanjuti laporannya. Jangan sampai kemudian perkara itu bertele-tele tanpa kejelasan,” kata Supardji kepada wartawan, Senin (15/7/2019).

Suparjdi mengemukakan, ada beberapa kemungkinan kenapa KPK tidak juga memproses dengan cepat laporan dugaan korupsi di KBN. Di antaranya, kata Suparjdi, bisa saja karena ada intervensi dari pihak terlapor, kurangnya alat bukti, dan tidak ada keterlibatan pejabat publik dalam kasus tersebut.

“Jadi saya kira beberapa faktor itu mungkin saja berpengaruh terhadap penanganan sebuah perkara dalam hal pemberantasan korupsi. Biasanya suatu perkara kalau menjadi perhatian publik, maka aparat penegak hukum atau KPK segera memproses. Tetapi kalau itu sunyi dan senyap, tidak menjadi konsern banyak orang, mungkin tidak terlalu diprioritaskan,” ujar Supardji.

Dia juga meminta KPK tidak bertele-tele menangani sebuah laporan. KPK harus mencari solusi tepat sehingga perkara yang ditangani lembaga antirasuah tersebut tidak menumpuk dan semua perkara dapat diselesaikan secara cepat.

“Dicarikan solusinya. Apakah disebabkan karena kurangnya penyidik sebagai penyebab tidak dikajinya perkara, maka salah satu altrnatifnya mengangkat penyidik independen supaya menambah SDM di KPK. Sehingga perkara itu bisa diselesaikan secara cepat,” tutur dia.

Sementara itu, Koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Indonesia (ICW) Donal Fariz mengatakan, secara umum KPK dapat melakukan akselerasi dengan kerja-kerja yang profesional dan transparan.

KPK jangan hanya melihat jumlah perkara tapi juga soal kualitas perkara yang harus diperhatikan. Dalam jangka pendek KPK dapat memaksimalkan tenaga SDM yang ada dalam menuntaskan perkara.

“Semencara tahapan jangka panjang, prioritaskan rekrutmen penyidik internal KPK sehingga tidak ada lagi ketergantungan jumlah maupun tenaga penyidik dari aparat pengegak hukum lain. Inilah mungkin yang menjadi desain KPK ke depan menuju rekrutmen penyidk internal KPK. sehingga lagi-lagi tidak ada lagi ketergantungan pada aparat hukum lain,” kata Donal.

Kendati demikian, Donal mengungkapkan, KPK tidak berwenang merekrut jaksa penuntut umum (JPU). Sebab, merekrut JPU adalah kewenangan Jaksa Agung sebagai mana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, KPK tak dapat merekrut, mendidik, dan melatih JPU.

“Sementara kalau bicara penuntutan, itu tidak hanya KPK karena memang UU mengunci penuntutan itu berasal dari Kejaksaan Agung. Jadi KPK tidak bisa merekrut jaksa penuntut umum sendiri atau tak bisa melatih JPU. Karena, mekanismenya JPU itu diatur memang dari Kejaksaan Agung, tidak diberikan kewenangan kepada KPK merekrut, mendidik dan melatih sendiri,” ungkap dia.

Diketahui, dugaan korupsi di KBN pernah dilaporkan oleh Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) dan Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Jakarta Utara (KBNU).

F-MAKI menduga ada dugaan korupsi sekitar 7,7 milik PT Karya Citra Nusantara (KCN), anak perusahaan KBN. Sementara KBNU menemukan 20 kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp64,1 miliar. F-MAKI dan KBNU kemudian mendesak KPK agar segera memeriksa Direktur Utama KBN Sattar Taba.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “KPK Jangan Bertele-Tele Usut Dugaan Korupsi…” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Aksi Vandalisme Ganggu Pelestarian Cagar Budaya di Pangandaran

Syamsul Ma’arifSenin, 15 Juli 2019 – 19:28 WIBAksi Vandalisme Ganggu Pelestarian Cagar Budaya di PangandaranPetugas BPCB dan Disparbud Kabupaten Pangandaran membersihkan bunker dari vandalisme. Foto/SINDOnews/Syamsul Maarif

PANGANDARAN – Upaya pelestarian cagar budaya di Pangandaran terganggu oleh aksi vandalisme yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab.

Beberapa bunker yang dibuat pada masa pendudukan Jepang di kawasan cagar alam Pangandaran dirusak aksi vandalisme di dindingnya.

Aksi vandalism ditemukan di dua bunker di Blok Pasir Putih Pangandaran berupa tulisan atau gambar pada pintu masuk dan dinding bunker. Tulisan dan gambar dibuat menggunakan cat semprot berwarna biru, merah, dan putih.

Juru Pelestari dari Balai Pelestari Cagar Budaya Banten (BPCB) Serang Banten Haris Yanto, 38, menjelaskan aksi vandalisme dilakukan oleh wisatawan yang datang ke lokasi bunker melalui jalur laut dengan menggunakan perahu pesiar.

Pasalnya, jika wisatawan masuk melalui pintu Pantai Barat atau Timur, barang bawaan diperiksa petugas. “Tampaknya, kedatangan mereka ke lokasi bunker yang ada di cagar alam melalui jalur laut dengan menumpang perahu pesiar,” kata Haris, Senin (15/7/2019).

Haris mengemukakan, pihaknya sangat menyayangkan aksi vandalisme yang diduga dilakukan oleh wisatawan tak bertanggung jawab. “Aksi vandalisme akan merusak fisik bunker sekaligus nilai sejarah yang terkandung pada bangunan cagar budaya menjadi hilang,” ujar dia.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran Aceng Hasim mengatakan, bunker yang terdapat di cagar alam dibuat masa pendudukan Jepang. “Bunker tersebut digunakan untuk menyimpan amunisi dan persenjataan pada masa Perang Dunia II,” kata Aceng.

Selain tempat penyimpanan amunisi dan senjata, bunker-bunker tersebut juga sebagai benteng pertahanan dan untuk memata-matai Belanda yang kala itu masih cukup kuat di Pangandadan.

“Aksi vandalisme yang dilakukan orang ada konsekuensi hukum berupa ancaman pidana dan atau perdata berdasarkan Undang Undang Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya. Pelaku vandalisme dapat disangkakan sebagai upaya merusak benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 105,” ujar dia.

Ancaman bagi para perusak benda cagar budaya, tutur Aceng, dapat dikenai denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp5 miliar dan atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun.

Upaya membersihkan dampak dari aksi vandalisme pada bunker, dirasakan sangat sulit. “Tulisan dan gambar pintu masuk dan dinding bunker, sulit dihilangkan walaupun menggunakan beberapa bahan kimia,” tutur Aceng.

Aceng menegaskan, akan menyampaikan laporan ke BPCB Serang Banten untuk mendatangkan tim ahli pemeliharaan cagar budaya. Sebab, upaya pembersihan yang telah dilakukan tidak memuaskan walaupun menggunakan peralatan dan bahan kimia tertentu.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Aksi Vandalisme Ganggu Pelestarian Cagar Budaya di Pangandaran” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Diskanlut Jabar Bakal OTT Pengepul Baby Lobster

Agung Bakti SarasaSenin, 15 Juli 2019 – 19:15 WIBDiskanlut Jabar Bakal OTT Pengepul Baby LobsterBenih lobster (baby lobster). Foto/Dok SINDOnews

BANDUNG – Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat akan mengubah pola penindakan terhadap praktik jual beli baby lobster (bibit lobster) di Jabar yang sulit diberantas.

Pola penindakan, yakni dengan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pengepul baby lobster. Strategi tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai praktik penjualan baby lobster yang dilarang tersebut.

Diketahui, praktik jual beli baby lobster kini menjadi sorotan Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia menyusul maraknya praktik haram tersebut, termasuk di wilayah Jabar.

“Polanya akan diubah, semula penegakan hukum dilakukan kepada nelayan dan saat ini, kita akan tindak pengepulnya,” tegas Kepala Diskanlut Jabar Jafar Ismail di Bandung, Senin (15/7/2019).

Jafar menjelaskan, pengubahan pola penindakan tersebut didasari alasan karena pihaknya kerap mendapatkan intimidasi dan ancaman dari nelayan yang jumlahnya lebih banyak dari petugas pengawas perikanan dan kelautan.

“Untuk nelayannya sendiri, kita akan berikan wawasan dan pengetahuan untuk menghentikan praktik jual beli baby lobster itu,” katanya.

Jafar mengatakan, pola penindakan terhadap pengepul akan dilakukan melalui OTT. Artinya, pengepul akan ditangkap saat menjual baby lobster yang dikumpulkannya ke pasar atau pihak pemesan.

“Ketika pengepul itu mau mendistribusikan, baru kita tangkap. Kalau ke nelayan, risikonya petugas kita disandera. Itu terjadi karena jumlah nelayan lebih banyak,” jelasnya.

Lebih lanjut Jafar mengatakan, pihaknya kerap memberikan penyuluhan terkait larangan penangkapan baby lobster kepada nelayan di Jabar. Meski begitu, praktik penangkapan baby lobster terus terjadi. Bahkan, kata dia, nelayan yang menggeluti praktik tersebut semakin bertambah.

“Kita juga kerap melakukan tindakan dan masuk ke pengadilan, ada beberapa yang dihukum, tetapi tetap saja, malah bertambah. Tadinya banyak di daerah Cisolok (Sukabumi), sekarang itu sampai ke Cianjur ke Tasik,” ungkapnya.

Menurut Jafar, sesuai aturan, lobster yang diperbolehkan ditangkap, yakni yang sudah memiliki berat di atas 200 gram. Bila tidak, nelayan yang melanggar aturan tersebut terancam hukuman penjara dan denda berupa uang.

“Kita akan terus berupaya, agar nelayan menghentikan penangkapan baby lobster dan kembali beralih menangkap ikan. Sebab, kalau dibiarkan, suatu saat lobster di Jabar akan habis,” tandasnya.

Diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, baby lobster tidak boleh lagi ditangkap karena mengancam keberlanjutan komoditas tersebut di berbagai kawasan perairan nasional.

Menteri Susi menyatakan, penjualan baby lobster merugikan karena nilai jualnya terlampau kecil jika dibandingkan dengan nilai jual lobster dewasa.

“Bibit lobster diambil dan dijual dengan harga Rp3.000, Rp10.000, Rp30.000 per ekornya. Padahal, harga satu ekor lobster kan sama dengan harga 30 kg, 40 kg, 50 kg ikan,” sebutnya.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga laut yang dinilainya merupakan satu-satunya sumber daya alam (SDA) yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa modal tinggi.

“Satu-satunya SDA yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat tanpa modal tinggi ya perikanan. Tambang, minyak, itu tidak mungkin masyarakat umum bisa akses. Laut ini satu-satunya yang tidak ada kaveling-kaveling,” katanya.

(abs)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Diskanlut Jabar Bakal OTT Pengepul Baby Lobster” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Alami Defisit Anggaran, Pemkab Karawang Gali Potensi PAD

NilakusumaSenin, 15 Juli 2019 – 19:15 WIBAlami Defisit Anggaran, Pemkab Karawang Gali Potensi PADFoto/SINDONews/Dok/Ilustrasi

KARAWANG – Pemkab Karawang berupaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai seluruh program pembangunan yang sudah direncanakan.

Hingga memasuki semester tiga, target PAD Karawang masih terhitung minim dan masih tekor Rp160 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam tiga tahun ke belakang ini, Pemkab Karawang selalu mengalami defisit anggaran mencapai ratusan miliar rupiah. Hal tersebut terjadi akibat struktur anggaran tidak bagus sehingga tidak semua target pendapatan terpenuhi.

“Kami akan maksimalkan potensi yang ada agar bisa meningkatkan pendapatan. Misalnya mengenai retribusi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang belum seluruhnya tergali. Banyak bangunan yang fungsinya sudah berubah tapi pajaknya masih tetap sama seperti saat pertama mengajukan izin. Potensi ini memang belum digali dan akan kami coba maksimalkan dalam waktu dekat ini dibahas,” kata Sekda Karawang Acep Jamhuri, Senin (15/7/2019).

Menurut Acep, ada dua hal yang cukup krusial untuk segera disikapi sejak dirinya dilantik menjadi Sekda Karawang Minggu lalu. Hal yang menjadi prioritas, yaitu soal peningkatan pendapatan dan konsolidasi internal Pemkab Karawang.

Pendapatan menjadi hal yang utama yang harus segera dibenahi karena dalam beberapa tahun kebelakang ini selalu kewalahan memenuhi target yang sudah ditetapkan.

“Kami masih terpaku dengan pola yang lama, dan itu sudah saatnya diubah. Misalnya kami sangat bergantung dari pemasukan BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Itu tidak bagus dilakukan karena masih banyak potensi pendapatan yang bisa di gali, namun kami membiarkannya,” kata Acep.

Menurut Acep, akibat target pendapatan tidak terpenuhi, langkah yang paling mudah dilakukan adalah dengan memangkasan anggaran. Namun pemangkasan anggaran bukan merupakan solusi cerdas dan terkesan mencari gampangnya saja. Harusnya untuk memenuhi target pendapatan harus dicari potensi pendapatan yang selama ini belum digarap.

“Itu yang akan kami lakukan, yaitu seluruh potensi pendapatan yang sudah ada akan kami gali. Jadi seluruh aparatur yang berkaitan dengan pendapatan harus bergerak cepat. Saya akan membahas soal ini dengan seluruh stakeholder agar kami bersama-sama bekerja keras,” pungkas Acep.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Alami Defisit Anggaran, Pemkab Karawang Gali Potensi PAD” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Bangun Organisasi Modern, Fatayat NU Dukung Program Pemprov…

Agung Bakti SarasaSenin, 15 Juli 2019 – 18:55 WIBBangun Organisasi Modern, Fatayat NU Dukung Program Pemprov JabarFatayat NU Jabar siap mendukung program-program pembangunan yang digagas Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Foto/Istimewa

BANDUNG – Organisasi perempuan di tubuh Nahdlatul Utama (NU) Fatayat NU Jawa Barat siap mendukung program-program yang digagas Pemprov Jabar dalam upaya membangun Fatayat NU Jabar menjadi organisasi maju dan modern.

Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jabar terpilih periode 2019-2024 hasil Konferensi Wilayah (Konferwil) XI Fatayat NU Jabar Noor Rafiqa.

Dia menyatakan, siap menyelaraskan program-program Fatayat NU dengan pembangunan yang digagas Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Ke depan, program Fatayat NU Jabar akan selaras dengan program Pemprov Jabar,” kata Noor di Bandung, Senin (15/7/2019).

Dia mencontohkan, Fatayat NU Jabar akan ikut berperan dalam membantu program perempuan dan anak, peningkatan perekonomian masyarakat, hingga program kesehatan masyarajat, termasuk program-program Tim Penggerak PKK Jabar yang digawangi istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya.

“Sebenarnya, anggota Fatayat NU banyak juga yang tergabung menjadi kader PKK. Jadi, program ini nantinya akan dijadikan agenda kegiatan resmi di seluruh tingkatan organisasi kewilayahan,” ujar dia.

Rafiqa menuturkan, pihaknya juga akan terus mendorong seluruh kader Fatayat NU Jabar, agar mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimilikinya.

“Kami akan siap membantu karena memang kita juga di setiap PC (Pimpinan Cabang) mempunyai tanggung jawab ke arah itu,” tutur Rafiqa.

Rafiqa pun mengajak seluruh kader Fatayat NU Jabar untuk sama-sama membangun organisasi, agar lebih maju dan modern. Terlebih, Konferwil XI yang ditutup oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Minggu 14 Juli 2019 kemarin, mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Organisasi dan Ekonomi Perempuan”.

“Untuk itu, Fatayat NU harus tampil menjadi organisasi maju dan unggul serta memiliki manfaat untuk masyarakat luas,” tegasnya.

Menurut dia, Fatayat NU harus memiliki kader-kader unggul dan memiliki nilai positif bagi organisasi. Selain itu, Fatayat NU harus menjadi wadah aktualisasi para pemudi NU, terutama dalam mengawal kader Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah.

“Kami pun akan berupaya untuk maksimal dalam kaderisasi di PC-PC se-Jawa Barat. kemudian, mengembangkan SDM serta meningkatkan kinerja ke depannya untuk Fatayat NU,” ujarnya.

Rafiqa menambahkan, selama ini, masih banyak tugas yang harus diselesaikan Fatayat NU Jabar, salah satunya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan organisasi.

“Mari kita sama-sama menghidupi Fatayat NU Jabar dengan nilai-nilai positif untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Bangun Organisasi Modern, Fatayat NU Dukung Program Pemprov…” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Api Amuk Pabrik Kapas PT Citra KSS di Cihampelas, Warga Panik

Adi HaryantoSenin, 15 Juli 2019 – 18:47 WIBApi Amuk Pabrik Kapas PT Citra KSS di Cihampelas, Warga PanikPetugas Damkar KBB yang dipimpin oleh Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Damkar KBB, sedang berjibaku memadamkan api yang menghanguskan pabrik kapas di Cipatik, Cihampelas, KBB, Senin (15/7/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT – Kebakaran hebat terjadi di pabrik kapas di Kampung Cipatik, RT04/01, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin (15/7/19) siang.

Kebakaran yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 13.30 WIB tersebut menimbulkan kepulan asap tebal yang membungbung tinggi sehingga membuat warga sekitar panik.

Salah seorang warga, Hidayat (26) mengatakan, kebakaran tersebut terjadi secara tiba-tiba dan diketahui setelah api membesar disertai kepulan asap pekat sangat tebal.

Hidayat dan warga lain langsung meminta warga yang berada di dekat dengan lokasi kebakaran untuk menyelamatkan diri ke tempat yang aman karena khawatir api semakin membesar.

“Apinya sudah besar. Itu yang kebakarnya pabrik, makanya warga sekitar yang dekat dengan pabrik, panik dan berusaha menyelamatkan diri,” kata Hidayat.

Saat kejadian, ujar dia, angin berembus kencang sehingga api bisa saja menjalar ke tempat lain. Apalagi lokasi pabrik kapas berdekatan dengan bangunan pabrik lain dan sekolah SMA dari Yayasan Nurul Salam.

Pegawai pabrik dan warga pun berupaya mencegah api menjalar ke bangunan lain dengan menyiramkan air menggunakan alat seadanya sambil menunggu petugas damkar tiba.

Kabid Pemadam Kebakaran pada Dinas Satpol PP dan Damkar KBB Nanan Sunandar menyebutkan, pabrik yang terbakar itu adalah PT Citra KSS yang memproduksi kapas.

Api dengan cepat membesar karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Terlebih cuaca yang sedang panas terik dan hembusan angin kencang membuat api cepat merembet.

“Petugas kami langsung menuju lokasi, meski sempat terhambat kemacetan di Cimareme tapi masih bisa tiba di lokasi dan melakukan pemadaman,” tukata Nanan.

Terkait penyebab kebakaran pihaknya beserta dengan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sedangkan saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan.

Pihaknya menerjunkan sebanyak empat unit mobil pemadam dari KBB dan dibantu lima unit damkar dari Kabupaten Bandung yang turut membantu proses pemadaman.

“Kami mendapat back up mobil damkar dari Kabupaten Bandung. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya kerugian materi yang jumlahnya masih dihitung,” kata Nanan.

(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “Api Amuk Pabrik Kapas PT Citra KSS di Cihampelas, Warga Panik” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

BPJSTKU, Solusi bagi Peserta yang Kehilangan Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Agung Bakti SarasaSenin, 15 Juli 2019 – 15:15 WIBBPJSTKU, Solusi bagi Peserta yang Kehilangan Kartu BPJS KetenagakerjaanSejumlah perwakilan HRD perusahaan saat berfoto dalam kegiatan HRDay Festival BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Foto/Istimewa

BANDUNG – Aplikasi mobile BPJSTKU yang telah diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi bagi peserta yang kehilangan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Para peserta yang mengalami kehilangan kartu BPJS Ketenagakerjaan, tidak perlu mengulangi proses pendaftaran dan cukup menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat digital (BPJSTKU),” ungkap Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci Suhedi di Bandung, Senin (15/7/2019).

Menurut Suhedi, aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh melalui Playstore tersebut telah diluncurkan BPJS Ketenagakerjaan sejak 2018. Melalui BPJSTKU, peserta dapat dengan mudah mengecek saldo, klaim, hingga pendaftaran online dan layanan informasi lainnya, termasuk layanan kehilangan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan kapan pun dan di mana pun.

Suhedi menerangkan, kebiasaan lama yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini, yakni mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa dokumen yang diperlukan untuk melaporkan kehilangan kartu keanggotaannya. “Kartu digital ini fungsinya sama dengan kartu fisik yang hilang. Peserta dapat langsung log in pada aplikasi BPJSTKU di menu Kartu Digital,” katanya.

Peserta juga bisa melaporkan kehilangan kartu pada bagian Human Resource Department (HRD), sehingga HRD akan membantu pencetakan kartu baru melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta Online (SIPP Online) yang sifatnya sama-sama valid.

“Jika mengalami kendala saat log in, seperti data tidak valid atau NIK (Nomor Induk Kepegawaian) tidak sesuai, peserta  harus memastikan sudah terdaftar di aplikasi BPJSTKU dan dapat langsung meminta reset melalui call center BPJSTK di 175,” jelasnya.

Namun, lanjut Suhedi, jika peserta belum pernah mendaftar di aplikasi BPJSTKU, peserta dapat meminta pengoreksian data melalui HRD tempatnya bekerja dan mengonfirmasi kepesertaannya di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Peserta nantinya dapat mengoreksi data di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Suhedi menambahkan, pihaknya juga telah menyosialisasikan BPJSTKU sebagai solusi bagi peserta yang kehilangan kartu keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan lewat kegiatan HRDay Festival BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci, Rabu 10 Juli 2019.

“Kegiatan HRDay Festival tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang dihadiri 250 perwakilan HRD,” tandasnya.

(zik)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)


Artikel yang berjudul “BPJSTKU, Solusi bagi Peserta yang Kehilangan Kartu BPJS Ketenagakerjaan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita