Toyota Luncurkan New Calya

Arif BudiantoRabu, 18 September 2019 – 10:01 WIBToyota Luncurkan New CalyaPT Toyota Astra Motor (TAM) berusaha mendongkrak pasar otomotif di Indonesia dengan meluncurkan New Calya. Varian baru tersebut hadir dengan tampilan agresif, elegan, dan fitur terbaru. Foto/SINDOnews/Arif Budianto

BANDUNG – PT Toyota Astra Motor (TAM) berusaha mendongkrak pasar otomotif di Indonesia dengan meluncurkan New Calya. Varian baru tersebut hadir dengan tampilan agresif, elegan, dan fitur terbaru.

Deputy Division Head Marketing Planning TAM Andri Widiyanto mengatakan, total terdapat tiga varian baru yang dikeluarkan Toyota jelang akhir tahun ini, yaitu Calya, Avanza, dan Agya. New Calya menjadi satu di antara tiga varian tersebut, sebagai strategi bisnis mendongkrak penjualan.

“Kami berharap, dengan dikeluarkannya tiga varian produk baru Toyota, dapat mendorong penjualan otomotif di Indonesia,” kata Andri saat meluncurkan New Calya di Atmosfer Cafe & Resto, Jalan Lengkung Besar, Kota Bandung, Selasa (18/9/2019) petang.

Khusus untuk New Calya, TAM optimistis mampu mencatat penjualan 5.300 unit per bulan. Jumlah tersebut naik dari rata rata pencapaian penjualan pada bulan sebelumnya sebanyak 4.000 unit per bulan. Sejak diluncurkan, mobil LCGC ini tercatat telah terjual sekitar 200.000 unit.

Dia mengakui, HTPM harus melakukan berbagai strategi pasar, di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil. Apalagi, imbas melemahnya ekonomi global berpengaruh ke ekonomi dalam negeri.

“Memang pasar lagi dipengaruhi kondisi ekonomi global. Sehingga berpengaruh ke penjualan kami. Apalagi tahun ini tahun politik, pemilu, dan lainnya. Sehingga ada jeda panjang. Mungkin sampai akhir tahun belum banyak berubah. Kalau tahun depan, melihat kondisi global seperti apa,” beber dia.

Kendati begitu, dia meyakini New Calya tetap menjadi pilihan masyarakat Indonesia. Mobil MPV ini diburu lantaran charge yang terjangkau dengan fitur lengkap. Saat ini, New Calya dijual antara antara Rp143 juta hingga 163,7 juta.

Operation Manager Auto 2000 Jabar Gondo Handoko mengatakan, untuk New Calya pihaknya akan menjamin ketersediaan stok bagi konsumen.  Jeda waktu pengiriman maksimal dua minggu setelah pemesanan. Konsumen juga mendapat jenis dan warna sesuai keinginan.

Menurut dia, New Calya hadir dengan varian lengkap yang menggunakan transmisi manual maupun automatic. Sentuhan Improvement yang dilakukan Toyota pada sisi eksterior dan interior telah menjadikan mobil yang menjadi salah satu pionir dalam membuka market entri MPV di lndonesia ini mampu meningkatkan kesan prestige bagi pengemudi maupun penumpangnya.

Tampilan makin agresif dan elegan New Calya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru. Seperti New LED Headlamp, New Retractable Outer Mirror, New Front Grille Design with Dark Chrome Element, New Dark Chrome Element pada backdoor garnish, serta New Alloy Wheel Design.

(zik)


Artikel yang berjudul “Toyota Luncurkan New Calya” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Inilah Kewenangan dan Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas KPK

KiswondariRabu, 18 September 2019 – 08:07 WIBInilah Kewenangan dan Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas KPKGedung KPK. Foto/Dok SINDOnews

JAKARTA – Tata cara pemilihan dan kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu yang menjadi perdebatan publik termasuk juga mendapatkan catatan dari berbagai fraksi dalam Revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK (UU KPK).

Dewas memiliki peranan yang sangat vital dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, Dewas juga berhak membuat kode etik dan menindak pelanggaran etik Pimpinan dan seluruh pegawai KPK.

Dalam menjalankan fungai penyadapan, penyidik dan penyelidik harus meminta izin tertulis pada Dewas KPK sebagaimana Pasal 12B. Dan wajib melaporkan hasilnya kepada Dewas sebagaimana Pasal 12C ayat 2. Bahkan, dipertegas dalam bab khusus soal Dewas pada Bab VA.

Pasal 37B
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
c. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
f. melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Namun, Dewas juga berkewajiban untuk membuat laporan secara berkalankepada Presiden RI setiap tahunnya sebagaimana Pasal 37B ayat 2 dan 3.

(2) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan juga diperkenankan untuk membentuk organ pelaksana pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana Pasal 37C.

(1) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37B membentuk organ pelaksana pengawas.
(2) Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dewas KPK dipilih oleh Presiden lewat Panitia Seleksi (Pansel) yang kemudian ditentukan 5 orang terpilih dan dikonsultasikan ke DPR. Hal ini diatur dalam Pasal 37E.

(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
(4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
(5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
(6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).
(7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
(8) Panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
(9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.

(10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan khusus untuk Dewas periode pertama, hanya ditunjuk oleh Presiden sebagaimana syarat yang telah diatur, khususnya soal syarat minimal pengalaman 15 tahun. Dewas periode pertama diangkat berbarengan dengan Pimpinan KPK.

Pasal 69A
(1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
(2) Kriteria ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 37D termasuk dan tidak terbatas pada aparat penegak hukum yang sedang menjabat dan yang telah berpengalaman paling sedikit 15
(lima belas) tahun.
(3) Penunjukan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (4).
(4) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

(zik)


Artikel yang berjudul “Inilah Kewenangan dan Tata Cara Pemilihan Dewan Pengawas KPK” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Anggotanya Bertambah, DPRD Jabar Minta Enam Calon Pimpinan Dewan

Agung Bakti SarasaRabu, 18 September 2019 – 02:20 WIBAnggotanya Bertambah, DPRD Jabar Minta Enam Calon Pimpinan DewanDPRD Jabar mengumumkan enam nama calon pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Selasa (17/9/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG – DPRD Jawa Barat mengusulkan enam nama calon pimpinan DPRD Jabar dari sebelumnya hanya lima pimpinan menyusul bertambahnya jumlah anggota DPRD Jabar periode 2019-2024.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar dimana salah satu agendanya, yakni pengumuman usulan calon pimpinan definitif DPRD Jabar periode 2019-2024.

Dalam rapat yang dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu, DPRD Jabar mengusulkan enam calon pimpinan DPRD Jabar yang akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

Keenam nama itu terdiri dari satu orang ketua dan lima orang wakil ketua, yakni Taufik Hidayat dari Partai Gerindra (Ketua), Achmad Ru’yat dari PKS (Wakil Ketua), Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP (Wakil Ketua), Ade Barkah Surahman dari Partai Golkar (Wakil Ketua), Oleh Soleh dari PKB (Wakil Ketua), dan Irfan Suryanagara dari Partai Demokrat (Wakil Ketua).

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil sendiri tidak mengomentari soal formasi baru pimpinan DPDR Jabar periode 2019-2024 itu. Pasalnya, kata Emil, hal itu merupakan kewenangan DPRD Jabar.

“Ini kan isinya dapurnya Pak Taufik (Ketua Sementara DPRD Jabar). Jadi, tanyanya harus ke beliau,” ujar Emil saat disinggung terkait usulan tersebut.

Yang pasti, lanjut Emil, terkait fungsi alat kelengkapan baru di DPRD Jabar, pihaknya berharap, hal tersebut bisa membawa perubahan bagi Jabar.

Dalam agenda tersebut, Emil dan Ketua Sementara DPRD Jabar Taufik Hidayat sempat bersalaman sambil mengepalkan tangan sebagai tanda sinergi antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar.

“Zaman baru, dinamika baru. Saya kira dengan hadirnya Pak Taufik membawa angin segar kepemimpinan DPRD. Kami sudah sering ngobrol, makan bareng. Kalau Jawa Barat kondusif mah (bisa) ngabret,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, usulan nama-nama calon pimpinan DPRD Jabar periode 2019-2024 sudah disetujui oleh seluruh anggota DPRD Jabar yang berjumlah 120 orang.

Terkait jumlah pimpinan DPRD yang berubah dari lima orang pada periode sebelumnya, Taufik beralasan, bertambahnya jumlah pimpinan DPRD Jabar menjadi enam orang karena jumlah anggota dewan bertambah dari 100 orang menjadi 120 orang.

“Kami baru mengusulkan, keputusan nanti dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri RI). Karena sesuai dengan itu (jumlah anggota dewan), kalau (jumlah anggota) 85-100 itu lima (orang pimpinan), kalau 120 bagaimana (menyesuaikan),” katanya.

“Jadi, ya, kemungkinan ditolak, kemungkinan diluluskan (oleh Kemendagri),” tandas Taufik.

(abs)


Artikel yang berjudul “Anggotanya Bertambah, DPRD Jabar Minta Enam Calon Pimpinan Dewan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ridwan Kamil Dorong Karst Citatah Berpredikat Geopark Nasional

Agung Bakti SarasaRabu, 18 September 2019 – 01:50 WIBRidwan Kamil Dorong Karst Citatah Berpredikat Geopark NasionalKelompok penyuka olahraga slackline, Pushing Panda melakukan aksi highline dengan berjalan diatas tali di Tebing Karang Panganten, Kawasan Karst Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Foto/SINDOnews

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar untuk mewujudkan Karst Citatah sebagai Geopark Nasional pada 2020 mendatang.

Diketahui, Disparbud Jabar kini telah berupaya keras meraih predikat Geopark Nasional untuk Karst Citatah yang berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu.

“Geopark di Jabar itu banyak, ada yang levelnya nasional ada yang internasional. Jadi mana saja yang punya potensi, termasuk Kars Citatah kita dorong,” ujarnya di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (17/9/2019).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil itu, status geopark sangat dibutuhkan sebuah kawasan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu, dari sisi ekosistem, kawasan geopark akan lebih terjaga oleh berbagai pihak.

“Sehingga, nanti ada pelestariannya untuk membuat pariwisata dan ekosistem di sekitarnya. Tanpa status itu, kita agak repot,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jabar melalui Dispadbur Jabar menargetkan Karst Citatah di KBB meraih status Geopark Nasional pada 2020 mendatang dan menjadi destinasi wisata unggulan di Jabar.

Untuk mewujudkannya, Pemprov Jabar akan melakukan berbagai pembenahan di kawasan tersebut. Langkah awal adalah meminta Pemerintah KBB menginventarisasi lahan, khususnya di sekitar objek wisata Stone Garden yang menjadi bagian dari Gunung Masigit, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat.

Kepala Disparbud Jabar Dedi Taufik mengatakan, perbaikan mendasar yang menjadi sasaran adalah aksesibilitas untuk memudahkan kedatangan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk wisatawan mancanegara.

Terlebih, Stone Garden telah masuk dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2018 sebagai salah satu geopark yang akan dikembangkan di Jabar menjadi Geopark Nasional dengan nama Geopark Rajamandala.

“Jalan dan fasilitas akan dibenahi, termasuk ketersediaan air juga jadi catatan kami, termasuk edukasi untuk menjaga kelestarian alam. Makanya, pembenahan yang dilakukan nanti tidak akan sembarangan karena aspek lingkungan harus tetap dijaga,” jelas Dedi.

(abs)


Artikel yang berjudul “Ridwan Kamil Dorong Karst Citatah Berpredikat Geopark Nasional” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Lewat Sound from the Football, PLN Pancarkan Energi Optimisme

Agung Bakti SarasaRabu, 18 September 2019 – 01:24 WIBLewat Sound from the Football, PLN Pancarkan Energi OptimismeCreative Director Coconet, Dimas Yudhistira (paling kanan) dalam konferensi pers kegiatan Sound from the Football di Jakarta, Selasa (17/9/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero menjadi pendukung utama kegiatan Sound from the Football sebagai ajang silaturahmi suporter sepakbola seluruh Indonesia.

Event Sound from the Football sendiri bertujuan untuk membangun ekosistem olahraga sepakbola, sehingga menjadi satu jenis tontonan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat serta menimbulkan kebahagiaan sebagai suporter sepakbola yang tertib, disiplin, dan sportif.

Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PT PLN (Persero), I Made Suprateka menyatakan, PLN bertekad senantiasa berperan menggelorakan energi optimisme bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

Apalagi, dalam jangka panjang, event ini bertujuan untuk membangun ekosistem sepak bola, agar menjadi sebuah olahraga yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat sekaligus menjadi destinasi olah raga maupun edukasi dan wisata dan hiburan demi tercapainya kebanggaan persepakbolaan bangsa bahkan dunia.

“Seperti value dan semangat PLN yang ingin menerangi seluruh negeri. Kami berharap energi positif ini bukan cuma bergerak di Jakarta, namun juga menular sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Bersama-sama kita membangkitkan energi positif untuk membangkitkan harapan ke seluruh negeri,” kata Suprateka dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (17/9/2019) malam.

Sementara itu, Creatif Director Community, Convention, and Network (Coconet) Dimas Yudhistira mengatakan, sebagai wadah komunitas fans sepak bola seluruh Indonesia, Coconet akan menghadirkan 20 band suporter sepak bola dan musisi nasional dalam kegiatan ini.

Dimas menjelaskan, Coconet sendiri menjadi tempat untuk sharing ilmu, keakraban, eksistensi, dan kesempatan berbisnis bagi para komunitas, termasuk menjadi wadah kegiatan para anggota komunitas untuk mencapai tujuan pembangunan.

“Bertempat di Kuningan City Mall, Ballroom P6 dan P7 Kuningan, Jakarta Selatan, event Sound from the Football tersebut akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut, yakni pada tanggal 20-21 September 2019 mulai pukul 15.00-24.00 WIB,” sebut Dimas.

Lebih lanjut Dimas mengatakan, pihaknya mengamati bahwa ada empat persamaan yang selalu dimiliki dan bisa menyatukan setiap supporter bola, yakni musik, pakaian, seni jalanan, dan koleksi. Melalui Sound from the Football, Coconet mencoba mengumpulkan persamaan yang dimiliki seluruh komunitas lewat serangkaian acara.

“Mulai dari pameran komunitas fans-base, galeri suporter seniman, bioskop mini, talkshow, dan gimmick penonton. Acara juga akan diwarnai dengan pembacaan sumpah pemuda. Dan sebagai pusat kemeriahan, ditampilkan 20 band suporter dan musisi nasional,” paparnya.

“Kami ingin menunjukkan kepada publik, bahwa suporter bisa membentuk band-band musik yang tidak kalah bagus dengan band-band lokal dan indie yang tersebar di Indonesia. Selain itu, nantinya suporter juga bisa menunjukkan karyanya lewat musik, fashion, art dan collection,” sambung Dimas.

Penampilan band-band suporter tersebut akan dirangkai dengan talkshow yang membahas perkembangan suporter dari tahun ke tahun sekaligus akan menonjolkan kreativitas suporter dari dalam maupun luar lapangan.

Sebagai pembicara, talkshow akan diisi oleh perwakilan ketua suporter, yaitu Ferry Indrasjarief (Ketua The Jakmania), dan Ilham Jaya Kusuma (legenda suporterTimnas Indonesia), serta Suroya mewakili supporter personal. Sementara dari kalangan musisi ikut berbicara Ryan D’Massiv (Musisi) dan Dao (vokalis Gondal Gandul).

“Kami berharap, kegiatan ini akan disinggahi 4.000-5.000 pengunjung setiap hari dari berbagai komunitas penggemar sepak bola,” tandas Dimas.

Pengamat musik senior Bens Leo memandang konsep acara Sound from the Football yang mengolaborasikan kecintaan fans sepak bola dengan pertunjukan musik sebagai konsep yang unik.

Menurutnya, sinergi antara sepak bola dengan dunia musik sebenarnya tidak asing karena sepanjang yang dia ketahui, sangat banyak musisi yang memiliki spirit untuk membantu perkembangan sepak bola di tanah air.

Bens memberikan contoh lagu “Garuda di Dadaku” yang dilahirkan oleh Band Netral beberapa tahun silam. Tak ketinggalan lagu bertajuk “Bola Bola Bola” yang diluncurkan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjelang perhelatan Piala Dunia tahun lalu.

“Ini fenomena yang menarik karena musik dan olahraga bisa menjadi spirit yang mendekatkan berbagai perbedaan. Lebih menarik lagi kalau Coconet berhasil melibatkan para suporter bola untuk bermain musik,” !dan berkarya melalui lagu-lagu sepak bola yang menyatukan dan juga interaktif,” katanya.

(abs)


Artikel yang berjudul “Lewat Sound from the Football, PLN Pancarkan Energi Optimisme” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Geo Dipa Energi Libatkan Masyarakat Jaga Ketahanan Energi Panas…

Agung Bakti SarasaRabu, 18 September 2019 – 00:45 WIBGeo Dipa Energi Libatkan Masyarakat Jaga Ketahanan Energi Panas BumiPT Geo Dipa Energi (Persero) menggelar Sosialisasi Energi Ramah Lingkungan Proyek Patuha Unit 2 di WKP Area Patuha Jabar, 16-17 September 2019. Foto/Istimewa

BANDUNG – PT Geo Dipa Energi (Persero) melibatkan masyarakat sekitar Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Area Patuha, Jawa Barat dan Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan  energi nasional melalui energi panas bumi.

Upaya tersebut dilakukan Geo Dipa Energi melalui Sosialisasi Energi Ramah Lingkungan Proyek Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 selama 5 hari penuh. Sosialiasi di WKP Dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah digelar 11-13 September 2019 yang mencakup enam desa dan pemerintah daerah. Sementara di Area Patuha diselenggarakan pada 16-17 September 2019 untuk tiga desa dan pemerintah daerah.

General Manager Proyek Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 PT Geo Dipa Energi (Persero), Supriadinata Marza mengatakan, melalui proyek ini, Geo Dipa Energi akan meningkatkan kontribusinya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui energi panasbumi yang dikenal bersih dan ramah lingkungan.

Kabar gembira ini, kata dia, disampaikan ke masyarakat yang nantinya akan menjadi penerima manfaat dari kegiatan pengusahaan panas bumi ini. Selain itu, pihaknya melibatkan masyarakat untuk berperan serta menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi.

“Selain itu, tujuan dari sosialisasi ini adalah mengenai hak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan panas bumi. Sosialisasi seperti ini akan dilakukan rutin berkala,” ujar Supriadinata dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (17/9/2019) malam.

Melalui keterbukaan informasi seperti ini, lanjutnya, Geo Dipa Energi dapat memberikan informasi-informasi yang tepat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan rasa keterlibatan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proyek ini.

“Sosialisasi seperti ini sebetulnya sudah sering dilakukan Geo Dipa sejak tahun 2002 sampai saat ini dan akan terus ditingkatkan untuk mendorong pengembangan panas bumi di seluruh Indonesia,” katanya.

Saat ini, Geo Dipa Energi berkontribusi melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, program community development maupun penyerapan tenaga kerja lokal nonskill yang selalu menunjukan peningkatan yang positif.

“Untuk permulaan pemberdayaan masyarakat sekitar, Geo Dipa selalu melibatkan UMKM dari Bandung, Banjarnegara, dan Wonosobo binaan Geo Dipa,” imbuhnya.

Untuk diketahui, PT Geo Dipa Energi (Persero) menargetkan memiliki total kapasitas terpasang sebesar 270 MW dalam lima tahun medatang. Proyek Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 ini akan meningkatkan kontribusi dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Penambahan kapasitas ini berarti akan mendongkrak pendapatan daerah melalui bonus produksi panas bumi dan kontribusi program tanggung jawab sosial perusahaan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Pencapaian target pengembangan usaha Geo Dipa terus sejalan dengan mengembangkan potensi pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar melalui program mitra usaha kecil dan menengah,” tandasnya.

PT Geo Dipa Energi (Persero) sendiri merupakan salah satu special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan untuk mendukung program pemerintah dalam penyedian listrik sebesar 35.000 MW.

PT Geo Dipa Energi (Persero) fokus pada penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan serta memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar.

(abs)


Artikel yang berjudul “Geo Dipa Energi Libatkan Masyarakat Jaga Ketahanan Energi Panas…” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Bus Damri Rute Cimahi-BIJB Kertajati Resmi Beroperasi

Adi HaryantoSelasa, 17 September 2019 – 23:13 WIBBus Damri Rute Cimahi-BIJB Kertajati Resmi BeroperasiWali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Wakil Wali Kota Ngatiyana, dan Direktur Keuangan Damri Sri Purwanto melepas Bus Damri rute Kota Cimahi-BIJB Kertajati, Selasa (17/9/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

CIMAHI – Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna resmi meluncurkan layanan Bus Damri jurusan Kota Cimahi-Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, di Area Parkir Apartemen The Edge, Baros, Kota Cimahi, Selasa (17/9/2019).

Peresmian ini dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota, Ngatiyana, Direktur Keuangan Damri Sri Purwanto, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kadishub Kota Cimahi beserta jajaran, dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan Darat, dan Damri yang sudah memfasilitasi pelayanan masyarakat di Kota Cimahi dan sekitarnya yang akan menuju Bandara BIJB Kertajati,” ucap Ajay seusai melepas secara resmi bus yang menuju ke BIJB.

Ajay meminta fasilitas yang ada ini dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga mereka yang akan terbang dari BIJB Kertajati tidak perlu repot atau bingung. Fasilitas Damri ini gratis bagi calon penumpang dengan menunjukkam KTP dan boarding pass.

Untuk rute di perjalanan semuanya melalui jalur tol dan tidak ada mampir atau singgah ke shelter pemberhentian selain di lokasi tujuan.

Berdasarkan estimasi, perjalanan dari Kota Cimahi menuju bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka itu sekitar dua jam lebih. Sebelumnya operasional bus Damri Cimahi-Kertajati sudah diujicobakan selama satu bulan dan telah dilakukan evaluasi.

Dari Kota Cimahi ke BIJB Kertajati, bus angkutan khusus ke bandara ini setiap hari beroperasi sejak pukul 02.00 WIB, 06.00 WIB, 11.00 WIB dan 15.00 WIB. Sedangkan dari BIJB Kertajati, Majalengka ke Kota Cimahi meluncur pukul 07.00 WIB, 11.00 WIB, 16.00 WIB, dan 22.00 WIB.

“Silakan manfaatkan fasilitas ini. Beritahu teman, kawan, kerabat, teman kantor, tetangga di lingkungan rumah, bahwa sudah ada fasilitas bus gratis ke BIJB Kertajati dari Kota Cimahi,” ujar dia.

Direktur Keuangan Damri Sri Purwanto menuturkan, saat ini Damri sudah melayani beberapa keberangkatan dari sejumlah kota/kabupaten menuju ke BIJB Kertajati.

Di antaranya seperti Kota Bandung, Tegal, Cirebon, Karawang, dan sekarang Cimahi. Pihaknya melihat ke depan permintaan angkutan dari Kota Cimahi dan sekitarnya ke Kertajati akan semakin banyak.

“Sekarang kami baru sediakan empat armada bus, namun ke depan jika permintaan meningkat armadanya bisa ditambah lagi,” kata Sri Purwanto.

Pada kesempatan ini, Ajay meresmikan beroperasinya 15 angkutan umum (angkot) yang melayani trayek baru Citeureup-Cimindi. Rute yang dilalui angkot ini dimulai dari Terminal Citeureup menuju arah Jalan Encep Kartawiria-Kamarung-Permana-Sukarasa-Ciawitali-Raden Demang Hardjakusumah (Pemkot Cimahi)-Jati Serut-Pesantren-Jenderal Amir Mahmud dan masuk ke Terminal Cimindi.

(awd)


Artikel yang berjudul “Bus Damri Rute Cimahi-BIJB Kertajati Resmi Beroperasi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kelompok Pro dan Kontra RUU KPK Unjuk Rasa di Gedung Sate

Agung Bakti SarasaSelasa, 17 September 2019 – 23:00 WIBKelompok Pro dan Kontra RUU KPK Unjuk Rasa di Gedung SateMasa kontra RUU KPK menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Insert: Massa pro RUU KPK juga unjuk rasa di Gedung Sate. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa

BANDUNG – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK terus menuai pro dan kontra di masyarakat meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan RUU tersebut, Selasa (17/9/2019).

Pada waktu yang bersamaan dengan pengesahan RUU KPK, kelompok massa pro dan kontra RUU KPK menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate yang merupakan Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Beruntung, aksi unjuk rasa tersebut digelar di jam berbeda, sehingga tidak sempat terjadi bentrokan di antara dua kelompok massa tersebut.

Aksi unjuk rasa pertama digelar oleh masyarakat yang tergabung dalam Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), tak lama sesudah DPR RI mengesahkan RUU KPK.

Kelompok Pro dan Kontra RUU KPK Unjuk Rasa di Gedung Sate

Dalam aksinya, PMPRI menyambut baik pengesahan RUU KPK. Pasalnya, RUU KPK diyakini akan membuat KPK Lebih kuat, profesional, dan berintegritas. “Ini (revisi UU KPK) bukan untuk melemahkan KPK, tapi agar KPK bekerja lebih baik, lebih profesional,” kata koordinator aksi Andri Beri.

Mereka juga mengeluarkan empat pernyataan sikap, satu di antaranya meminta semua lembaga negara bekerja sesuai landasan UU, bukan atas dasar kepentingan kelompok maupun golongan.

“Revisi UU KPK perlu segera disahkan guna mengatur hal yang perlu diatur dalam UU. Tujuan dari revisi itu adalah untuk memperkuat keberadaan KPK,” ujar Andri.

Menjelang petang, kelompok lain yang menamakan diri Poros Revolusi Mahasiswa Bandung yang menolak RUU KPK juga menggelar aksi di depan Gedung Sate.

Sebelum bergeser ke Gedung Sate, mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar yang juga berada di kawasan Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Dalam aksinya, mereka menyatakan dengan tegas menolak RUU KPK. Mereka menilai, pengesahan RUU KPK tergesa-gesa dan sangat kontras penuh dengan kepentingan untuk mengebiri lembaga antirasuah itu.

Kordinator aks  Ilyasa Ali Husni mengatakan, wewenang dan fungsi KPK sebagai lembaga independen seharusnya tidak mendapat intervensi dari pihak manapun, termasuk eksekutif (pemerintah). “Kami menolak karena KPK seharusnya tidak mendapat intervensi dari pihak manapun,” tegasnya.

Mereka juga menyampaikan lima pernyataan sikapnya, yakni menolak keras RUU KPK karena akan mengebiri independensi KPK dan meringankan sanksi tindak pidana korupsi serta mengancam prinsip demokrasi.

“Kami menuntut Presiden dan DPR RI untuk membatalkan pengesahan RUU KPK karena dinilai tergesa-gesa dan tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2019,” tegasnya lagi.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Presiden dan DPR RI untuk mengkaji ulang isi draf RUU KPK dengan perubahan signifikan yang menguatkan lembaga independen KPK tanpa intervensi dari pihak lain.

Mencabut pimpinan KPK terpilih karena terindikasi melakukan pelanggaran kode etik serta memilih kembali pimpinan KPK yang ideal dan sesuai dengan kriteria pada aturan yang berlaku.

“Jika RUU KPK ini disahkan, maka kami Mahasiswa se-Bandung Raya dan Jawa Barat akan mengambil sikap tegas dengan menduduki gedung DPR RI dan Gedung Merah Putih KPK secara serentak,” tandasnya.

(awd)


Artikel yang berjudul “Kelompok Pro dan Kontra RUU KPK Unjuk Rasa di Gedung Sate” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Peringati Hari Lalu Lintas, Anggota Polres Cimahi Donorkan Darah

Adi HaryantoSelasa, 17 September 2019 – 22:50 WIBPeringati Hari Lalu Lintas, Anggota Polres Cimahi Donorkan DarahKapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mendonorkan darahnya dalam kegiatan bakti sosial memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara Tahun 2019 di Mapolres Cimahi, Selasa (17/9/2019). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG – Anggota Polres Cimahi berinisiatif menggelar bakti sosial berupa donor darah untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Lalu Lintas Bhayangkara, Selasa (17/9/2019).

Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara mengatakan, dipilihnya bakti sosial donor darah karena jajaran ingin membantu dan berbagi kasih dengan sesama.

Selama ini sering terdengar kabar bahwa rumah sakit kekurangan labu darah. Sementara kebutuhan pasien akan darah tak bisa ditunda. Karena itu, Polres Cimahi bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Kabupaten Bandung Barat (KBB), untuk menggelar baksos donor darah.

“Kami ingin keberadaan polisi dekat dengan masyarakat. Melalui donor darah, kami berupaya peduli kepada sesama, berbagi kasih,” kata Rusdy didampingi Kasatlantas AKP Suharto di sela-sela kegiatan di Gedung Pengabdian, Mapolres Cimahi, Selasa (17/9/2019).

Rusdy mengemukakan, tidak hanya anggota polisi, masyarakat yang ingin mendonorkan darah pun bisa turut serta dalam kegiatan ini. Animo anggota Polres Cimahi untuk ikut mendonorkan darahnya cukup tinggi. Bahkan mereka sudah mempersiapkan kondisi kesehatan jauh-jauh hari.

“Pada Hari Lalu Lintas ini, saya berharap semangat profesional, modern, dan terpercaya Korlantas Polri dapat mengoptimalkan pelayanan lalu lintas semakin baik kepada masyarakat berbasis IT guna mendukung program safety riding,” ujar Rusdy.

Sementara itu, petugas Unit Transfusi Darah (UTD) PMI KBB Didin menuturkan, pada kegiatan ini pihaknya menyiapkan sebanyak 200 katung labu darah.

Rencananya darah yang terkumpul akan disebarkan ke beberapa rumah sakit di wilayah KBB dan Kota Cimahi. Karena saat ini ketersediaan stok darah di hampir semua rumah sakit kurang akibat tingginya permintaan.

Karena itu, tutur Didin, PMI KBB sangat terbantu dengan kegiatan baksos donor darah yang digelar jajaran Polres Cimahi. “Kami membawa sebanyak 200 labu darah dengan kapasitas 350 mililiter. Nanti darah ini akan difilter lebih dahulu sehingga menghasilkan sekitar 250 mililiter darah dan siap untuk ditranfusikan ke pasien yang membutuhkan,” tutur Didin.

(awd)


Artikel yang berjudul “Peringati Hari Lalu Lintas, Anggota Polres Cimahi Donorkan Darah” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kritisi Film The Santri, Uu Ruzhanul Ulum Bilang Begini

Agung Bakti SarasaSelasa, 17 September 2019 – 17:04 WIBKritisi Film The Santri, Uu Ruzhanul Ulum Bilang BeginiWakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Foto/Istimewa

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengkritisi film The Santri yang segera tayang di bioskop. Diketahui, film karya Livi Zheng itu banyak menuai kecaman.

Orang nomor dua di Provinsi Jabar ini mengaku sudah menyaksikan cuplikan film The Santri yang beredar luas di media sosial.

Uu menyayangkan sejumlah adegan di film itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Seperti berpacaran dan ada kedekatan fisik antara laki-laki dan perempuan. “Saya melihat trailer film (The) Santri di Youtube. Saya merasa keberatan,” kata Uu di Bandung, Selasa (17/9/2019).

Uu juga memiliki latar belakang sebagai santri yang lama mengenyam pendidikan di pondok pesantren (ponpes) mengaku memahami betul kehidupan dan aturan yang dijalani para santri sehari-harinya.

“Santri tidak seperti di film itu, pacaran, begitu dekat antara laki dan perempuan,” ujar Uu yang kini didaulat sebagai Panglima Santri Jabar itu.

Tidak hanya itu, mantan Bupati Tasikmalaya dua periode itu pun menyoroti sikap toleransi dalam film tersebut yang menurutnya kebablasan. “Kalau toleransi memberi makanan, itu hal biasa. Tapi tak usah santri masuk ke gereja. Itu kan murtad,” tutur Uu.

Jika film ini dibiarkan tayang di bioskop, Uu khawatir ada penilaian berbeda dari masyarakat awam tentang kehidupan santri. “Saya takut, oh ternyata santri itu begitu. Sekalipun saya sebagai orang pesantren belum melaksanakan sebagai santri teladan, tetapi santri tidak seperti di film itu,” tegas Wagub.

Terlebih, menurutnya, saat ini masyarakat banyak yang mengikuti kebiasaan dari apa yang mereka lihat. “Kami khawatir kan sekarang ini tontonan suka dijadikan tuntunan. Itu berbahaya,” ungkap dia.

Apalagi, santri merupakan calon ulama, sehingga harus menjalani kehidupan yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam. “Santri itu sebagai penerus pejuangan ulama dalam menyampaikan ilmu agama. Ulama adalah penerus Rasul,” ujar dia.

Uu menambahkan, tidak semua orang yang pernah mengenyam pendidikan pesantren bisa disebut santri. Sebab, menurut dia, santri adalah mereka yang mempelajari 12 ilmu pesantren, seperti nahu, sorof, tauhid, fiqih, dan tasawuf. “Sekalipun di pesantren, kalau tidak belajar itu, bukan santri,” tandas Uu.

Oleh karena itu, Uu berharap, ada perbaikan dalam film tersebut sebelum beredar di bioskop. “Kalau anak muda digambarkan seperti itu, silakan, tapi judul filmnya jangan santri. Kalau judulnya santri, adegannya jangan seperti itu,” pungkas dia.

Jika tidak ada perbaikan, cucu KH Choer Affandi, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya itu dengan tegas meminta film itu tidak ditayangkan ke masyarakat luas. “Saya berharap film itu tidak tayang. Kalau tayang, judulnya jangan santri,” kata Uu.

Film The Santri sendiri dibintangi sejumlah artis muda seperti Gus Azmi dan Wirda Mansur, putri da’i kondang Yusuf Mansur. Menurut rencana, film yang belakangan menuai banyak kecaman itu akan mulai tayang di bioskop pada 22 Oktober mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Santri.

(awd)


Artikel yang berjudul “Kritisi Film The Santri, Uu Ruzhanul Ulum Bilang Begini” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita