Jokowi Sesalkan Penanggulangan Karhutla Yang Telat

Gema Fakta. Presiden Joko Widodo menyesalkan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) baru massif dilakukan usai api sudah berkobar di hutan-hutan Indonesia.

Menurut Jokowi, pencegahan sebetulnya akan lebih efektif dan tidak membutuhkan biaya banyak ketimbang pemadaman api.

“Saya tanya tadi TNI Polri yang ada di sini sudah berapa hari, sudah lebih dari 1 bulan. Kalau sudah kejadian, sulit memadamkannya apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini, lebih sulit lagi, kelihatan sudah padam bawahnya (tapi) apinya masih menganga,” kata Jokowi saat meninjau lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (17/9).

Presiden juga menegaskan, bahwa tindakan hukum bagi pelaku karhutla juga sudah dilakukan, sudah ditangani langsung oleh Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Nanti kita lihat sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun. Kalau kita lihat luasannya besar sekali, ini terorganisasi. Nanti Polri coba ditanyakan ke Pak Kapolri penanganannya secara detail,” kata Presiden Jokowi seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.


Artikel yang berjudul “Jokowi Sesalkan Penanggulangan Karhutla Yang Telat” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Prabowo Yang Hilang – rmoljatim.com

SAMPAI saat ini para pendukung Prabowo nampak masih sabar dan percaya menunggu hasil positif manuver politik yang sedang dimainkan. Prasangka baik masih cukup kuat. Meskipun langkah “zigzag” nya kadang mengkhawatirkan. Pertemuan dengan Jokowi di Lebak Bulus, bermesra politik dengan Megawati, bersepakat dengan Hendropriyono, entah agenda apalagi yang akan dibuat.

Dukungan besar pada Prabowo dilihat dari sisi lain adalah  keinginan agar Presiden bukan Jokowi. Rakyat, sekurangnya pendukung,  berharap Prabowo dapat menumbangkan Jokowi yang dinilai mengabaikan atau membahayakan kepentingan rakyat dan bangsa. Ada prediksi Pemerintahan Jokowi sudah dan akan terus amburadul. Dukungan besar untuk Prabowo merupakan perlawanan dan harapan bagi perubahan.

Ketika Prabowo dikalahkan  oleh KPU dan MK secara kontroversial rakyat pendukung tetap solid membela dengan berbagai upaya dan kemampuan. KPU dan MK dikritisi tajam sebagai bagian dari “kecurangan politik”. Prabowo adalah simbol ketegaran dan pemimpin yang diharapkan rakyat. Ketika pemimpin “digugurkan” seperti Habib Riziq, Kivlan Zein, Bahtiar Nasir, Eggi Sudjana, dan lainnya, Prabowo masih berdiri tegar.

Rakyat mulai merasa kehilangan Prabowo sejak “manuver rangkulan” dengan lawan hingga saat rakyat berteriak dan berjuang terhadap ketidakadilan dan keanehan Pemerintahan Jokowi. Kenaikan iuran BPJS, rencana pindah Ibukota, mobil Cina Esemka, kerusuhan Papua, revisi UU KPK, hingga kebakaran hutan rasanya tak ada penampilan dan teriakan Prabowo yang menyegarkan hati rakyat.

Meski sebagian pendukung masih “wait an see” dengan langkah yang ditempuh namun sebagian lagi mulai khawatir dan berfikiran buruk. Jangan jangan Prabowo hanya sedang bermanuver untuk partai yang dipimpinnya saja. Tidak berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan jangan ia sedang “bermain” hanya sekedar jabatan Menteri, Pimpinan MPR/DPR,  jabatan di BUMN, atau posisi lainnya. Sementara rakyat ditinggalkan atau tertinggal. Langkah kritis pada Pemerintah distop sementara.


Artikel yang berjudul “Prabowo Yang Hilang – rmoljatim.com” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Dana Karhutla Dipakai Untuk Subsidi Konglomerat

Gema Fakta. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia terjadi karena penyalahgunaan pungutan ekspor minyak sawit.

“Ada dana yang dikumpulkan dari pengumpulan pungutan ekspor CPO yang jumlahnya puluhan triliun, selama ini justru disalahgunakan untuk menyubsidi industri biodiesel milik konglomerat dan tidak digunakan sesuai peruntukannya dalam UU Perkebunan 40/2014,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/9).

Lanjut Arief, salah satu kegunaan dana pungutan ekspor yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) seharusnya digunakan untuk menjaga lingkungan lahan, hutan, dan kebun dari bencana kebakaran serta dana sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran.

Di sisi lain, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera juga diperparah dengan lokasi gambut yang berada di atas wilayah batu bara.

“Jadi mau dipadamkan kayak apapun enggak bakal padam, kecuali terjadi hujan alami selama satu minggu. Ini pelajaran dari alam, sekalipun Jokowi ritual minta hujan belum tentu juga alam mau mengabulkan,” sambungnya.


Artikel yang berjudul “Dana Karhutla Dipakai Untuk Subsidi Konglomerat” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ini Syarat Jadi Dewan Pengawas KPK

Gema Fakta. Sesuai hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9), ada syarat bagi yang ingin menjadi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Salah satu poin yang masuk dalam revisi adalah batasan usia dan pengalaman.

Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, calon pimpinan KPK diatur dalam Pasal 29 (d) disebutkan harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan.

Selain soal syarat administrasi, calon pimpinan KPK juga harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Aturan ini tertulis di Pasal 29 (e).

Selain Pimpinan KPK, Dewan Pengawas pun ada persyaratan. Dalam Pasal 37D, Dewan Pengawas berusia minimal 55 tahun, berpendidikan minimal strata 1, bukan pengurus dan aktif di partai politik dan tidak boleh menjalankan profesinya selama aktif sebagai Dewan Pengawas.

Soal masa jabatan, Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali kesempatan. Khusus untuk Dewan Pengawas akan langsung dipilih oleh Presiden.


Artikel yang berjudul “Ini Syarat Jadi Dewan Pengawas KPK” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

99 Persen Kecelakaan Akibat Human Error, Dishub Surabaya Gelar City Tour

Gema Fakta. Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satlantas Polrestabes Surabaya serta TNI menggelar operasi patuh untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas.

“Sosialiasi yang paling efektif tidak lagi secara persuasif, tapi dengan tindakan tilang. Sebab, kecelakaan ini selalu didahului pelanggaran lalu lintas,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad dikutip Kantor Berita Gema Fakta, Selasa (17/9).

Menurutnya, hampir 99 persen angka kecelakaan itu karena human error atau kesalahan pengendara, bukan karena kendaraan, cuaca ataupun kondisi jalan. Makanya, pihaknya terus concern melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, edukasi tertib berlalu lintas juga terus ditanamkan kepada para pelajar sekolah.

“Kami sudah sering roadshow ke sekolah-sekolah, instansi dan kampung-kampung. Bahkan, sosialisasi ini kita lakukan sejak usia dini pada anak-anak PAUD dengan rangkaian city tour,” jelasnya.

Pihaknya menyebut, seharusnya pelanggaran-pelanggaran itu tidak perlu terjadi. Misalnya saja, melanggar arus, rambu marka, hingga parkir di atas trotoar yang menjadi hak-hak pejalan kaki. Sebab, multipalyer effect yang ditimbulkan dari kecelakaan itu luar biasa, seperti membuat seseorang  kehilangan pekerjaan, sehingga jatuh kemiskinan.


Artikel yang berjudul “99 Persen Kecelakaan Akibat Human Error, Dishub Surabaya Gelar City Tour” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Fraksi PKB Dan PDIP DPRD Jatim Berharap RUU PKS Disahkan

Gema Fakta. Salah satu anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai PDIP Perjuangan Hari Putri Lestari mengatakan tak kunjung disahkannya RUU P-KS tersebut bisa dikatakan telah mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di Indonesia.

“Bagi kami RUU P-KS memberikan payung hukum untuk dapat mencegah dampak kekerasan seksual yang berjangka Panjang,” ungkapnya.

Diungkapkan oleh wanita yang juga aktivis perburuhan ini, RUU P-KS adalah solusi atas situasi darurat kekerasan seksual. Dimana dari data Komnas perempuan merilis catatan tahun 2018 jumlah kekerasan seksual naik menjadi 406.178 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466.

“Dan di Jatim menduduki peringkat ke 2 terbanyak kasus kekerasan,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslachah. Ia menambahkan bagi FPKB Jatim, penuntasan RUU P-KS menjadi manivestasi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual dengan menghadirkan hukum restorative yang merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi seluruh warganya.

Khusus di Jatim, sambung wanita yang juga Calon Bupati Sidoarjo ini bahwa FPKB Jatim mendorong agar di Jatim diadakan pengadaan shelter dan layanannya melalui APBD Jatim di beberapa titik strategis.


Artikel yang berjudul “Fraksi PKB Dan PDIP DPRD Jatim Berharap RUU PKS Disahkan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Saatnya Mubaligh Turun Tangan Atasi Angka Perceraian Yang Makin Tinggi

Gema Fakta. Majelis Mudzakarah Dai digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik. Hal ini untuk menyikapi tingginya angka perceraian yang terjadi di wilayah setempat. Sebab, setiap tahun jumlahnya terus meningkat signifikan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Masjid Agung Gresik, Selasa (17/9), diikuti sejumlah orang perwakilan dari Ormas Islam, Organisasi Perempuan, Pondok Pesantren (Ponpes), Universitas, Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengadilan Agama (PA).

Ketua MUI Gresik KH Mansoer Sodiq mengatakan, bahwa kegiatan Majelis Mudzakarah Dai digelar untuk menyikapi persoalan perceraian di Kabupaten Gresik.

“Perceraian merupakan masalah keumatan yang harus kami sikapi, untuk kemudian dicari pemecahannya agar hal ini tidak menjadi fenomena yang dianggap biasa dan wajar saja. Karena pada dasarnya perceraian dalam agama Islam memang tidak dilarang tetapi dibenci oleh Allah SWT,” ujarnya dikutip Kantor Berita RMOLjatim.

“Apalagi persoalan perceraian di Kabupaten Gresik setiap tahun, angkanya terus meningkat. Sehingga perlu dicari tahu penyebab tingginya angka perceraian ini. Kemudian dicarikan solusi alternatif, jumlahnya bisa ditekan,” tuturnya.


Artikel yang berjudul “Saatnya Mubaligh Turun Tangan Atasi Angka Perceraian Yang Makin Tinggi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ratusan Aktivis Perempuan Demo di Gedung DPRD Jatim, Minta RUU PKS Disahkan

Gema Fakta. Ratusan aktivis dari Gerakan Masyarakat Jawa Timur (Gemas Jatim) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung DPRD Jatim pada selasa (17/9) siang tadi. Dalam aksinya itu, mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang molor selama tiga tahun, disahkan oleh DPR RI.

Koordinator Gemas Jatim Nunuk Fauziyah menjelaskan bahwa awal tahun 2019, beredar di sosial media yang menuduh secara ekstrim bahwa RUU P-KS itu pro zina dan LGBT, dua kata yang menghasut publik untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

“Saat ini, tuduhan itu diperluas menjadi lebih ekstrim lagi, bahwa RUU P-KS dituduh sebagai semangat kebebasan seksual yang diusung kelompok feminis untuk membuka pintu-pintu kemaksiatan, dan pelecehan terhadap syariat Islam dan Pancasila,” katanya.

Tuduhan-tuduhan tersebut, lanjut Nunuk, tentu saja melukai hati korban, membuat banyak orang ketakutan, bahkan lebih menakutkan dari kasus kekerasan seksual itu sendiri. Dampak fitnah tersebut, banyak orang menolak pengesahan RUU P-KS tersebut.

Kami minta DPRD Jatim ikut juga mendorong agar RUU P-KS disahkan segera,” terangnya.[bdp]


Artikel yang berjudul “Ratusan Aktivis Perempuan Demo di Gedung DPRD Jatim, Minta RUU PKS Disahkan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pemkot Surabaya Kucurkan Bantuan untuk Korban Musibah Kebakaran

Gema Fakta. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada korban musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di beberapa wilayah Surabaya. Korban kebakaran ini, terdiri dari delapan Kartu Keluarga (KK) di lima wilayah kecamatan Surabaya.

Bantuan tersebut, diserahkan satu per satu kepada korban musibah kebakaran oleh Asisten Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Hidayat Syah. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, pemkot membantu korban musibah kebakaran ini melalui berbagai cara. Salah satunya adalah pemberian bantuan berupa dana.

”Kami berikan dana ini agar dapat digunakan sebaik mungkin, misalkan untuk pembenahan rumah, atau keperluan yang mendesak lainnya,” kata Hidayat dikutip kantor berita Gema Fakta saat menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran di rumah dinas wali kota, Jalan Sedap Malam, Selasa (17/9).

Hidayat menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga memberikan bantuan berupa tempat tidur, selimut dan makanan. Selain itu, ia juga memastikan bakal membantu korban untuk dimudahkan mengurus dokumen-dokumen penting yang ikut hangus terbakar.

Seperti e-KTP, ijazah, atau dokumen lain yang terbakar, nanti kami upayakan membantu semaksimal mungkin,” jelasnya.


Artikel yang berjudul “Pemkot Surabaya Kucurkan Bantuan untuk Korban Musibah Kebakaran” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

KAI Daop 8 Sosialisasi Disiplin Di Perlintasan KA

Gema Fakta. PT KAI Daop 8 Surabaya bersama dengan stakeholder dari Dishub Jatim, Dishub Kota Surabaya, Kepolisian, Jasa Raharja, BPTP Jatim, dan Komunitas Pecinta KA melakukan  kegiatan sosialisasi bertajum “Keselamatan Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang”. Kegiatan ini digelar di 3 titik, yakni  perlintasan Jalan Ambengan, perlintasan Jalan Ngaglik, dan perlintasan Jalan Bungur.

Kepada Kantor Berita Gema Fakta, Selasa (17/9), Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Suprapto, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk himbauan agar selalu berdisiplin pada para penguna jalan raya yang melintas.

Sosialisasi yang digelar dalam  rangka menyambut HUT Perhubungan dan Kereta Api ini diikuti  50 peserta dari berbagai institusi stakeholder perhubungan ikut ambil bagian dalam kegiatan sosialisasi kepada para pengguna jalan raya.

“Kami dari komunitas Pecinta KA secara sukarela melaksanakan kegiatan sosialisasi berdisiplin berlalu lintas di perlintasan ini, sebagai bentuk keperdulian kami, agar tidak ada lagi jatuh korban dari masyarakat dan perjalanan kereta api semakin aman dan lancar ” ujar Putri, anggota komunitas pecinta KA si “Puong”

Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi keselamatan dari berbagai stake holders di Wilayah Jawa Timur, angka kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang diwilayah PT KAI Daop 8  Surabaya dapat terus turunkan.


Artikel yang berjudul “KAI Daop 8 Sosialisasi Disiplin Di Perlintasan KA” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita