Menkumham: Presiden sudah serahkan surat amnesti Baiq Nuril ke DPR

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan Presiden sudah menyerahkan surat permohonan amnesti Baiq Nuril ke DPR.

“Saya baru dapat info dari Dirjen eh deputi perundang-undangannya Mensesneg, surat sudah dikirim Presiden ke DPR, setelah itu kita menunggu pertimbangan DPR,” kata Yasonna di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin.

Baiq Nuril adalah mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram yang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta rupiah lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menyebarkan percakapan asusila kepala sekolah SMU 7 Mataram Haji Muslim. Perbuatan Baiq dinilai membuat keluarga besar Haji Muslim malu.

Saat Baiq Nuril mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 namun PK itu juga ditolak.

Dengan ditolaknya permohonan PK pemohon atas Baiq Nuril tersebut, maka putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku. Baiq Nuril dan pengacaranya pun lalu memohonkan amnesti dari Presiden Joko Widodo.

Presiden dapat memberikan amnesti setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Hukum dan HAM namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

“Terserah DPR kapan diputuskan, kalau DPR bisa menyelesaikan itu. Saya dengar mereka mau selesaikan itu sebelum reses, kalau itu nanti selesai reses tentu diberikan pertimbangan oleh DPR ke presiden, sehabis itu presiden akan menetapkan amnesti,” tambah Yasonna.

Yasonna yakin permohonan amnesti itu akan disetujui DPR.

“Yang saya dengar iya (disetujui) tapi kan terserah kepada teman-teman DPR, tapi saya mendapat informasi DPR mendukung,” ungkap Yasonna.

Pada Selasa (16/7), DPR akan memulai masa sidang diawali dengan sidang paripurna. Masa sidang akan berlangsung pada 26 Juli 2019.

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.

Amnesti diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ayat (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Majelis hakim sidang PK menilai kasus yang menjerat Baiq, yaitu mentransmisikan konten asusila sebagaimana diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), memang terjadi.

Baca juga: Nama baik Baiq Nuril diharapkan dipulihkan MA, kata PBNU

 


Artikel yang berjudul “Menkumham: Presiden sudah serahkan surat amnesti Baiq Nuril ke DPR” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pertamina imbau elpiji 3 kg tidak digunakan untuk operasi pompa air

Cirebon (ANTARA) – Sales Executive LPG Rayon X, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Jawa Barat- DIY Hamdani mengimbau kepada semua masyarakat terutama para petani untuk tidak menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg untuk mengoperasikan pompa air.

“Kami hanya bisa mengimbau, agar gas elpiji subsidi tidak dijadikan bahan bakar pompa air,” kata Hamdani di Cirebon, Senin, menanggapi maraknya petani menggunakan gas elpiji subsidi untuk mesin pompa air.

Menurutnya gas elpiji subsidi 3 kg hanya diperuntukkan untuk rumah tangga miskin dan UKM, karena itu Pertamina sangat mengimbau agar para petani tidak menggunakannya.

Hamdani mengatakan, saat ini memang ada laporan penggunaan gas elpiji subsidi dijadikan pengganti BBM untuk mesin pompa air di wilayah Indramayu dan itu tidak diperbolehkan.

“Kami hanya bisa mengimbau, kalau melarang (penggunaan gas elpiji subsidi) tidak bisa,” ujarnya.

Selain itu penggunaan gas elpiji subsidi untuk mesin pompa air masih dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena belum sesuai prosedur kemanan.

Lain dengan penggunaan gas elpiji di mesin motor milik nelayan yang sudah ada dari segi keamanan dan juga adanya alokasi khusus untuk mereka.

“Kita masih mengkhawatirkan dari segi keamanannya, (karena ini merupakan inovasi dari para petani belum ada uji cobanya),” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumya petani yang berada di Desa Kendayakan, Kabupaten Indramayu, menjadikan gas elpiji sebagai bahan bakar mesin pompa air dikarenakan lebih murah.

Seperti dikatakan petani asal Desa Kendayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu Wardani bahwa dengan menggunakan gas elpiji biaya untuk memompa air jadi semakin murah.

“Jauh lebih irit dua kali lipat menggunakan gas elpiji dibanding saat menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin ataupun pertalite,” kata Wardani.

Menurutnya untuk mengaliri sawah, biasanya memerlukan waktu 7 jam yang menghabiskan 7 liter BBM.

Namun jika menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar, kata Wardani petani bisa menghemat, di mana dengan waktu yang sama yaitu 7 jam hanya menghabiskan satu tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram.

“Kalau BBM 7 liter kita beli bisa Rp49 ribu, tapi kalau mengginy elpiji 3 kilogram kan hanya Rp20 ribu,” ujarnya.

Baca juga: Pertamina tambah 32 ribu tabung elpiji subsidi untuk wilayah Cirebon

Baca juga: Petani Indramayu mulai beralih gunakan elpiji untuk mesin pompa air

 


Artikel yang berjudul “Pertamina imbau elpiji 3 kg tidak digunakan untuk operasi pompa air” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

BNPB: Hujan buatan disiapkan untuk atasi kekeringan

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan hujan buatan untuk mengatasi kekeringan karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan.

“BNPB sendiri telah mendapatkan beberapa permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan,” kata Kepala BNPB Doni Monardo di Kantor Presiden di Jakarta, Senin.

Doni menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk membahas “Antisiapsi Dampak Kekeringan”.

Data yang berhasil dikumpulkan BNPB sampai 15 Juli, sudah ada 1.963 desa yang terdampak kekeringan di 556 kecamatan dan 79 kabupaten yang berada di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian, perlu bekerja sama dengan beberapa lembaga, khususnya BMKG, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan juga Markas Besar TNI. Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca juga tergantung dari keadaan awan sehingga apabila awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan,” ujar Doni.

Untuk jangka menengah dan panjang, Doni melaporkan kepada Presiden Joko Widodo perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

“Dari beberapa pengalaman yang ada, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga, termasuk juga pohon aren,” kata Doni.

Sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo mengatakan ada potensi kekeringan, terutama di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, sampai September hingga Oktober.

“Saya juga minta bantuan BPPT untuk melakukan kajian. Ada 3,7 juta hektare areal pertanian yang mungkin kena dampak. Itu dampaknya bisa sekitar Rp3 triliun, tapi kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan mungkin kita bisa minimalkan kerugiannya, bisa mencegah kerugian Rp2,4 triliun,” katanya.

Eko juga berharap akan ada hujan buatan yang bekerja sama dengan BPPT, TNI dan BNPB.

Sedangkan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya dapat membantu untuk pengadaan air dan mengirimkan tangki-tangki atau truk-truk air.

“Tapi yang tadi dibahas ya mitigasinya dulu. Jadi jangan sampai bencananya, misalnya dengan kita dorong hujan buatan dan lain sebagainya. Kalau ada bencana ya SOP kita menangani bencana-bencana sudah jelas yang harus dipastikan adalah ketersediaan logistik, ketersediaan makanan,” kata Agus.

Namun hingga saat ini Agus mengaku belum menerima laporan bencana kekeringan.

“Belum, belum ada laporan, itu masih terkendali,” ujar dia.

Kepala Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika Dwikorita Karnawati dalam acara yang sama mengatakan prediksi puncak musim kemarau adalah bulan Agustus dan dampaknya berupa kekeringan itu bisa dirasakan sampai September untuk wilayah di sebelah selatan khatulistiwa.

“Namun, berjalannya waktu jadi Oktober, November, Desember bukan berarti sudah selesai, hanya bergerak ke arah utara. Jadi tidak serempak. Cuma yang paling luas itu di bulan Agustus-September, paling luas puncak musim kemaraunya itu di bulan Agustus, mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua bagian selatan. Itu yang paling luas di bulan Agustus puncak musim kemaraunya. Dampaknya kekeringan itu masih berjalan sampai September untuk wilayah selatan itu,” kata Dwikorita.

Kemudian memasuki bulan Oktober daerah selatan itu sudah mulai makin basah, ke arah musim hujan, sedangkan kekeringan berjalan ke arah utara khatulistiwa.

“Itu sampai Desember itu masih ada kekeringan di Kalimantan Utara, masih ada. Jadi tidak seragam,” ujar Dwikorita.

Antisipasi yang harus dilakukan, menurut Dwikorita, adalah ketersediaan air di sepanjang Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, sampai Papua.

“Selain itu juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Masih potensi ya, yang kami sampaikan itu sesuatu yang belum terjadi. Meski pun sudah mulai ada yang terjadi. Jadi masih ada potensi karhutla juga masih cukup luas puncaknya, sekarang aja masih ada potensi. Sekarang sudah ada potensi juga, sudah ada yang terbakar, misal Aceh dan Riau,” kata dia.

Hingga 2030, Dwikorita memproyeksikan trennya iklim di Indonesia akan semakin hangat.

“Makanya kalau ngomong sekarang kan untuk persiapan 10 tahun lagi untuk program menjadi lebih cukup. Biar bapak ibu menteri biar koordinasi lebih, mumpung ini mau kabinet baru, programnya apa nanti kan dan di saat yang sama potensi hujan ekstrem meningkat hingga 20 persen lho. Jadi semakin kering, tapi curah hujan semakin lebat. karena daerahnya beda-beda, waktunya beda-beda,” kata Dwikorita.

Baca juga: Seribuan hektare sawah di Ciamis terancam puso

Baca juga: BNPB: Sejumlah wilayah di tiga provinsi mulai alami kekeringan
 


Artikel yang berjudul “BNPB: Hujan buatan disiapkan untuk atasi kekeringan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

KPK: Kasus pengadaan RTH Pemkot Bandung diusut kerugian negara di dalamnya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013.

Untuk mendalaminya, penyidik KPK melakukan pemeriksaan saksi di gedung Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat sejak awal Juli dan terjadwal hingga pekan ketiga Juli 2019.

“Pada pemeriksaan hari ini, penyidik bersama tim ahli auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) fokus terhadap unsur kerugian negara dengan mendalami selisih harga yang riil yang diterima warga pemilik tanah dengan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Secara simultan, lanjut Febri, penyidik KPK bersama tim ahli Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) dari BPK melakukan pemeriksaan fisik lapangan tanah yang terkait perkara.

“Penyidik juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi pemilik tanah dan pemeriksaan dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat di kantor BPN Kota Bandung,” ungkap Febri.

Sampai Senin ini, kata dia, sudah diperiksa total 81 saksi yang diperiksa di Bandung dari berbagai unsur, yakni Sekwan DPRD Kota Bandung, pensiunan PNS/PNS, swasta/wiraswasta, dokter, ibu rumah tangga, lurah, buruh, dan petani.

Sebelumnya pada 20 April 2018, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka korupsi Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pemerintah kota Bandung pada tahun 2012-2013, yakni Hery Nurhayat serta dua anggota DPRD Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Hery diketahui adalah narapidana korupsi dana hibah 38 LSM fiktif yang merugikan negara pada Rp8,1 miliar dan korupsi hibah pemkot Bandung 2012 yang divonis selama 9 tahun penjara pada 2015 lalu.

Hery Nurhayat selaku kepala DPKAD kota Bandung sekaligus pengguna anggaran bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara RTH pada 2012 dan 2013.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antar Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar.

Sesuai APBD kota Bandung 2012 disahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Bandung No 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu selain itu keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan.

Baca juga: Hak politik Wakil Ketua DPR non aktif Taufik Kurniawan dicabut 3 tahun

Baca juga: KPK : Kualitas kinerja Pemkot Bandung cegah korupsi harus ditingkatkan

 


Artikel yang berjudul “KPK: Kasus pengadaan RTH Pemkot Bandung diusut kerugian negara di dalamnya” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Fenomena matahari di atas Kabah tidak akan ubah arah kiblat Masjid Istiqlal

Jakarta (ANTARA) – Kepala Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah mengatakan tidak ada perubahan arah kiblat di Masjid Istiqlal menyusul fenomena matahari di atas Kabah pada 15 Juli 2019.

“Kami di Masjid Istiqlal tidak ada rencana untuk mengubah arah kiblat,” katanya di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan untuk tidak mengubah arah kiblat didasarkan pada Surah Al Baqarah Ayat 144 yang menurut terjemahan dituliskan sebagai berikut.

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”

Di dalam ayat tersebut, menurut dia, tidak adadijelaskan secara rinci bahwa umat Islam diharuskan untuk benar-benar menghadap secara akurat ke titik tertentu dari arah kiblat saat menjalankan ibadah shalat.

“Meskipun titiknya tidak persis, yang terpenting menghadap ke arah kiblat,” katanya.

Pendapatnya juga didasarkan pada pendapat Imam Besar Masjid Istiqlal almarhum KH. Ali Mustafa Yakub yang berpendapat bahwa menghadap kiblat tidak harus ke titik pas Kabah.

Ia mengatakan arah kiblat Masjid Istiqlal sudah sesuai dengan arah Kabah.

Adapun kemungkinan adanya pergeseran menyusul fenomena matahari di atas Kabah tidak mengubah arah kiblat di Masjid Istiqlal.

Terkait dengan fenomena tersebut, pengurus Masjid At Taqwa SMP Negeri 3 Jakarta, Usman mengatakan baru mengetahui informasi tersebut.

Saat ini, mereka akan tetap menghadap ke arah kiblat yang ada di masjid tersebut.

“Sementara ini kita arah shalatnya tetap ke arah kiblat di masjid. Mudah-mudahan tidak ada masalah,” katanya saat ditemui di Masjid sekolah.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Instagram resminya menyebutkan bahwa matahari akan tepat berada di atas Kabah pada 15-16 Juli 2019.

Dalam pengumuman tersebut, BMKG mengimbau masyarakat untuk memeriksa ulang arah kiblat di masing-masing daerah.

Mereka juga menjelaskan cara untuk menentukan arah kiblat dengan menandai arah bayangan yang dihasilkan oleh batang tepat pada pukul 16.26 WIB.

Baca juga: Google Search punya fitur arah kiblat dan jadwal shalat

 


Artikel yang berjudul “Fenomena matahari di atas Kabah tidak akan ubah arah kiblat Masjid Istiqlal” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Disdik Jabar jamin tidak ada perpeloncoan pada siswa baru

Garut (ANTARA) – Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) siap memberikan sanksi kepada sekolah yang melakukan perpeloncoan kepada siswa baru tingkat SMA/SMK saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) karena perpeloncoan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sifatnya tidak mendidik dalam membangun karakter siswa.

“Jangan ada perpeloncoan, kalau ada akan ada sanksinya,” kata Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jabar Wilayah XI Asep Sudarsono usai pembukaan MPLS di SMKN Garut, Senin.

Ia menuturkan, Disdik Jabar, termasuk di wilayah KCD Wilayah XI, telah menginstruksikan ke seluruh sekolah tingkat SMA/SMK negeri maupun swasta untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada perpeloncoan.

Salah satunya, kata dia, panitia atau senior siswa tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap siswa, bahkan dilarang memberikan tugas yang tidak realistis, seperti membawa beras atau kacang hijau ribuan biji.

“Memberi tugasnya harus realistis, terus jangan lagi pakai kaos kaki beda warna, apalagi sampai pakai pita yang banyak atau tali rafia untuk sabuk,” katanya.

Jika masih ada sekolah yang melakukan kegiatan tersebut, kata dia, siswa maupun orang tua siswa dipersilakan melapor, untuk selanjutnya dari Disdik Jabar akan melakukan tindakan tegas.

“Lapor ke kami kalau masih ada, nanti kami akan memberikan tindakan,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan MPLS tersebut tidak boleh dijadikan momentum balas dendam dari senior kepada siswa junior atau yang baru masuk.

Kegiatan MPLS, lanjut dia, harus mengedepankan pembentukan karakter yang memberikan manfaat buat siswa baru, seperti disiplin dan menambah wawasan pengetahuan tentang sekolah maupun dunia pendidikan tingkat SMA/SMK.

“Jangan lagi dijadikan ajang balas dendam. Tujuan MPLS ini untuk mengenalkan lingkungan sekolah baru, dan membentuk karakter siswa yang disiplin,” katanya.

Kepala SMKN 1 Garut Dadang Djohar menambahkan, sekolahnya tidak memberlakukan kegiatan yang sifatnya perpeloncoan karena semua kegiatan dilakukan untuk mendidik dan pembentukan karakter.

“Siswa juga tidak disuruh bawa tugas yang aneh-aneh, sekarang sifatnya lebih ke yang terkini, milenial, dan mendidik,” katanya.

Ia menambahkan, selama tiga hari para siswa baru akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, guru dan berbagai keunggulan lainnya yang ada di SMKN 1 Garut.

“Sekarang ini mereka dikenalkan tentang hal berbeda yang dulu di SMP lebih umum belajarnya, sekarang di SMK berbeda belajarnya,” katanya.

Baca juga: Siswa SMKN 1 Garut rayakan kelulusan dengan sedekahkan seragam

Baca juga: SMK dari Papua studi banding ke SMKN 1 Garut

 


Artikel yang berjudul “Disdik Jabar jamin tidak ada perpeloncoan pada siswa baru” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Menkeu berikan penghargaan pada 10 tokoh perpajakan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada 10 tokoh perpajakan yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangkaian acara peringatan hari pajak 2019, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin.

“Ini adalah salah satu cara kita memperingati sekaligus memperkuat arah dari reformasi perpajakan kita,” ujar Sri Mulyani.

Kesepuluh tokoh perpajakan tersebut merupakan mantan Direktur Jenderal Pajak yang menjabat mulai kurun waktu 1981 hingga 2017.

Mereka adalah Salamun AT (1981 -1988), Fuad Bawazier (1993-1998), Abdullah Anshari Ritonga (1999-2000), Machfud Sidik (2000-2001), Jadi Poernomo (2001-2006), Darmin Nasution (2006-2009).

Selanjutnya Mochammad Tjiptardjo (2009-2011), Ahmad Fuad Rahmany (2011-2014), Sigit Priadi Pramudito (2015), dan Ken Dwijugiasteadi (2016-2017).

Selain itu, dalam kesempatan yang sama Sri juga memberikan penghargaan kepada kantor wilayah dan kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang dinilai memiliki kualitas pelayanan terbaik pada 2019.

Masing-masing adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu Lampung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batang, KPP Pratama Cikupa dan KPP Pratama Jakarta Gambir III.

Dalam sambutannya Sri Mulyani menekankan tentang pentingnya reformasi perpajakan di tubuh Ditjen Pajak.

Dia mengatakan saat ini Ditjen Pajak tengah berupaya melakukan perbaikan dengan fokus kepada empat aspek, yakni aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, aspek proses bisnis dan aspek regulasi perpajakan.

Selain itu, Sri juga menjelaskan tentang pentingnya menanamkan rasa cinta Tanah Air dalam diri para pegawai Ditjen Pajak. Rasa cinta itu, kata Sri, dapat diterapkan melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.

“Saya berharap hari ini seluruh insan pajak tidak lagi berbicara apakah Anda cinta NKRI, namun Anda sudah pada tahap apakah Anda sudah dapat membuktikan kecintaan kepada Ibu Pertiwi dengan kinerja yang baik, integritas yang penuh, dan profesionalitas yang bisa dibanggakan,” ujar dia.

Dalam acara tersebut turut hadir Mantan Menteri Keuangan yang juga Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta perwakilan dari Komisi XI DPRI RI.

Baca juga: Bekasi gali pendapatan sektor pajak air tanah

Baca juga: Pemkot Depok target PAD Rp1,11 triliun optimistis tercapai
 


Artikel yang berjudul “Menkeu berikan penghargaan pada 10 tokoh perpajakan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kolaborasi semua bintang tamu menutup malam terakhir RWMF 2019

Pontianak (ANTARA) – Malam terakhir pelaksanaan 2019 ditutup dengan kolaborasi semua bintang tamu yang mengisi panggung festival selama tiga hari ini. Di malam terakhir pertunjukan penampilan dibuka oleh Kila yang merupakan grup musik dari Ireland yang terkenal karena penguasaan mereka menggabungkan musik Irlandia tradisional dengan folk rock yang menghasilkan musik unik.

Dalam panggung RWMF 2019 ini, Kila berkolaborasi dengan Oki Kano, pemain Ainu tonkori yang berasal dari Jepang dan memberikan warna musik unik yang mengundang decak kagum para pengunjung RWMF.

Setelah penampilan Kila and Oki, penampilan dilanjutkan dengan Crazy Horse yang berkolaborasi dengan By Dupless, The Violins of the World dan Gou Gan (China, France, Mongolia, Sweden). Grup ini terdiri dari empat solois yang berasal dari empat budaya berbeda dan memainkan empat alat instrumen berbeda dan memiliki empat temperamen yang berbeda pula.

Namun, penampilan mereka berempat di atas panggung menghasilkan musik yang luar biasa karena kolaborasi mereka terus mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton yang hadir.

Semakin malam, para pengunjung yang datang ke Rainforest World Music Festival 2019 semakin ramai. Sambil mendengarkan alunan musik beragam dari atas panggung, mereka tak segan untuk ikut bergoyang, bahkan ada sekumpulan orang yang melakukan flash mob dengan menari bersama mengikuti irama musik yang dibawakan oleh para bintang tamu.

Penampilan berikutnya diisi oleh At Adau yang merupakan grup musik lokal dari Sarawak Malaysia. Meski mereka adalah tuan rumah, namun penampilan musik mereka tidak kalah dahsyat dengan musik-musik yang dibawakan oleh grup internasional.

At Adau membawa melodi dan ritme kuno dari berbagai suku di Kalimantan ke abad ke-21 dengan menggabungkannya dengan unsur-unsur kontemporer. Ketujuh anggota grup menggabungkan lagu-lagu sape lute dari Orang Ulu dan perkusi tradisional dari Bidayuh dan Iban dengan komposisi yang mereka buat sendiri dan menghasilkan lagu-lagu rakyat pop yang tentu saja sangat enak didengar.

Malam penutupan RWMF 2019 tersebut juga menghadirkan Mehdi Nassouli, musisi Morocco yang konsisten untuk melestarikan musik tradisional asal negaranya, dimana pada malam tadi Mehdi menampilkan lima buah lagu andalannya yang diiringi dengan tarian dan perkusi gnawa.

Selanjutnya, penampilan dari Tabanka yang berasal dari Cape Verde dimana grup musik ini kelompok ini memiliki pandangan segar dan kontemporer tentang funana (musik berbasis akordeon), musik dan gaya tarian yang ceria, energik dan meriah, yang pernah dilarang oleh penguasa kolonial Portugeuse, yang kemudian menjadi bagian dari identitas Cape Verde pasca-kemerdekaan di tahun delapan puluhan.

Penampilan Tabanka sebagai grup musik penutup juga tak luput mencuri perhatian dari para pengunjung, dimana semula banyak yang hanya duduk untuk menonton, namun kemudian berdiri untuk ikut bergoyang mengikuti ritme dari musik yang mereka bawakan.

Akhirnya tepat pukul 00.00 (waktu Malaysia), setelah satu persatu bintang tamu di hari ketiga tampil di atas panggung, kegiatan penutupan dilakukan dengan perayaan bersama dari seluruh bintang tamu dan panitia serta pendukung kegiatan.*

Baca juga: Tari dayak Spirit of the Hornbill memukau pada penampilan perdana RWMF 2019

Baca juga: Jurnalis berbagai media mancanegara liput RWMF 2019

 


Artikel yang berjudul “Kolaborasi semua bintang tamu menutup malam terakhir RWMF 2019” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Wagub Jabar: masyarakat berperan penting lawan narkotika

Bandung (ANTARA) – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam melawan bahaya narkotika terlebih jumlah pengguna narkotika di provinsi ini sudah mencapai 800 ribu orang.

“Kami mengajak masyarakat, mari bersama kami turut membantu memberantas jangan hanya menitikberatkan kepada pemerintah dan aparat karena kami terbatas. Apalagi, peredarannya terorganisir dan tertutup,” kata Wagub Uu Ruzhanul Ulum seusai menjadi pembina upacara Peringatan Hari Anti Narkotika Nasional (Hani) 2019 tingkat Provinsi Jawa Barat di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin.

Wagub Uu juga meminta masyarakat Jawa Barat untuk melapor kepada Rukun Tangga atau penegak hukum setempat apabila menemukan atau mencurigai adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya.

“Kalau menemukan atau mencurigai langsung laporkan demi mewujudkan Jabar sebagai provinsi terbersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba sesuai visi misi Jabar Juara Lahir Batin,” katanya.

Selain itu, kata Uu, Pemprov Jawa Barat terus berupaya dalam menangkal peredaran narkoba, salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah kabupaten/kota. 

“Kami juga tidak tinggal diam. Banyak upaya yang telah dilakukan. Mari kita manfaatkan momentum ini dengan meningkatkan peran dan kerjasama,” katanya.

Menurut Uu, cara terbaik dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi milenial, adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 

Selain itu, kontrol orang tua pun mesti ditingkatkan, seperti memperhatikan kegiatan anak saat berada di lingkungan sosial. 

“Semoga Indonesia jadi negara adidaya 2045 oleh bonus demografi akan terwujud syaratnya generasi mudanya harus kompetitif dan tanpa narkoba,” kata dia.

BNNP Jawa Barat sendiri telah mengungkap 85 kasus narkotika dan 1 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan narkotika sepanjang 2018. Ada 123 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 30,9 kilogram sabu, 1,1 ton ganja, dan 2.200 pil ekstasi.

Secara nasional, pihak BNN, Polisi, dan TNI menetapkan 59.575 tersangka kasus narkotika dengan barang bukti 48,23 ton sabu, 41,27 ton ganja, dan 1,8 juta butir ekstasi.

Menurut Kepala BNNP Jawa Barat Sufyan Sarif, hal tersebut sebagai bukti keseriusan pihaknya dalam melawan kejahatan narkotika. 

Sufyan juga mengatakan, kejahatan narkotika dilakukan secara terorganisir dan sulit diungkap. Selain itu, munculnya jenis narkoba baru atau psychoactives substances turut menambah tantangan dan hambatan BNN maupun BNNP.

“Di Indonesia baru terdeteksi 74 jenis narkotika, jadi selamat datang 749 jenis narkotika baru,” katanya.

Untuk mewujudkan Jawa Barat bersih dari penyalahgunaan dan perdagangan narkoba diperlukan dukungan dari masyarakat.

“Kami tindak lanjuti diantaranya telah melakukan tes urine kepada ASN di Jabar dan pembentukan relawan anti Narkotika,” kata dia.

 


Artikel yang berjudul “Wagub Jabar: masyarakat berperan penting lawan narkotika” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

BNNP Jabar waspadai ancaman 800 jenis narkotika baru

Bandung (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat mewaspadai sekitar 800 jenis narkotika baru yang ada di dunia dan saat ini dari 74 dari 800 jenis narkotika baru tersebut sudah masuk ke Indonesia.

“Di dunia ada 800 jenis narkotika baru, di Indonesia baru 74. Jadi kurang lebih 700 sekian yang kita harus waspadai, karena dunia akan bergerak memasukkan jenis baru ini termasuk ke Indonesia,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Sufyan Syarif, seusai menghadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internaional, di Halaman Gedung Sate Bandung, Senin.

Menurut dia, hingga saat ini jumlah pengguna narkotika di Provinsi Jawa Barat mencapai sekitar 800 ribu orang dan mayoritas pengguna narkoba ialah generasi milenial atau produktif berusia antara 15-25 tahun.

“Tadi dijelaskan juga oleh Pak Wagub Jabar, untuk di seluruh Indonesia (jumlah pengguna narkotika) kurang lebih ada tiga juta orang dan untuk di Jabar sendiri itu sekitar 800 ribu (jumlah pengguna narkotika),” kata Sufyan.

Dia mengatakan sampai saat ini BNN Provinsi Jawa Barat telah merehabilitasi 1.800 orang dari jumlah total pengguna narkotika di provinsi ini.

Lebih lanjut ia mengatakan sepanjang tahun 2018 hingga saat ini pihaknya telah melaksanakan tugas dalam bidang pencegahan sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan terhadap narkotika, seperti Program Desa Bersih Narkotika di 27 kabupaten/kota di Jawa barat.

“Jadi Program Desa Bersih Narkotika ini ialah sebagai program prioritas dengan mensinergikan organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa untuk membentuk relawan anti narkotika dan agen pemulihan dari unsur masyarakat desa/kelompok masyarakat seperti kades, babinsa, bhabinkamtibmas, puskesmas, tokoh masyarakat dan agama setempat,” kata dia. 

Selain itu, lanjut Sufyan, BNNP Jawa Barat telah dibantu oleh Pemprov Jawa barat dalam penyediaan lahan dan gedung BNNP Jawa Barat sebagai operasional pendukung pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Barat. 

“Kolaborasi bersama dengan perangkat daerah melalui perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan P4GN di Pemprov Jabar telah dilakukan secara berkesinambungan sehingga pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika dapat diikuti oleh seluruh perangkat daerah,” kata dia.

Dia menuturkan sinergitas dengan lapas dan rutan terkait pelaksanaan rehabilitasi narkotika telah dikuatkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kanwil  Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tentang kerjasama pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan narkotika di lapas. 

“Selain itu kami juga berkolaborasi dengan unsur masyarakat dan pendidikan seperti MUI Jawa Barat, Peradi Jawa Barat, Kadin jawa barat, Universitas di Jawa Barat dan lainnya dalam menciptakan Jawa Barat Juara Lahir Batin, Jawa Barat bersih dari narkotika,” kata dia.

Pada kesempatan Hari Anti Narkotika Nasional 2019 ini pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat yang telah membantu dan mendorong tugas BNNP Jawa Barat dalam memerangi narkotika di provinsi ini.

“Kami juga ingin menyampaikan ucapakan terima kasih kepada unsur muspida tingkat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang telah turut mensukseskan Program P4GN di Provinsi Jawa Barat. Kami menyadari bahwa tanpa kerja sama dari seluruh pihak, upaya kita dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak akan berhasil,” kata dia.


Artikel yang berjudul “BNNP Jabar waspadai ancaman 800 jenis narkotika baru” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita