Datangi DPRD Jatim, BEM Nusantara Tolak Impor Garam

Gema Fakta. Musim kemarau harusnya menjadi berkah bagi para petani garam. Namun harapan itu pupus, lantaran pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan import garam industri 2,7 juta ton di saat petani garam menikmati musim panen garam.

Tak ayal, kebijakan tak pro rakyat itu menuai protes dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Jatim meluruk kantor DPRD Jatim untuk menggelar aksi sekaligus audensi dengan Komisi B DPRD Jatim, Senin (15/7).

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa itu menuntut agar pemerintah dapat membatalkan kebijakan impor garam industri. Selain itu, pemerintah juga dapat memprioritaskan penyerapan garam untuk kebutuhan dalam negeri dari petani lokal, menunjang teknologi dan memberikan pelatihan kepada petani garam agar meningkatkan kualitas garam lokal.

Pemerintah juga harus menetapkan harga penjualan pokok (HPP) garam, guna menjaga stabilitas harga garam. Saat ini, harga garam anjlok mencapai Rp300 perkilonya. Kasihan para petani garam,” ujar Koordinator Nusantara Pulau Jawa Aliansi BEM Nusantara, Cahya Nugraha.

Di jelaskan Nugraha kebijakan impor garam itu menyebabkan penyerapan garam produsen lokal berkurang.

Impor garam berdampak pada matinya produksi garam lokal di daerah-daerah penghasil garam,” tegas Cahya Nugraha dihadapan anggota Komisi B DPRD Jatim.


Artikel yang berjudul “Datangi DPRD Jatim, BEM Nusantara Tolak Impor Garam” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Impor Garam Diduga Sering Bocor ke Pasar Tradisional

Gema Fakta. Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi menjelaskan bahwa masalah impor garam selalu terjadi tiap tahun. Itu lantaran hingga saat ini belum ada solusi konkret untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas garam lokal.

“Mau tidak mau, dampak masalah impor akan berhubungan langsung untuk masyarakat. Potensinya, 5-10 tahun akan begini terus,” jelas politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim.

Lutfi juga akan memastikan data yang digunakan sebagai dasar impor pemerintah. Mengingat, konstruksi program seharusnya berbasis data. Kalau datanya salah, maka programnya juga salah. Untuk itu, data tersebut perlu dipastikan dan Komisi B akan mengkross cek.

Berdasarkan data yang dimiliki DPRD Jatim, kebutuhan garam industri mencapai 3,8 juta ton pertahun, sedangkan produksi garam lokal disebut baru mencapai 1,1-1,2 juta ton sehingga terjadi defisit sekitar 2,7 juta ton.

Garam industri (dari impor) itu seringkali bocor ke pasaran. Sehingga, bukan sekadar data BPS (Badan Pusat Statistik), namun harus ada data pendamping. Misalnya, data dari kampus atau perusahaan pengguna garam induatri,” harap politisi asal Sidoarjo.


Artikel yang berjudul “Impor Garam Diduga Sering Bocor ke Pasar Tradisional” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kasasi Prabowo-Sandi Soal Kecurangan Pemilu Kembali Ditolak MA

Gema Fakta. Upaya Kasasi kedua yang diajukan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (MA).

Penolakan MA untuk Kasasi kedua Prabowo-Sandi lantaran objek permohonan tidak tepat dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum (PAP).

“Hari ini Senin, 15 Juli 2019 telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai Termohon, dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp 1 juta,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan,(15/7) seperti dikutip Kantor Berita RMOL.

Objek permohonan ditolak, karena MA memandang objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 Ayat 4 dan 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 Angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi in casu (dalam hal) keputusan dimaksud tidak pernah ada.

Ia melanjutkan, sedangkan terhadap objek permohonan I MA telah memutus melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan Pemohon ini tidak diterima sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.


Artikel yang berjudul “Kasasi Prabowo-Sandi Soal Kecurangan Pemilu Kembali Ditolak MA” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Risma Tugaskan 10 Pejabat Pemkot Jadi Pembina dan Pengawas YKP

Gema Fakta. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah bersiap-siap untuk menerima aset-aset yang dimiliki oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya. Persiapan ini dilakukan setelah adanya kejelasan proses hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).

Salah satu persiapan yang dilakukan Risma adalah menugaskan 10 pejabat Pemkot Surabaya untuk menjadi Pembina dan Pengawas Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Berdasarkan surat perintah nomor 800/6790/436.1.2/2019 tertanggal 24 Juni 2019, Wali Kota Risma menugaskan kepada  Hendro Gunawan (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) untuk menjabat Pembina, Eri Cahyadi (Kepala Bappeko) sebagai Pembina, dan Ira Tursilowati (Kepala Bagian Hukum) sebagai Pembina.

Sedangkan yang ditugaskan sebagai Pengawas adalah Dedik Irianto (Kepala Bagian Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah), Dahliana Lubis (Inspektur Pembantu Wilayah III), dan Yuniarto Herlambang (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah).

Sementara yang ditugaskan sebagai pengurus adalah Yusron Sumartono (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah), Ekawati Rahayu (Kepala DInas Pengelolaan Bangunan dan Tanah), dan Chalid Buhari (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang).

Dengan disaksikan oleh para rohaniawan, 10 pejabat itu pun diambil sumpahnya di Balai Kota Surabaya. Bahkan, dari saking hati-hatinya, Wali Kota Risma juga diambil sumpahnya. Karena bagi dia, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergoda dengan aset yang dimiliki oleh YKP Surabaya.


Artikel yang berjudul “Risma Tugaskan 10 Pejabat Pemkot Jadi Pembina dan Pengawas YKP” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

DPRD Blitar Usul Ada Perbup Soal Pertunjukan di Kawasan Wisata

Gema Fakta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar meminta pertunjukan kesenian yang tampil di tempat wisata ada Peraturan Bupati (Perbub) atau Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengaturnya. Sebab dalam pertunjukan ini penyelengara menarik restribusi bagi penonton yang ingin melihat tanpa terkecuali, warga Kabupaten Blitar.

“Kegiatan pertunjukan di tempat wisata kalau ditiketkan itu harus ada SK Bupati, pengelolaan pemasukan tiket juga harus transparan,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Mujib kepada Kantor Berita Gema Fakta, Senin (15/07).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Blitar ini tidak mempermasalahkan kegiatan pertunjukan secara komersil di tempat wisata. Apalagi Pemerintah Daerah juga memiliki target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Meski memiliki target dari sektor pariwisata, namun pengelolaan acara juga harus dilakukan secara terbuka.

“Tata kelolanya harus benar, aturanya ada, perintah dari Pak Bupati juga. Kalau kegiatan itu menarik retribusi yang besar dan tidak ada SK atau Perbup maka akan menjadi persoalan besar dan itu tidak boleh,” tegasnya.

Dewan Kesenian Kabupaten Blitar menggelar pertunjukan Purnama Seruling Penataran di komplek Candi Penataran pada Selasa (16/07). Pertunjukan bertajuk “Bubhuksah & Gagang Aking” ini menampilkan enam pertunjukan, yakni dua dari mancanegara dan empat dari dalam negeri.

Dalam pertunjukan ini, panitia mematok harga tiket masuk untuk penonton yang langsung datang (on the spot/ OTS) kelas VIP Rp 75 ribu, Ekonomi Rp 50 ribu, Festival Rp 25 ribu, dan semua akses Rp 150 ribu. Sementara untuk harga tiket penonton yang memesan terlebih dahulu (pre order / PO) kelas VIP Rp 60 ribu, Ekonomi Rp 35 ribu, Festival 25 ribu, dan semua akses Rp 125 ribu.


Artikel yang berjudul “DPRD Blitar Usul Ada Perbup Soal Pertunjukan di Kawasan Wisata” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Jasad Bayi Dalam Kresek Gegerkan Warga Tandes Surabaya

SURABAYA, (Kabarjawatimur.com)-
Warga Tandes Surabaya digegerkan dengan temuan sesosok jasad bayi yang terbungkus tas plastik hitam (tas kresek), Senin (15/7/2019), jam 15.30 WIB.

Bayi tersebut diketemukan dalam keadaan setengah membusuk.di Jalan Gedang Asin Baru, Kel. Tandes, Kec. Tandes Surabaya oleh warga bernama, Mujono (70).

Saat itu, Mujono berniat ingin membersihkan sebidang tanah kosong disamping tempat kost miliknya dari sampah dengan menggunakan cangkul.

Dengan tidak sengaja, cangkulnya mengenai sesuatu disebuah galian diduga baru. Selanjutnya dirinya membongkar bekas galian tersebut dan ditemukan bayi didalam sebuah bungkusan tas plastik hitam.

“Saksi pun membuka tas plastik tersebut dan mendapati isi didalamnya sebuah mayat bayi yang sudah berbau,” sebut Ipda Gogot, Kanit Reskrim Polsek Tandes, Senin (15/7/2019).

Atas kejadian tersebut, Mujono melaporkan penemuannya tersebut ke perangkat kampung (RT) dan diteruskan ke Bhabinkamtibmas Kelurahan Tandes.

Petugas Bhabinkamtibmas langsung melakukan cek TKP untuk memastikan kebenaran penemuan dimaksud hingga dilaporkan ke Polsek Tandes untuk menangan lebih lanjut.

Petugas Tim Identifikasi Polrestabes Surabaya juga langsung menuju lokasi dan jasad bayi laki laki itu dibawa ambulance Dinsos Surabaya untuk dilakukan otopsi mayat di RS. DR. Soetomo Surabaya.

“Perkaranya ini masih dalam penyelidikan dan penyidikan untuk mencari pelakunya,” tutup Gogot Purwanto. (Ekoyono)

Teks foto : Petugas di lokasi kejadian temuan mayat bayi.

Editor : Budi

Terkait


Artikel yang berjudul “Jasad Bayi Dalam Kresek Gegerkan Warga Tandes Surabaya” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Polri Sebut Pertemun Prabowo dan Jokowi Langsung Dinginkan Situasi

Gema Fakta. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut menyambut positif adanya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Polri menilai pertemuan tersebut berhasil membuat situasi keamanan berlangsung kondusif.

“Ini pertemuan para elit pak Prabowo dan pak Jokowi langsung mendinginkan situasi. Situasi keamanan langsung kondusif,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat ditemui di Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7), seperti dilansir Kantor Berita RMOL.

Kendati dalam sosial masyarakat Polri mengklaim situasi ketertiban dan keamanan kondusif, namun di sosial media masih terdapat kelompok-kelompok yang menyebarkan konten provokasi dengan tujuan memecah belah.

“Kalau di dunia nyata sudah cukup kondusif. Yang gaduh kan di dunia maya. Kami sudah patroli siber dan profiling terhadap akun-akun yang dengan polanya menyebarkan hoax, ujaran kebencian, polarisasi, memecah belah. Kami akan terus beri peringatan,” ujar Dedi.

Disisi lain, tambah Dedi, Polri juga telah berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi untuk menekan penyebaran hoax maupun narasi-narasi yang bertujuan memecah belah itu.


Artikel yang berjudul “Polri Sebut Pertemun Prabowo dan Jokowi Langsung Dinginkan Situasi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kader Gerindra Ini Didorong Maju Pilwali Kediri

Gema Fakta. Dinilai sukses menjadi salah satu pimpinan di DPRD Jatim periode 2014-2019, Tjutjuk Sunario politisi Partai Gerindra mulai dilirik masyarakat di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar untuk maju mencalonkan dalam Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Salah satu tokoh muda asal Kediri, Muhammad Sani mengatakan bahwa sosok Tjutjuk Sunario merupakan salah satu tokoh yang merakyat dan sangat diinginkn warga Kediri untuk memimpin Kediri kedepan.

”Beliau sangat merakyat dan buktinya sudah dua periode terpilih menjadi anggota DPRD Jatim,” ujar pria asal Kecamatan Purwoasri Kediri saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Lebih jauh Mohammad Sani menjelaskan sebagai bentuk dukungan kepadaa Tjutjuk Sunario di Pilkada Serentak 2020 mendatang, pihaknya akan menggalang dukungan ke beberapa jaringan masyarakat yang sejalan dengan pemikiran dan mendukung Tjutjuk Sunario maju di Pilkada Kediri mendatang.

”Kami akan bergerak ke beberapa Kecamatan di Kediri untuk koordinasi yang nantinya akan mendukung pak Tjutjuk di Pilkada Kediri mendatang,” ungkap Muhammad Sani.

Senada dengan Sani, salah satu warga Kecamatan Ledoyo Kabupaten Blitar, Dwi Puji Lestari juga siap memberikan dukungan jika Tjutjuk Sunario maju di Pilkada Kabupaten Blitar yang menjadi dapil saat maju menjadi anggota DPRD Jatim dua periode.


Artikel yang berjudul “Kader Gerindra Ini Didorong Maju Pilwali Kediri” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kader Gerindra Ini Didorong Maju Pilbup Kediri

Gema Fakta. Dinilai sukses menjadi salah satu pimpinan di DPRD Jatim periode 2014-2019, Tjutjuk Sunario politisi Partai Gerindra mulai dilirik masyarakat di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar untuk maju mencalonkan dalam Pilkada serentak tahun 2020 mendatang.

Salah satu tokoh muda asal Kediri, Muhammad Sani mengatakan bahwa sosok Tjutjuk Sunario merupakan salah satu tokoh yang merakyat dan sangat diinginkn warga Kediri untuk memimpin Kediri kedepan.

”Beliau sangat merakyat dan buktinya sudah dua periode terpilih menjadi anggota DPRD Jatim,” ujar pria asal Kecamatan Purwoasri Kediri saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2019).

Lebih jauh Mohammad Sani menjelaskan sebagai bentuk dukungan kepadaa Tjutjuk Sunario di Pilkada Serentak 2020 mendatang, pihaknya akan menggalang dukungan ke beberapa jaringan masyarakat yang sejalan dengan pemikiran dan mendukung Tjutjuk Sunario maju di Pilkada Kediri mendatang.

”Kami akan bergerak ke beberapa Kecamatan di Kediri untuk koordinasi yang nantinya akan mendukung pak Tjutjuk di Pilkada Kediri mendatang,” ungkap Muhammad Sani.

Senada dengan Sani, salah satu warga Kecamatan Ledoyo Kabupaten Blitar, Dwi Puji Lestari juga siap memberikan dukungan jika Tjutjuk Sunario maju di Pilkada Kabupaten Blitar yang menjadi dapil saat maju menjadi anggota DPRD Jatim dua periode.


Artikel yang berjudul “Kader Gerindra Ini Didorong Maju Pilbup Kediri” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Gubernur Khofifah Targetkan Pemanfaatan Energi Terbarukan Capai 16,8 Persen di Tahun 2025

Gema Fakta. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan penggunaan energi terbarukan di Jawa Timur mencapai 16,8 persen pada tahun 2025. Kebijakan itu sudah digagas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (Rued).

“Kita berharap bahwa renewable energi, energi yg terbarukan atau energi non fosil di tahun 2025 di jawa timur ini bisa mencapai 16,8 persen,” kata Khofifah pada Senin (15/7).

Dia menjelaskan, salah satu yang dimanfaatkan dan diolah untuk energi terbarukan nantinya adalah penggunaan bahan bakar sampah, khususnya plastik yang banyak terdapat di Jatim. Karena itu, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta mengolah sampah menjadi listrik, Pemprov Jatim telah  melakukan  pemetaan di sejumlah wilayah, agar sampah yang dibuang bisa diolah menjadi energi listrik seperti di Surabaya.

“Tujuan kami kesini, ingin melihat penjajakan rencana proses untuk menyiapkan dari sampah plastik menjadi energi listrik. Sekarang ini secara nasional memang Pak Presiden minta kita melakukan pemetaan dari sampah untuk bisa menjadi energi listrik

Menurut Khofifah, pengolahan sampah plastik menjadi PLTS itu akan dimasukkan dalam Raperda Rued, sehingga bisa dilakukan secara optimal. Saat ini, Raperda tersebut sedang dibahas di DPRD agar bisa disahkan paling lambat pada akhir tahun 2019.


Artikel yang berjudul “Gubernur Khofifah Targetkan Pemanfaatan Energi Terbarukan Capai 16,8 Persen di Tahun 2025” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita