Seberapa siap pemerintah dukung industri motor listrik dalam negeri?

motor listrik

Hingga tahun 2025, pemerintah berencana mengembangkan sepeda motor listrik hingga 2,1 juta unit. Meski begitu, pengamat energi menilai dukungan pemerintah terhadap industri ini belum maksimal.

Motor listrik lokal, Gesits, mulai dipasarkan pertengahan pada April lalu setelah dikembangkan selama kurang lebih empat tahun. Motor yang dihargai sekitar Rp25 juta itu rencananya mulai didistribusikan pada bulan Juli mendatang.

Meski disebut buatan Indonesia, sebanyak 20% komponen motor itu diimpor. Sisanya, sekitar diproduksi di dalam negeri oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Wijaya Karya (WIKA), PT Pindad, PT Len, dan PT PLN.

Produsen motor Gesits, PT Gesits Technologies Indo, menargetkan untuk memproduksi 50.000 motor listrik ini setiap tahunnya.

Pemerintah sendiri menargetkan untuk mengembangkan 2,1 juta roda dua bertenaga listrik hingga enam tahun mendatang seperti tercantum di Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Akan tetapi, direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan hingga saat ini komitmen pemerintah untuk mendukung industri ini belum terlihat maksimal.

Image caption

Motor listri Gesits yang dihargai sekitar Rp 25 juta rencananya mulai didistribusikan pada bulan Juli mendatang.

“Yang saya amati belum kelihatan ya (dukungannya) terhadap pengembangan motor listrik.” ujar Fabby.

Dukungan yang disorotnya meliputi berbagai aspek, seperti dari kebijakan dan bantuan fiskal untuk produksi massal motor listrik.

Apa keunggulan motor listrik?

Fabby mengatakan produksi motor listrik perlu didukung karena kendaraan itu lebih hemat energi.

Menurut CEO PT Gesits Technologies Indo, Harun Sjech, pengisian baterai isi ulang motor listrik hingga penuh membutuhkan waktu tiga sampai empat jam.

Sekali pengisian, motor dapat digunakan untuk menempuh jarak 50 kilometer.

Jika dikonversi dalam rupiah, kata Harun, pengguna hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp1.800 untuk satu kali isi ulang baterai hingga penuh.

Image caption

Pengisian baterai isi ulang motor listrik hingga penuh membutuhkan waktu tiga sampai empat jam.

“Motor biasa butuh Pertalite Rp8.000 untuk menempuh jarak 40 hingga 50 kilometer. Itulah efisiensinya Gesits dari segi energi,” katanya.

Efisiensi itu disebut Fabby bisa membantu negara menyelesaikan persoalan yang timbul akibat impor BBM dan minyak mentah. Apalagi, ujarnya, jumlah kendaraan roda dua di Indonesia sangat banyak.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kepemilikan sepeda motor terus meningkat setiap tahun.

“Kita bisa mengurangi impor BBM dan defisit perdagangan bisa terkendali,” kata Fabby.

Ia menambahkan pemakaian motor listrik bisa mengurangi jumlah polusi karena kendaraan itu tidak mengeluarkan emisi.

Bagaimana cara membentuk pasar motor listrik?

Fabby mengatakan untuk mendukung industri motor listrik, pemerintah perlu turut serta menciptakan pasar motor listrik.

Pasar sepeda motor di Indonesia cukup tinggi hingga mencapai sekitar enam juta unit pertahun, menurut data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

Di China, kata Fabby, pemerintah menciptakan pasar motor listrik dengan melarang sepeda motor dengan combustion engine (mesin pembakaran) di zona-zona tertentu.

Hal itu, katanya, membuat industri motor listrik berkembang dan meningkat.

Selain itu, katanya, pemerintah juga bisa membantu produsen untuk membuat harga motor listrik lebih terjangkau.

“(Pemerintah bisa membantu) dalam bentuk insentif, misalkan dalam bentuk subsidi untuk motor listrik sehingga dia lebih murah dari motor konvensional, sehingga orang-orang mau membeli,” katanya.

Hak atas foto
Zhang Peng/Getty

Image caption

Pengamat Fabby Tumiwa menyebut harga motor listrik Gesits sebesar Rp 25 juta masih belum menarik untuk masyarakat. Di China, katanya, harganya jauh lebih murah.

Harga sekitar Rp25 juta, kata Fabby, kurang menarik bagi para konsumen karena tidak jauh berbeda dengan motor biasa.

Di China dan Taiwan, katanya, harga motor listrik hanya belasan juta rupiah.

Meski menyarankan pemerintah untuk tidak terlalu overprotektif terhadap motor listrik ini, dalam waktu tiga sampai lima tahun pertama, ujar Fabby, pemerintah disarankan untuk intensif membantu kinerja produsen.

Salah satu usulan, kata Fabby, BUMN bisa ikut menaruh saham di perusahaan produsen motor listrik.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Meski begitu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, yakin bahwa potensi pasar motor listrik di Indonesia menjanjikan.

Ia menyebut keberadaan motor listrik bisa menjadi alternatif bagi masyarakat.

Saat ini, Putu menjelaskan pemerintah belum berwacana untuk melakukan pelarangan motor konvensional atau mensubsidi motor listrik.

Namun, ujar Putu, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk mendukung industri ini.

Image caption

Tampilan speedometer digital motor listrik Gesits.

“Pemerintah menanggung bea masuk untuk komponen-komponen Gesits yang masih diimpor,” ujar Putu.

Saat ini, Gesits masih mengimpor baterai, beberapa komponen elektronik, dan magnet motor.

Selain itu, pemerintah, kata Putu, membantu mempercepat pengurusan administrasi motor listrik seperti Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK).

Untuk pembeli, lanjutnya, pemerintah juga sudah memberi fasilitas biaya bea balik nama yang lebih rendah untuk kendaraan listrik.

Putu menambahkan, perbankan nasional telah menyediakan skema kredit khusus untuk para pembeli motor listrik.

Sementara, ujarnya, untuk pengisian baterai listrik, selain bisa mengisi di rumah, pengguna dapat mengisi baterai di Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) yang sudah disiapkan PLN.

Hak atas foto
Kompas.com

Image caption

Kepala Divisi Niaga PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan SPLU sudah dibangun di sekitar 3.200 titik di Indonesia dengan total 2.920 unit.

Kepala Divisi Niaga PLN, Yuddy Setyo Wicakson,o mengatakan SPLU sudah dibangun di sekitar 3.200 titik di Indonesia dengan total 2.920 unit.

Yuddy menyebut SPLU paling banyak terdapat di Jakarta dengan lebih dari 1.300 titik.

Targetkan produksi baterai sendiri dan ekspor

Putu menyebut pemerintah tengah berupaya mengembangkan produksi baterai karena baterai adalah komponen termahal dalam motor listrik.

“Kalau baterainya bisa kita produksi dengan bahan baku lokal, kita harapkan dia punya suatu dukungan untuk berkompetisi di pasar global,” ujarnya.

Setelah mampu memproduksi baterai sendiri, pemerintah berencana juga mengekspor motor listrik tersebut.

Sebagai negara produsen sepeda motor terbesar nomor tiga di dunia, kata Putu, pasar-pasar di ASEAN, Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika akan sangat potensial untuk motor listrik.

Di sisi lain, meski disebut ramah lingkungan, listrik yang menggerakan motor listrik belum dihasilkan oleh energi terbarukan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menyebut hal itu masih berlangsung karena Indonesia punya banyak cadangan batu bara.

“Namun kita punya roadmap menggunakan clean coal technology. Kita juga sudah mulai (mengembangkan energi) wind farm, solar, biomass dan hydro,” ujar Wanhar.

Ia menambahkan kementerian menyarankan stasiun pengisian listrik untuk menggunakan listrik dari Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap untuk mengurangi emisi.


Artikel yang berjudul “Seberapa siap pemerintah dukung industri motor listrik dalam negeri?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kubu Prabowo terpecah soal hasil rekapitulasi KPU untuk Pilpres dan Pileg

PrabowoHak atas foto
Antara Foto

Partai-partai dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terpecah terkait hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg).

Sebelumnya, Prabowo mengatakan dia akan menolak hasil pilpres karena menurutnya, perhitungan suara telah diwarnai kecurangan.

Namun, kubu Prabowo menegaskan yang akan mereka tolak hanyalah hasil pilpres, bukan hasil pileg, meski kedua pemilu itu dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April.

Ketua DPP Partai Berkarya, salah satu partai koalisi BPN, Badaruddin Andi Picunang, mengkritik pernyataan itu.

Ia mengatakan karena pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan atau “satu paket”, sudah seharusnya hasil pileg juga ditolak Prabowo.

Menurut perhitungan-perhitungan quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei, Partai Berkarya, yang diketuai Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, itu gagal mencapai ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Andi mengungkapkan dugaan kecurangan tidak hanya terjadi di pilpres, tapi juga pileg.

“Ini kan perjuangan bersama dalam satu wadah koalisi. Harusnya kita juga ikut dipikirkan, pileg ini. Tidak hanya partai beliau (Gerindra) yang notabene sudah mendapatkan suara yang banyak berdasarkan efek coat- tail (efek ekor jas) pilpres ini,” ujar Andi.

Hak atas foto
Detik.com

Image caption

Partai-partai yang tergabung di Koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo mulai menunjukkan sikap berbeda soal hasil rekapitulasi suara KPU.

Menurut perhitungan sejumlah lembaga quick count yang ada, Gerindra, PDI-P dan Golkar adalah tiga partai yang meraih suara terbanyak dalam Pileg DPR.

Senada dengan itu, Waketum PAN Bara Hasibuan mengatakan partainya tidak sependapat sama sekali dengan pernyataan Prabowo itu.

“Itu kan sesuatu yang tidak konsisten… Kalau kita menolak satu, ya kita harus tolak yang satu lagi. Sampai sekarang kita juga kita belum melihat bukti-bukti kecurangan pilpres terstruktur, sistematis, dan masif (TSM),” kata Bara.

Sementara, juru bicara BPN dari Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan dugaan pelanggaran TSM dan brutal hanya terjadi di pilpres, bukan pileg.

“Kami konsisten bicara menyampaikan kebenaran dan fakta…pelanggaran yang TSM itu pilpres, bukan pileg sehingga yang kami tolak pilpres,” kata Andre.

Koalisi masih solid?

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta semua langkah yang diambil oleh BPN sejalan dengan koridor hukum, salah satunya melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Kubu Prabowo sendiri mengatakan mereka menolak membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke MK.

Jansen mengatakan hingga saat ini Demokrat konsisten untuk bertahan di koalisi sampai dengan hasil perhitungan suara resmi diumumkan KPU tanggal 22 Mei.

Hak atas foto
NurPhoto/Getty Images

Image caption

Demo di depan gedung Bawaslu di Jakarta pada 30 April 2019 terkait klaim kecurangan Pemilu.

“Sepanjang (penolakan) ditempuh melalui jalan konstitusional, kami akan mendukung. Namun, jika penolakan memakai jalan lain, misalnya yang sifatnya inkonstitusional, apalagi sampai mengadu-adu rakyat di bawah, kami Demokrat menolak untuk terlibat,” ujarnya.

Jansen menyebut Demokrat adalah ‘teman koalisi yang kritis dan mengedepankan akal sehat’.

Contohnya, kata Jansen, partainya mempertanyakan klaim Prabowo beberapa waktu lalu yang mengatakan ia unggul 62 persen dalam pilpres.

Jansen menyebut angka tersebut tidak mungkin diraih, baik oleh kubu Prabowo maupun Jokowi.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, mengatakan dukungan Demokrat ke Prabowo tidak berdampak positif pada perolehan suara partai pada pileg 2019.

Angka itu kemudian diperbarui oleh kubu Prabowo yang mengatakan mereka unggul sebanyak 54 persen.

“Silahkan saja nanti data-data itu dibuktikan di MK,” ujar Jansen.

Jansen mengakui bergabungnya Demokrat dengan BPN tidak berdampak positif pada perolehan suara Demokrat pada pileg lalu karena “tebalnya nuansa kampanye identitas yang dibawa kubu 02”.

“Di daerah minoritas memang suara Partai Demokrat itu terdampak. Kami kehilangan satu kursi di Bangka Belitung, hilang juga satu kursi di Bali, di Kalbar, juga Sulawesi Utara,” kata Jansen.

“Politik identitas memang tidak cocok dengan DNA partai demokrat,” ujarnya.

Meski begitu, menurut hasil quick count yang ada, Demokrat, sama seperti PAN, berhasil melewati ambang batas parlemen.

Sementara, Waketum PAN Bara Hasibuan menyatakan secara de facto koalisi hanya berlaku hingga Pilpres tanggal 17 April, walau katanya, PAN harus tetap menunggu KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara.

“Walau komitmen itu masih ada, kami tidak ingin terlibat dalam gerakan apapun yang bisa makin merusak bangsa ini, menimbulkan chaos, dan membuat demokrasi menjadi setback,” kata Bara.

‘Partai koalisi mulai berhitung’

Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik Universitas Indonesia, mengatakan partai-partai di BPN sudah memperlihatkan sikap yang berlainan soal rekapitulasi suara.

Ia menyebut hal itu terjadi karena masing-masing partai tengah memperjuangkan kepentingan yang berbeda-beda terkait dengan hasil rekapitulasi suara KPU yang mulai terlihat.

“Mereka sudah mulai berhitung. Kira-kira bagaimana nih koalisinya dibangun di DPR? Apakah masih mungkin (mereka menjadi) koalisi oposisi atau bergabung dengan koalisi yang menang?” katanya.

Hak atas foto
Rivan Awal Lingga/ANTARA

Image caption

Penghitungan formulir C1.

“Sekarang sudah bukan kepentingan koalisi yang berbicara, tapi individu partai poiltik,” ujar Sri.

Ia menambahkan partai-partai itu tengah berpikir jauh ke depan, termasuk ke Pilpres 2024.

Menurut Sri, hal itu wajar karena tidak ada koalisi partai pendukung presiden yang permanen.


Artikel yang berjudul “Kubu Prabowo terpecah soal hasil rekapitulasi KPU untuk Pilpres dan Pileg” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Polisi gay di Semarang lawan diskriminasi setelah dipecat karena ‘perbuatan tercela’

PolriHak atas foto
Didik Suhartono/Antarafoto

Image caption

Polda Jateng menuduh TT telah melanggar kode etik Polri.

Seorang polisi di Semarang menggugat Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena memecatnya setelah mengetahui bahwa ia seorang gay.

TT, 30 tahun, dijatuhi sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) karena melakukan “perbuatan tercela”. Ia yakin pemecatannya itu berhubungan dengan orientasi seksualnya.

Atas perlakuan yang dialaminya, TT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Umum Negeri Semarang, sidang yang telah mencapai tahap replik pada Kamis (16/05).

Masalah yang merundung TT bermula pada hari Valentine, 14 Februari 2016. Sehabis bertemu pasangannya, TT ditangkap oleh petugas Polres Kudus terkait dugaan tindak pemerasan.

“Penjelasan mereka karena ada info dari masyarakat. Sampai sekarang saya enggak tahu info masyarakat dari siapa itu. Dan enggak diomongkan ke saya,” ungkapnya kepada BBC News Indonesia.

TT kemudian “dibawa paksa” ke kantor Polres Kudus setelah sempat menolak karena para petugas itu tidak menunjukkan surat tugas. Sesampainya di kantor polisi, ia diperiksa oleh bagian pengamanan internal (paminal).

Malam itu juga, lanjut TT, dua ponsel pribadinya disita oleh Kabid Paminal, dengan alasan “untuk proses lebih lanjut”. Setelah itulah arah pemeriksaannya berubah jadi tentang orientasi seksualnya.

Dan, dua tahun kemudian, pada Desember 2018 ia dipecat atas tuduhan melanggar kode etik Polri.

Menurut Kabid Humas Polda Jateng Agus Triatmaja, TT diberhentikan tidak hormat karena perilakunya “dinyatakan sebagai perbuatan tercela”.

Agus tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu terkait dengan orientasi seksual namun ia menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.

“Secara mendalam, penyidik yang mengetahui hasil pemeriksaannya,” katanya kepada BBC News Indonesia lewat pesan singkat.

“Nggak ada yang tahu kondisi saya”

Keterangan dari Humas Polda Jateng menyebut TT dijerat dengan pasal pasal 7 dan pasal 11 Peraturan Kapolri tentang kode etik profesi Polri.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap anggota Polri harus “menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.” dan “menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.”

TT mempertanyakan klaim bahwa ia telah merusak citra Polri. Padahal, selama ini ia merahasiakan orientasi seksualnya, bahkan dari keluarganya sendiri.

“Kok tiba-tiba mereka mengomong-omongkan saya menurunkan citra polri, padahal selama ini enggak ada yang tahu kondisi saya seperti ini.”

Selama ini, TT menutupi kenyataan bahwa ia seorang gay karena merasa dirinya bagian dari kelompok minoritas yang belum diakui di Indonesia.

“Saya enggak mau membuat gaduh,” ujarnya.

TT mengaku merasa kecewa karena dipecat setelah menjadi anggota polisi selama 10 tahun.

“Selama ini saya mengabdi di Polri selama sepuluh tahun, menjaga nama baik Polri juga, tapi kok akhirnya mereka mengeluarkan saya dengan alasan seperti ini.”

Ia menduga kepolisian mengetahui kondisinya setelah ia ditangkap termasuk telepon selulernya yang diperiksa.

Tidak dibenarkan untuk diskriminasi

Setelah mendapat surat keputusan pemecatan, TT menggugat Polda Jateng ke PTUN Semarang, dengan didampingi Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM).

Pengacara dari LBHM yang mendampingi TT, Ma’ruf Bajammal, mengatakan pihaknya mengajukan gugatan pada tanggal 26 Maret.

Mereka juga membuat pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 10 April tentang dugaan pelanggaran HAM kepada orang dengan minoritas seksual.

Ma’ruf menilai dalil yang digunakan Polda Jateng untuk memecat TT tidak kuat. Penggunaan pasal 7 Peraturan Kapolri, menurut Ma’ruf, sangat dipaksakan.

“Bagaimana ini dikatakan melanggar citra dan soliditas, ini kan masuk ke ranah privat,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Sedangkan ihwal tuduhan melanggar norma, Ma’ruf mengatakan TT bukanlah penyimpangan. Dari perspektif hak asasi manusia, ia adalah seseorang dengan orientasi seksual minoritas.

“Artinya, ia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dibenarkan untuk didiskriminasi,” tegasnya.

Bagaimanapun, TT mengatakan ia masih ingin menjadi polisi.

“Saya memiliki kebanggaan menjalankan tugas sebagai seorang polisi, cuma saya kecewa ketika saya menjadi diri saya sendiri. Kenapa saya diberhentikan.”


Artikel yang berjudul “Polisi gay di Semarang lawan diskriminasi setelah dipecat karena ‘perbuatan tercela’” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Bawaslu: KPU melakukan pelanggaran terkait quick count serta Situng

kpuHak atas foto
Antara/Muhammad Arif Pribadi

Image caption

Petugas mencatat perolehan suara saat rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu tahun 2019 tingkat provinsi Sumatera Barat, Padang, Minggu (12/5).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan dua pelanggaran administrasi terkait penghitungan cepat alias quick count serta penghitungan suara atau Situng.

Dalam putusan sidang di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (16/5), KPU disebut tidak melakukan pengumuman secara resmi mengenai pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Kemudian, KPU dinyatakan terbukti tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lembaga survei untuk dimasukkan dalam laporan sumber dana dan metodologi.

Seharusnya, menurut Bawaslu, laporan tersebut dilakukan 15 hari setelah pengumuman hasil survei.

Bawaslu menyatakan hal itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang hingga peraturan KPU tentang sosialisasi pemilih atau partisipasi masyarakat.

“Menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Lalu memerintahkan kepada KPU RI untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukhan laporan ke KPU,” ujar Majelis Hakim, Abhan, dalam persidangan.

Protes terhadap KPU soal lembaga quick count dilayangkan sebelumnya oleh Badan Pemenangan Pemilu (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Kamis (3/5).

Hak atas foto
Antara/RENO ESNIR

Image caption

Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta, Minggu (21/4). Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang dimuat dalam Situng milik KPU masih terus bergerak dan ditampilkan dalam portal pemilu2019.kpu.go.id

Pelanggaran tata cara Situng

Selain soal quick count, Bawaslu juga menggelar sidang putusan soal sistem informasi penghitungan suara atau Situng.

Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

“KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng,” kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu, Abhan, Kamis (16/5).

Bawaslu lantas memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dalam menginput data dalam sistem Situng.

Meski demikian, Bawaslu menilai keberadaan Situng telah diakui oleh undang-undang. Karenanya, keberadaan Situng tetap dipertahankan sebagai instrumen KPU dalam menjamin keterbukaan informasi perhitungan suara Pemilu bagi masyarakat.

“Aplikasi situng ini harus tetap memperhatikan mengenai ketelitian akurasi dalam memasukan data ke dalam aplikasi sistem, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata anggota majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Warga di Tulung Agung, Jawa Timur melihat hasil situng.

Ratna mengatakan, KPU harus mempertanggungjawabkan kepada publik apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data di Situng.

“Prinsip keterbukaan haruslah dimaknai bahwa data yang dipublikasikan adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

Kritik mengenai Situng disampaikan kubu Prabowo-Sandiaga dalam acara di Jakarta, Selasa (14/5).

Pada acara itu, Sandiaga Uno menyebut koreksi atas Situng KPU tidak ditanggapi aksi nyata tapi malah tetap dipergunakan dengan alasan sistem ini tidak akan digunakan untuk penghitungan yang aktual.

Imam Khairul Annas dari kubu BPN Prabowo-Sandiaga yang menghimpun data Situng KPU mengklaim ada keganjilan dalan sistem perhitungan KPU. Dia mengatakan publikasi Situng tidak realtime, tidak ada validasi, atau karantina terhadap kesalahan entri.

Hak atas foto
Antara/SYIFA YULINNAS

Image caption

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (18/4).

Situng merupakan aplikasi yang ditampilkan melalui pemilu2019.go.id.

Melalui platform ini, publik dapat melihat hasil pindai atau foto formulir C1 dari seluruh TPS di tanah air yang terus diperbaharui.

Namun, hasil situng ini tidak akan dijadikan sebagai angka penetapan pemenang pemilu.

Penetapan hanya berdasarkan rekapitulasi manual, sedangkan situng adalah data yang disajikan untuk publik untuk mendukung proses transparansi, sehingga jika ada kesalahan data bisa dikoreksi.

Pada tahap ini publik bisa berperan serta mengoreksi.


Artikel yang berjudul “Bawaslu: KPU melakukan pelanggaran terkait quick count serta Situng” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Makar: Pasal yang dituduhkan ke sejumlah pendukung Prabowo, seperti apa penerapannya?

makarHak atas foto
ANTARA FOTO/Jaya Kusuma

Image caption

Politikus PAN Eggi Sudjana (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5/2019). Eggi Sudjana menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan kejahatan terhadap keamanan negara atau makar.

Sejumlah pendukung capres Prabowo Subianto dikaitkan dengan makar karena seruan people power, tuduhan yang menurut pakar hukum pidana dan pegiat hak asasi kerap keliru karena tanpa didukung bukti-bukti yang kuat.

Seruan people power ini antara lain dilontarkan Eggi Sudjana dalam unjuk rasa untuk merespon tudingan kecurangan pemilu.

Pernyataan itu, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Parahiyangan Bandung Agustinus Pohan, tak cukup kuat membuktikan akan adanya upaya penggulingan pemerintahan yang sah.

Eggi Sudjana kini berstatus tersangka dan ditahan dan dua lainnya yakni Kivlan Zein dan Permadi statusnya terlapor dan saksi.

Sementara laporan yang baru-baru ini diajukan oleh caleg PDI-P Perjuangan ke Polda Metro Jaya atas sangkaan makar ditujukan kepada politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir. Seorang pemuda yang ikut dalam demonstrasi di depan Bawaslu (10/05), HS, yang menyebut akan “memenggal Jokowi” juga dikenakan dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo.

Hak atas foto
mawan Susanto (HS) terkait kasus pengancaman terha

Image caption

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menunjukkan foto tersangka HS saat memberi keterangan terkait kasus video dugaan makar dan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Seperti apa penerapannya?

Pakar hukum pidana Agustinus Pohan, mengatakan penerapan pasal makar kerap keliru karena tanpa didukung bukti-bukti yang kuat. Ia mengambil contoh Eggi Sudjana yang dikenakan Pasal 107.

Menurutnya, kalau hanya sekadar pernyataan ‘people power’ tanpa ada tindakan seperti gelaran rapat atau perencanaan, maka tak bisa disebut makar.

“Kalau menurut saya, pernyataan ‘people power’ sebagai suatu bukti boleh, tapi harus ada bukti-bukti lain. Apa betul ada konspirasi, persengkokolan, ada upaya secara serius untuk menggulingkan pemerintah?” ujar Agustinus Pohan kepada BBC News Indonesia.

“Kalau cuma demo marah-marah, saya kira bukanlah,” sambungnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Image caption

Polisi berdialog dengan salah satu pengunjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Hal lain, polisi harus objektif ketika menindak pelakunya, apakah memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menggulingkan pemerintah. Jika tidak, maka sarat kriminalisasi.

“Ya tentu orangnya melakukan upaya-upaya dan punya kapasitas dan kemampuan dan segala daya untuk bisa memungkinkan menggulingkan pemerintahan,” jelas Agustinus.

Pendapat serupa diutakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.

Dia mengatakan suatu tindakan bisa disebut makar jika ada percobaan serangan, pengumpulan senjata, atau pengumpulan pasukan.

“Misalnya apakah sudah ada strategi melakukan penyerangan? Kalau tanpa itu, terlalu dini orang melakukan makar,” tukasnya.

Siapa saja korban pasal makar?

Asfinawati menyebut pengenaan pasal makar paling banyak ditujukan kepada aktivis kemerdekaan Papua.

“Kalau kita ingat pasal makar digunakan sewenang-wenang kepada aktivis Papua. Kalau di Jakarta biasa-biasa saja. Di Papua, langsung dikatakan makar.”

Di Papua, Filep Karma yang merupakan aktivis Kemerdekaan Papua dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Abepura karena dianggap terbukti melanggar Pasal 106. Ia dihukum 15 tahun penjara lantaran berpidato mengenai kebangsaan Papua di sebuah lapangan di Abepura pada 1 Desember 2004.

Baru-baru ini tiga aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia, didakwa dengan Pasal 106 KUHP lantaran pada Desember tahun lalu mengadakan kegiatan doa dan upacara bakar batu untuk meyarakan hari jadi organisasi mereka.

Hak atas foto
JUNI KRISWANTO//AFP/Getty Images

Image caption

Aksi demonstrasi Kemerdekaan Papua pada 1 Desember 2018 di Surabaya, Jawa Timur.

Tak cuma itu saja, pasal makar juga digunakan kepada tiga eks petinggi Gafatar itu yakni Mahful Muis Tumanurung, Ahmad Mussadeq alias Abdus Salam, dan Andri Cahya, karena mencoba mendirikan Negeri Karunia Tuan Semesta Alam Nusantara.

Pada 2012, aktivis Kemerdekaan Maluku, Stepanus Tahapary dikenakan pidana makar karena menyimpan dokumentasi konflik Maluku, pelaksanaan HUT Republik Maluku Selatan, dan upacara bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal makar karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G (1).

Namun MK memutuskan menolak seluruh uji materi itu. Hakim konstitusi, Suhartoyo, mengatakan mahkamah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan terpenuhinya syarat itu, pelaku telah dapat diproses secara hukum oleh penegak hukum.

Makar dalam KUHP

Istilah makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada bahasa Belanda ‘anslaag’ yang berarti serangan. Di KUHP, ada beberapa pasal mengklasifikasi jenis tindakan makar:

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana mati atau pidana penjuru seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Apakah pasal makar masih diperlukan?

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahiyangan Bandung, Agustinus Pohan, menyebut pasal makar tetap diperlukan untuk melindungi pemerintah yang dihasilkan lewat jalan demokrasi.

“Kalau kita menjunjung prinsip demokrasi, produknya harus dapat perlindungan. Kalau tidak, tidak akan ada demokrasi,” tuturnya.

Meski begitu agar tidak memakan banyak korban, menurut Ketua Umum YLBHI Asfinawati, pemerintah harus merevisi agar lebih jelas agar ke depannya tidak melanggar hak asasi seseorang.

“Hukum pidana dimaksudkan agar tidak melanggar hak setiap orang, karena itu rumusannya harus hati-hati. Kalau tidak maka akan terjadi kesalahpahaman terus-menerus,” jelas Asfinawati.


Artikel yang berjudul “Makar: Pasal yang dituduhkan ke sejumlah pendukung Prabowo, seperti apa penerapannya?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pemilu 2019: Kubu Prabowo-Sandiaga tarik para saksi, hasil rekapitulasi suara tetap sah

Demo di depan gedung Bawaslu di Jakarta pada 30 April 2019 terkait kecurangan Pemilu.Hak atas foto
NurPhoto/Getty Images

Image caption

Demo di depan gedung Bawaslu di Jakarta pada 30 April 2019 terkait klaim kecurangan Pemilu.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana menarik para saksi penghitungan suara pada Pemilu 2019. Apa dampak dari langkah ini terhadap proses rekapitulasi suara?

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengungkapkan bahwa meskipun saksi dari salah satu pasangan calon tidak hadir, proses rekapitulasi suara tidak lantas berhenti.

“Jadi nanti ketika proses rekap ada berita acara atau formulir. Nanti tinggal ditulis, misalnya, saksi dari pihak bersangkutan tidak hadir. Tapi proses terus berjalan, tidak menghentikan proses,” jelas Khoirunnisa ketika dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (15/04).

Menyikapi ‘gertakan’ kubu Prabowo-Sandi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan penarikan para saksi itu tidak berdampak pada kesahihan rekapitulasi suara.

“Rekapitulasi hasil pemilu tetap sah meskipun saksi dari peserta pemilu tidak hadir. Walaupun hadir tapi tidak menandatangani, itu juga sah. Itu sudah diatur di undang-undang,” ujar Viryan.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, mengatakan BPN akan menarik para saksi perhitungan suara di Pemilu 2019 yang ditempatkan di KPU pusat hingga daerah.

Priyo mengatakan hal tersebut dilakukan karena BPN telah menemukan fakta tentang apa yang disebut kecurangan selama Pemilu 2019 berlangsung.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Dalam acara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Jakarta Selasa (14/05), Prabowo meminta KPU menghentikan penghitungan suara dan “menolak hasil penghitungan yang curang”.

Menunggu niat baik KPU

Namun, juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengaku hingga kini pihaknya menunggu niat baik KPU untuk memproses temuan kecurangan itu.

“Kalau memang dalam beberapa hari ini tidak ada perubahan, baru kita akan mengeluarkan tindakan tegas itu,” jelas Andre.

Kendati demikian, Andre mengungkapkan pihaknya sudah menarik sejumlah saksi di beberapa daerah, salah satunya di Jawa Timur. Langkah itu ditempuh karena, menurut Andre, pihak penyelenggara pemilu tidak memberikan formulir C7 pada proses penghitungan suara di tingkat kecamatan.

“Akhirnya pleno dari kecamatan, kabupaten, provinsi, tidak ada saksi yang mau menandatangani sama sekali,” ujarnya.

Hak atas foto
Destyan Sujarwoko/ANTARA

Image caption

Ketua Divisi pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indah Sulastry mengatakan kesalahan pemasukan data terjadi karena petugas-petugas yang kurang siap atau kelelahan.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, mengungkapkan KPU tetap bisa menetapkan hasil pemilu meski saksi-saksi tidak datang.

Bagaimanapun, saksi-saksi yang tidak hadir tersebut bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika mereka keberatan dengan hasil pemilu.

Menurut Khairunnisa, jika para saksi menemukan temuan kecurangan dalam pemilu ketika masih dalam proses penghitungan, semestinya mereka melapor ke Bawaslu.

“Jadi proses penyelesaiannya di MK. Jadi di proses di KPU bukan penyelesaian atas keberatan saksi tadi. Tapi kalau mereka mempermasalahkan soal prosesnya, misalnya disebut pemilu curang, maka itu dilaporkan ke Bawaslu,” jelas Khairunnisa.

BPN justru merugi?

Lebih jauh, Andre menjelaskan alasan di balik pemboikotan saksi penghitungan suara itu. Menurutnya, pihaknya “mengalami kecurangan yang luar biasa, tapi KPU melihat seakan-akan tidak ada kecurangan.”

Kecurangan pemilu, klaim Andre, dimulai dari proses input data, DPT bermasalah, hingga saat pencoblosan dan penghitungan suara.

“Yang kita berikan datanya tapi mereka tidak memprosesnya, seakan-akan biasa saja. Padahal salah input itu ada ribuan kasus. Mereka menyebut ini human error, kalau human error, seharusnya kedua pihak mengalami hal yang sama. Ini bukan human error yang sama,” jelas Andre.

Sayangnya, ditambahkan Andre, kecurangan yang sudah dilaporkan dianggap angin lalu oleh KPU, tanpa ada tindakan.

Sebagai sikap atas klaim kecurangan yang disebut “terstruktur, masif dan sistematis”, kubu Prabowo-Sandiaga menyatakan menolak hasil pemilu.

Namun, Andre mengatakan penolakan tersebut dimaksudkan hanya untuk pemilu presiden, bukan untuk pemilu legislatif. Andre menilai, kecurangan dalam pemilu legislatif tidak semasif pemilu presiden.

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan justru penarikan saksi tersebut justru merugikan kubu Prabowo-Sandi. Padahal, rekapitulasi suara justru bisa menjadi kesempatan bagi para saksi peserta pemilu untuk menyampaikan dugaan kecurangan dengan disertai data.

Viryan memastikan KPU akan menindaklanjuti dugaan kecurangan jika disampaikan dengan kelengkapan data dan bukti.

Hak atas foto
Rivan Awal Lingga/ANTARA

Image caption

Penghitungan formulir C1.

Menurutnya, BPN justru kehilangan kesempatan untuk mengawal penghitungan suara secara berjenjang yang dilakukan KPU jika menarik para saksi dari perhitungan suara Pemilu 2019.

“Kalau saksinya ditarik, justru itu tidak tepat karena kalau ada peserta pemilu menduga terjadi kecurangan, justru kesempatan rapat pleno sebagai sarana membuktikan dan mengkonfirmasi terjadi kecurangan atau tidak,” ujar Viryan.

“Justru aneh ketika saksinya ditarik,” imbuhnya kemudian.

Hal yang sama dikemukakan oleh Deputi Direktur Perludem, Khairunnisa Agustyati, yang menyayangkan langkah BPN. Menurutnya, aksi BPN hanya sebagai “gertakan”.

“Sebenarnya diproses rekap itu kalau mereka temuan [kecurangan], bisa disampaikan,” ujar Khairunnisa.

Hak atas foto
Destyan Sujarwoko/ANTARA

Image caption

KPU memastikan bahwa kesalahan pemasukan data C1 terjadi di kedua kubu.

Misalnya, jika ditemukan data DPT berbeda antara catatan saksi dan KPU, saksi bisa menyampaikan ke KPU yang kemudian akan melakukan upaya verifikasi.

“Makanya pentingnya saksi di situ. Jadi misalnya ada data yang berbeda, saksinya bisa sampaikan, bisa dicek bersama-sama,” kata dia.

Merespons hal itu, juru bicara BPN Andre Rosiade pemboikotan itu dilakukan sebagai “pembelajaran” proses pemilu ke depan.

“Biarlah kita tahu bahwa ini kecurangan luar biasa, kita boikot, kita tidak mengakui penghitungan suara. Biarkan ini jadi pembelajaran ke depan,” cetusnya.


Artikel yang berjudul “Pemilu 2019: Kubu Prabowo-Sandiaga tarik para saksi, hasil rekapitulasi suara tetap sah” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Tiket pesawat tetap tinggi di tengah pesanan untuk lebaran walau Tarif Batas Atas dipangkas

harga tiketHak atas foto
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Image caption

Petugas memeriksa tiket pesawat penumpang di Low Cost Carrier Terminal (LCCT) atau Terminal khusus penerbangan maskapai berbiaya rendah usai peresmian operasionalnya di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Harga tiket pesawat masih tetap tinggi di tengah pesanan untuk lebaran walaupun pemerintah telah memangkas Tarif Batas Atas rata-rata 15%.

Hampir semua maskapai penerbangan menerapkan tarif tinggi, rata-rata di atas 100% dari tarif bawah, lonjakan yang terjadi sejak awal tahun 2019.

Kementerian Perhubungan akan mulai memberlakukan keputusan memangkas Tarif Batas Atas antara 12% hingga 16% pada Rabu (15/05) namun sampai Selasa malam belum mengeluarkan tarif baru.

Dengan penurunan ini, kementerian perhubungan mengharapkan harga tarif angkutan udara terjangkau masyarakat, khususnya menjelang mudik lebaran dan keberlangsungan industri penerbangan tetap terjaga.

Kendati begitu, penurunan tarif ini hanya berlaku untuk pesawat kelas ekonomi jenis jet, termasuk Garuda Indonesia dan Batik Air.

Penurunan ini tidak berlaku untuk maskapai nasional berbiaya murah (Low Cost Carrier/LCC) seperti AirAsia, Lion Air, Wings Air, dan Citilink. Mereka hanya diimbau menyesuaikan tarif tiket di rentang 50% dari Tarif Batas Atas.

Apa tanggapan masyarakat?

Rai Rahman Indra, perantau di Jakarta, berencana mudik pada Lebaran tahun ini ke tanah kelahirannya Padang, Sumatra Barat. Ia punya bujet Rp1,6 juta untuk membeli tiket pesawat pergi dan pulang.

Tapi dari pantauannya di berbagai aplikasi penjualan tiket, harganya sudah meroket jauh untuk sekali perjalanan dengan maskapai penerbangan Lion Air, dengan kisaran Rp1,3 sampai Rp1,6 juta.

“Kalau ditotal aja pergi-pulang Jakarta-Padang Rp3,2 juta,” ujar Rai Rahman Indra kepada BBC News Indonesia.

Sementara, kebijakan pemerintah yang menurunkan Tarif Batas Atas sebesar 12 hingga 16%, tak menjawab kegusarannya.

Menurut pria yang bekerja di perusahaan swasta ini, mestinya pemerintah memangkas Tarif Batas Bawah.

“Enggak pengaruh deh kayaknya kalau cuma tarif atas doang. Mestinya tarif bawah itu. Saya kan nggak pakai Garuda, pasti pilihannya yang murah kayak Lion meski resikonya tinggi tapi nggak ada opsi lain,” katanya sambil mengeluh.

Melihat harga tiket pesawat yang tak juga turun, Rai masih berusaha mencari tiket promo dan terpaksa mengurungkan niat pulang kampung bila tak dapat yang murah.

“Kalau pulang dengan jalan darat atau laut, sayang waktu dan trauma banyak begal di jalan,” katanya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Image caption

Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso (kedua kiri)memberikan keterangan pers tentang tarif batas atas tiket pesawat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Lain lagi dengan Asti Wulandari yang memang sengaja menunda membeli tiket pesawat tujuan Solo, Jawa Tengah, sembari menunggu keputusan pemerintah atas harga tiket. Tapi begitu tahu hasil penurunan tarif atas, ia mengatakan “jauh dari harapan”.

“Harapan saya tadinya bisa di angka Rp700-Rp800 ribu. Kalau turunnya cuma 12-16% kayaknya nggak menyentuh angka itu deh,” ujar Asti kepada BBC News Indonesia, Selasa (14/05).

Asti berencana mudik ke Solo bersama enam orang anggota keluarganya dan pesawat selalu menjadi pilihan utama. Dari pantauannya di aplikasi penjualan tiket, tarifnya sudah melambung di kisaran Rp1,2 juta untuk sekali berangkat. Sementara tahun lalu, harganya masih Rp800 ribu.

“Saya perhatikan minggu lalu, tiketnya masih banyak. Padahal biasanya masuk bulan puasa, tinggal sedikit. Jadi kayaknya mungkin orang-orang kayak saya nunggu keputusan jadi turun atau nggak,” sambung Asti.

Untuk mengatasi bujet yang terbatas, Asti terpaksa hanya memberangkatkan orangtuanya ke Solo dengan pesawat terbang. Sementara ia dan sisa anggota keluarga menggunakan transportasi darat.

“Mau gimana lagi. Saya juga bawa orangtua, kalau pakai transportasi darat nggak mungkin, pasti capek. Jadi yang naik pesawat cuma sebagian dari anggota keluarga.”

Penurunan Tarif Batas Atas tak efektif

Wakil Ketua Harian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menyebut keputusan pemerintah memangkas Tarif Batas Atas sebesar 12% hingga 16%, agar dianggap “berbuat sesuatu untuk merespon mahalnya harga tiket”.

Padahal menurut YLKI, kebijakan itu sama sekali tak efektif menurunkan harga tiket dalam jangka pendek maupun panjang.

Ia mengatakan justru yang terlihat, penurunan ini terkesan politis karena tak ada penjelasan secara hitung-hitungan ekonomi apa yang menyebabkan Tarif Batas Atas bisa turun.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Image caption

Pesawat udara berada di landasan pacu Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (3/4/2019).

“Kalau pemerintah menurunkan Tarif Batas Atas itu mestinya dijelaskan komponen atau struktur biaya apa yang turun? Jadi kesannya tidak politis. Tanpa ada penjelasan yang transparan, pendekatannya harusnya ekonomi bukan politik,” jelas Sudaryatmo.

Dari pengamatan lembaganya, tiket yang dijual maskapai cenderung yang mendekati Tarif Batas Atas sementara harga murah, sangat jarang ditemukan.

Apa yang terjadi di lapangan tidak melanggar aturan karena penentuan tarif yang diatur pemerintah, diserahkan kepada masing-masing maskapai.

Kalaupun kini lonjakan tarif dikeluhkan pelbagai kalangan, pemerintah bisa mengintervensi dengan membedah struktur atau komponen biaya yang dimasukkan dalam harga tiket, kata Sudaryatmo.

Ia menyebut komponen tarif termasuk avtur, perawatan, pengadaan suku cadang, asuransi, leasing pesawat, biaya SDM, dan tarif kebandarudaraan.

“Pemerintah semestinya menganalisa struktur biaya, sehingga bisa membandingkan dengan negara lain apakah ada yang salah dengan struktur biaya di negeri kita?”

“Kecuali pemerintah mau mensubsidi avtur, tapi itu kan sepertinya tidak realistis. Jadi ketika pemerintah menganggap tiket mahal, bisa intervensi tarif tapi harus menanggung beban lain itu atau menurunkan biaya kebandarudaraan sebesar 10% itu,” kata Sudaryatmo lagi.

Solusi lainnya, kata dia, pemerintah membuka pintu bagi maskapai penerbangan baru di Indonesia agar tidak dimonopoli oleh dua perusahaan besar saat ini yaitu Lion Air Group dan Garuda Group. Dengan begitu, harga tiket akan lebih kompetitif.

“Mestinya minimal ada 3-5 pemain dengan market share yang berimbang. Sekarang cuma dua pemain. Yyang harus didorong adalah iklim persaingan sehingga lebih kompetitif. Tidak didominasi segelintir airlines,” tambahnya.

Agen perjalanan sepi pembeli

Salah satu agen perjalanan di Jakarta, Interlink, mengatakan mengalami penurunan penjualan tiket pesawat terbang hingga 50% sejak awal tahun ini.

Menurut Interlink, penyebab sepi pembeli adalah harga tiket yang melonjak hampir mendekati Tarif Batas Atas untuk semua tujuan di Indonesia.

Maskapai Garuda Indonesia dan Batik Air misalnya, tidak lagi membuka kelas tarif bawah sedangkan Lion Air, Citilink, Sriwijaya, menetapkan tarif menengah.

“Memang agak sepi ya, nggak seperti tahun-tahun lalu. Turun sekitar separuhnya lah,” ujar Supervisor Interlink, Lina Wong kepada BBC News Indonesia, Selasa (14/05).

“Kayak Lion Air itu pasang harga tengah-tengah. Tapi kalau harga promo sudah nggak ada lagi. Dulu kan ada kelas murah, sekarang sudah nggak dibuka lagi tuh. Itu sejak tahun ini.”

Karena kondisi ini Interlink, kata Lina, pendapatan perusahaan pun jadi pas-pasan. Untuk menyiasati hal itu, pihaknya hanya mengandalkan pesanan dari lembaga pemerintahan yang saat ini sekitar 70% sementara dari pembeli perorangan, makin minim.

“Travel agak kesulitan juga, apalagi ada aplikasi penjualan tiket. Itu bikin kena imbas.”


Artikel yang berjudul “Tiket pesawat tetap tinggi di tengah pesanan untuk lebaran walau Tarif Batas Atas dipangkas” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ratusan petugas KPPS meninggal, IDI usulkan tes kesehatan, peneliti sarankan pengetatan kriteria

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Tutung Suryadi, petugas KPPS yang meninggal.Hak atas foto
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz

Image caption

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Tutung Suryadi, petugas KPPS yang meninggal, di Tangki, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (03/05).

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akan melakukan penelitian khusus terkait meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Sebab-sebab kematian mendadak dan jumlah kesakitan yang jumlahnya cukup banyak apalagi dalam kurun waktu pendek dalam perspektif keilmuan dan kemanusiaan seharusnya didalami dan diteliti secara serius, independen, dan ilmiah,” ujar Ketua Umum PB IDI Daeng Muhammad Faqih, dalam diskusi publik menyoal kematian mendadak petugas KPPS, di kantor PB IDI, Jakarta, Senin (13/05).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menyarankan agar diberlakukan kriteria yang lebih ketat dalam perekrutan calon petugas KPPS di masa mendatang.

“Ke depan harus bisa mulai kita pikirkan untuk memberi batas atas usia keterlibatan sebagai petugas KPPS di tingkat TPS,” kata Titi.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nz

Image caption

Warga mengusung jenazah Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019). Tommy Heru merupakan anggota Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 19 Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, meninggal diduga karena kelelahan setelah menjalankan tugas.

Menurut penuturan Painen yang menjadi salah satu petugas KPPS di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ia hanya memberikan ijazah pendidikan terakhirnya sebagai persyaratan menjadi petugas KPPS. Ia mengikuti pengarahan KPU beberapa waktu sebelum hari pencoblosan.

“Langsung praktik, langsung. Enggak tahu kalau sampai dua hari seperti itu loh, sampai enggak tidur, sampai pagi. Untung alhamdulillah kuat,” tutur Painen.

Ia tak diminta mengikuti pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun psikologis, sebelum menjalani peran sebagai petugas KPPS yang menuntut banyak waktu dan energi.

“Kalau saya kemarin sepertinya enggak ada (pemeriksaan kesehatan),” imbuh Painen.

Ia terkejut karena harus begadang semalam suntuk demi menyelesaikan penghitungan suara di TPS-nya. Itu adalah kali pertamanya menjadi petugas KPPS.

“(Saya kira) telat-telatnya paling sampai malam jam tujuh. Nah ini sampai harus menyelesaikan itu kan,” ujar Painen.

IDI usulkan pemeriksaan kesehatan

Selain akan melakukan penelitian khusus, dalam diskusi yang berlangsung dua jam itu, ketua Dewan Pertimbangan IDI, Zubairi Djoerban, mengajukan usul agar para calon petugas KPPS mendatang menjalani pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dapat memberi informasi dan data tentang riwayat kesehatan petugas sekaligus memberi gambaran apakah yang bersangkutan memiliki tendensi untuk bunuh diri seandainya stres karena mengalami overwork alias kelebihan beban kerja.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Jojon/hp

Image caption

Petugas KPPS melihat tanda bukti pencoblosan pada perhitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 24 Kelurahan Watubangga, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (27/04). Akibat pengunduran diri tiga anggota KPPS di TPS tersebut menyebabkan perhitungan suara sampai malam hari dan hujan deras juga menjadi penyebab mundurnya waktu perhitungan.

“Pemeriksaan itu adalah paket pemeriksaan kesehatan (fisik) dengan paketpemeriksaan psikiatri dan tes namanya MMPI,” ujar Zubairi.

Ia mengaku bahwa hal itu juga ia lakukan ketika memeriksa kesehatan para calon presiden dalam kontestasi pilpres 2009 dan 2014, ketika ia menjadi pemimpin tim pemeriksa kesehatan capres.

“Jadi itu mungkin sekali bisa dipakai, mungkin dalam cara yang lebih sederhana.”

Data riwayat kesehatan, dalam hal ini, menjadi penting karena dapat menjadi acuan bagi tenaga medis dalam menangani pasien petugas KPPS yang mengalami sakit.

Untuk kasus ratusan kematian petugas KPPS, seandainya data tersebut tersedia, maka hal itu dapat memperjelas penyebab kematian para korban dan membantu untuk mencegah jatuhnya lebih banyak lagi korban.

Pasalnya, ketiadaan data tersebut menciptakan informasi yang simpang siur yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

“Data menjadi perlu – data lebih rinci – untuk mengobati lebih dari 4.602 yang sakit supaya lebih tepat (penanganannya) dan untuk menepis hoaks yang berseliweran,” imbuh Zubairi.

Image caption

Daeng Muhammad Faqih, ketua umum PB IDI.

Ketua Umum PB ID, Daeng Muhammad Faqih, memastikan bahwa penyebab kematian para petugas KPPS bukanlah kelelahan. Menurutnya, kelelahan bukanlah penyebab, melainkan pemicu.

“Kelelahan itu salah satu faktor risiko saja yang men-trigger atau memperberat terjadi suatu penyakit. Penyakit itu yang timbulkan kematian,” ungkap Daeng.

Hingga 12 Mei lalu, Kementerian Kesehatan mencatat 455 kasus kematian petugas KPPS yang berasal dari 17 provinsi yang datanya telah masuk. Provinsi Jawa Barat adalah daerah dengan kasus kematian terbanyak, yaitu 177 kasus.

Dari seluruh korban, sebagian besar meninggal dunia beberapa hari setelah hari pencoblosan, dengan rentang usia paling banyak antara 50-59 tahun (29%).

Stroke dan gagal jantung menjadi penyebab kematian paling banyak dari ke-455 kasus yang ada.

Saran bentuk TGPF

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang juga komisioner Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan bahwa kasus kematian ratusan petugas KPPS sebelumnya tidak diprediksi menjadi masalah pemilu.

“Dari proses ini (pemilu), tidak ada satu pun yang akan menyentuh persoalan kematian, itu masalahnya,” ujar Aidul yang juga menjadi pembicara dalam diskusi di kantor PB IDI, Senin (13/05).

Image caption

Aidul Fitriciada Azhari, Guru Besar Ilmu Hukum UMS dan komisioner Komisi Yudisial.

Menurutnya, KPU gagal mengantisipasi dengan baik potensi masalah dari fenomena tersebut.

Kasus kematian petugas KPPS sendiri bukan pertama kali terjadi. Pada pemilu tahun 2014, diketahui 144 petugas KPPS meninggal dunia.

“Saya mendengar sendiri dari KPU bahwa sebenarnya mereka menyadari akan pekerjaan yang overtime, mereka sadar,” ujarnya.

Menurutnya, upaya antisipasi oleh KPU dilakukan dengan mengeluarkan peraturan yang mengurangi batas jumlah pemilih di tiap TPS, yang tadinya 500 orang menjadi 300 saja.

Akan tetapi, hal itu menjadi tidak efektif menurutnya, ketika Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS.

“Memperpanjang waktu sampai jam 12 hari berikutnya dan tidak boleh jeda. Nah, itu juga berpengaruh,” ujar Aidul.

Untuk itu, Aidul menyarankan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin hak hidup warga negaranya, dalam hal ini petugas KPPS, untuk segera mengambil tindakan.

Mengawal pemilu: Dari TPS sampai nasional dikawal saksi dan ‘dugaan kecurangan’
KPU dan faktor ‘human error’: Bagaimana peran saksi?

Ia menunjuk presiden sebagai pemimpin negara untuk melakukan tindakan drastis dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertugas mengusut kasus tersebut.

“Beberapa kalangan, beberapa perguruan tinggi, kemudian asosiasi itu membentuk tim, seharusnya kan presiden melakukan hal yang kurang lebih sama.

“Intinya sebenarnya adalah bagaimana memberikan perhatian dan respons yang memadai terhadap situasi yang saya kira kalau dibiarkan terus itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik,” pungkas Aidul.

Ubah batas atas usia petugas KPPS

Peneliti sekaligus Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, berpendapat bahwa kegagapan berbagai pihak dalam menghadapi pemilu serentak untuk pertama kalinya berkontribusi pada kasus kematian ratusan petugas KPPS.

Kegagapan itu terdorong oleh terlalu padatnya agenda demokrasi Indonesia selama lima tahun terakhir, dengan tiga tahapan pilkada serentak yang diakhiri dengan pilpres dan pileg serentak.

“Seolah-olah terengah-engah berkejar-kejaran dengan waktu dengan segala persiapan sambil juga seperti tergagap dengan berbagai hal yang baru,” ujar Titi.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Basri Marzuki/pd

Image caption

Petugas KPPS menunjukkan kertas suara kepada saksi pada perhitungan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (27/04).

Selain itu, terbatasnya ruang gerak KPU dalam menentukan teknis pelaksanaan pemilu di lapangan membuat antisipasi masalah overwork alias kelebihan beban kerja petugas KPPS tak terselesaikan.

Keterbatasan itu dianggap Titi bermula dari terlalu detilnya Undang-undang Pemilu mengatur teknis pelaksanaan pemilu di lapangan.

“Misalnya, waktu dimulainya pemungutan suara, kapan harus selesainya penghitungan suara, itu kan sebenarnya dikunci di undang-undang, makanya KPU sulit bergerak, kan.

“Ketika KPU ingin mengubah itu kan ya harus pergi ke MK, termasuk juga soal jumlah personel KPPS,” imbuh Titi.

Titi lantas menyinggung soal kriteria usia petugas KPPS yang diduga menyumbang penyebab kematian ratusan petugas. Menurutnya, sebaiknya batas atas usia petugas KPPS mulai dirundingkan, mengingat petugas KPPS yang meninggal dunia adalah mereka dengan usia lanjut.

“Karena memang beban kerja mereka relatif dalam waktu singkat, tapi nonstop. Tidak seperti KPU yang kerjanya juga berat, tapi kan masih ada jeda yang relatif memberi ruang mereka untuk beristirahat.

“Mungkin (batas bawah) usia 17 (tahun) sudah baik, tapi kita juga perlu mempertimbangkan untuk memberi batas atas usia, misal, apakah batas atas usianya 50 tahun,” katanya.


Artikel yang berjudul “Ratusan petugas KPPS meninggal, IDI usulkan tes kesehatan, peneliti sarankan pengetatan kriteria” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Cacar monyet: antisipasi Indonesia dan tiga hal lain tentang virus asal Afrika

KesehatanHak atas foto
AFP

Image caption

Virus cacar monyet selama ini disebut menjangkiti warga Afrika bagian tengah dan barat.

Pemerintah Kota Batam memperketat pengawasan terhadap penumpang kapal dan pesawat dari Singapura untuk mengantisipasi virus cacar monyet.

Antisipasi itu diklaim dilakukan setelah otoritas Singapura mengumumkan seorang warga Nigeria terbukti terjangkit dan membawa virus cacar monyet dari negaranya.

Meski virus ini dinilai tidak mematikan, ruang isolasi dan alat pendeteksi suhu tubuh disiagakan di pintu masuk Batam, kota terbesar terdekat Indonesia dari Singapura.

“Seluruh rumah sakit swasta dan puskesmas kami minta waspada. Kalau ada yang mencurigakan, langsung rujuk ke RS Embung Fatimah dan RS BP Batam,” kata Kepala Dinas Kesehatan Batam, Didi Kusmarjadi, Senin (13/05).

Batam dan Singapura berjarak sekitar satu jam perjalanan laut. Merujuk data imigrasi, warga asing terbanyak yang masuk ke Batam berasal dari negara tersebut.

Kepada BBC News Indonesia, Didi mengatakan sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia, Batam mempunyai strategi kontigensi menghadapi potensi masuknya virus penyakit dari luar negeri.

Selama ini, kata Didi, otoritas Batam terbiasa menelisik virus MERS-CoV yang diidap jemaah haji yang baru pulang dari Timur Tengah.

23 orang berinteraksi dengan pria Nigeria

“Kami sudah memiliki rencana, terutama program karantina manusia. Kami sering menangani jemaah haji. Kami rawat, isolasi, dan ternyata banyak yang negatif,” tuturnya.

Merujuk kantor berita Reuters, virus cacar monyet masuk ke Singapura diduga melalui seorang warga Nigeria.

Laki-laki berusia 38 tahun itu disebut telah lebih dulu terinfeksi cacar monyet sebelum mendarat ke Singapura, 28 April lalu. Ia diperkirakan terjangkit virus ini setelah mengkonsumsi daging binatang liar.

Kini sekitar 23 orang yang berinteraksi dengan pria Nigeria itu tengah dikarantina selama 21 hari, sebagai pengawasan penyebaran virus, kata Kementerian Kesehatan Singapura.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Pemerintah Batam menyiagakan ruang isolasi untuk penumpang dari Singapura yang terindikasi mengidap cacar monyet.

Apa virus cacar monyet?

Penyebaran virus ini pertama kali dilaporkan dari Afrika kawasan barat dan tengah pada dekade 1970-an. Deteksi virus cacar monyet pertama di luar Afrika terjadi di Amerika Serikat, tahun 2003.

September 2018, Inggris mengumumkan kasus cacar monyet pertama di negara mereka, yang diduga berkaitan dengan perjalanan seseorang dari Nigeria.

Otoritas kesehatan Singapura menyebut cacar monyet dapat menyerang manusia antara dua hingga empat pekan.

Gejala awal pengidapnya adalah demam, sakit kepala, dan penyebaran semacam jerawat, yang berisi cairan bening atau nanah, ke berbagai bagian tubuh.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Dikunjungi jutaan orang dari berbagai penjuru dunia, Singapura pernah terjangkit wabah SARS pada awal 2000-an.

Bagaimana penularannya?

Didi Kusmarjadi, Kadis Kesehatan Batam, menyebut virus ini dapat merasuk ke tubuh manusia yang mengkonsumsi daging binatang liar, antara lain monyet dan hewan pengerat.

Hingga saat ini, kata Didi, belum terdapat bukti ilmiah yang menyebut virus cacar monyet dapat menular akibat kontak antarmanusia.

“Kalau kita mengkonsumsi hewan yang terkontaminasi virus cacar monyet, baru kita dapat tertuluar,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Penyakit Menular Singapura, Leo Yee Sin, menyebut virus cacar monyet tidak lebih menular ketimbang flu.

Dengan argumentasi itu, seperti dilansir AFP, Leo memperkirakan, “resiko penyebaran cacar monyet di Singapura sangat rendah.”

Hak atas foto
AFP

Image caption

Meski dianggap tidak mematikan, kontak langsung dengan manusia dan hewan yang terjangkit cacar monyet perlu diminimalisir.

Seberapa berbahaya cacar monyet?

Dinas Kesehatan Batam mengkategorikan cacar monyet sebagai self-limiting disease atau penyakit yang dapat hilang dengan sendirinya dari tubuh manusia.

Cacar air disebut dapat mematikan, jika diidap seseorang yang mengalami komplikasi penyakit.

“Penderitanya bisa meninggal kalau mengalami komplikasi akut. Kalau hanya terkena virus dan daya tahan tubuh baik, bisa sembuh sendiri.

“Warga Indonesia umumnya sudah imunisasi cacar, jadi 75% tubuh kita bisa terlindungi dari virus ini,” kata Didi Kusmarjadi.

Bagaimanapun, Badan Kesehatan Dunia (WHO) pernah mendesak otoritas medis di setiap negara untuk segera mengidentifikasi kasus cacar monyet untuk menghentikan potensi wabah.

Masyarakat di kawasan terjangkit cacar monyet diminta menghindari kontak langsung dengan primata, hewan pengerat, dan orang yang tengah mengidap virus tersebut.


Artikel yang berjudul “Cacar monyet: antisipasi Indonesia dan tiga hal lain tentang virus asal Afrika” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Orasi ‘people power’ pendukung Prabowo disebut makar, polisi represif?

makarHak atas foto
DETIK

Image caption

Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Eggi Sudjana, menjadi tersangka pasal 107 KUHP tentang Makar.

Seruan people power yang makin sering disuarakan sejumlah tokoh pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk merespons tuduhan adanya kecurangan pemilu berbuntut pada penetapan tersangka makar oleh polisi.

Setidaknya hingg Minggu (12/05), sudah ada satu tersangka yakni Eggi Sudjana dari Tim Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Dua lainnya yang berstatus terlapor dan saksi yaitu Kivlan Zein dan Permadi.

Pada kasus Eggi Sudjana, saat berorasi di Rumah Kertanegara saat pencoblosan 17 April 2019, ia menyerukan people power di muka pendukung Prabowo-Sandiaga.

“Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan, karena ini sudah kedaulatan rakyat. Bahkan mungkin ini cara dari Allah untuk mempercepat Prabowo dilantik. Tidak harus menunggu 20 Oktober. Inilah kekuatan people power. Insya Allah,” kata Eggi.

Sedangkan Kivlan Zein, dalam sebuah video singkat yang tersebar di media sosial, mengajak orang-orang yang hadir mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan tujuan mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf dari kontestasi Pilpres 2019.

“Tanggal 9 kita merdeka. Ikuti saya ke Lapangan Banteng tanggal 9 kita akan merdeka. Siapa pun yang menghalangi kita lawan,” ujar Kivlan.

Sementara Permadi, menyebut-nyebut jalan revolusi sebagai satu-satunya cara menyelesaikan permasalahan di mana “China dan dua miliar penduduknya” disebutnya sebagai pihak “yang akan menyerbu Indonesia”.

“Tadi saya katakan, apa yang dikatakan Bapak semuanya benar, tapi tak bisa diselesaikan dengan perundingan dan konstitusi, kecuali dengan revolusi. Karena itu korban pasti besar. Sudah saya katakan tanpa revolusi kita tidak akan menyelesaikan masalah Indonesia,” ujar Permadi.

Menanggapi seruan dan ajakan yang dilontarkan para pendukung Prabowo-Sandiaga itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menyebutnya sebagai bentuk aspirasi, bukan ingin menggulingkan pemerintah.

Ia menegaskan penyampaikan pendapat atau aspirasi semacam itu adalah hak konstitusi warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Image caption

Polisi berdialog dengan salah satu pengunjuk rasa menuntut diusutnya dugaan kecurangan Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (09/05).

“Orang mengkritik pemerintah, bukan otomatis makar. Jangan sampai pemerintah ini yang mengkritik dituduh makar. Kan bisa diklarifikasi maksud pernyatannya apa,” jelas Andrea Rosiade kepada BBC News Indonesia, Minggu (12/05).

Andre menyesalkan sikap kepolisian yang langsung menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka. Begitu pula dengan sempat mencekal Kivlan Zein pada Jumat lalu.

Malah menurutnya, penetapan tersangka ini menunjukkan pemerintah “paranoid” terhadap kritik publik.

“Pemerintah benar-benar ketakutan. Padahal demonstrasinya aman, damai, dan bikin surat pemberitahuan ke polisi,” katanya.

Dia juga mengatakan, sangkaan makar itu mengada-ada. Sebab demonstran yang ikut serta mayoritas “emak-emak” yang tidak memiliki kekuatan besar untuk menggulingkan pemerintah.

“Nah emak-emak apa mungkin menggulingkan pemerintah? Yang demo itu kan emak-emak, apa mungkin pemerintah belum apa-apa dikawal Brimob. Seakan-akan emak-emak itu teroris. Jangan sampai emak-emak dan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi disumbat. Belum apa-apa ditakuti dengan makar,” katanya.

Kendati demikian, ia menolak disebut bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) di balik ide gerakan people power ataupun revolusi yang disuarakan Eggi dan Permadi.

“Kita nggak tahu, kalau BPN mengambil langkah-langkah konstitusional, melapor ke Bawaslu bawa data. Kami tidak bisa mengontrol seluruh pendukung Prabowo untuk berkomentar. Tapi kita imbau bahwa dengan jalan damai. Kalau mau demonstrasi atau people power dengan cara yang damai,” sambungnya.

‘Terlalu subjektif dan represif

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, mengatakan penetapan pasal makar oleh Kepolisian terhadap Eggi Sudjana, Kivlan Zein, dan Permadi, tidak cukup kuat dan justru terkesan represif.

Sebab pengenaan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP, sangat subjektif di mana tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindakan makar atau tidak.

“Pasal 107 itu kan permulaan dasar dari niat untuk memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Nah apa iya sudah tergambar dari perbuatan itu? Kalau secara subjektif polisi, mungkin iya. Tapi kemampuan untuk mewujudkan delik itu ada atau tidak, kok menurut saya belum ya…,” ujar Eva Ahyani Djulfa kepada BBC News Indonesia.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Image caption

Massa yang tergabung dalam GNPF Sumut melakukan aksi ‘long march’ menuju kantor Bawaslu Sumut, di Medan, Jumat (10/05). Mereka menuntut Bawaslu Sumut untuk melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurut Eva, ucapan ataupun seruan people power yang dilontarkan pendukung Prabowo tidak serta merta membuktikan akan terjadinya makar.

Untuk mendukung tindakan itu, Kepolisian setidaknya harus menyertakan bukti-bukti konkret dan hal itu terdapat di Pasal 108.

“Kalau pasal 108 itu kan permulaan dasar dari perbuatan. Yaitu berupa serangan, parameternya bisa persenjataan. Itu kalau mau objektif,” tukasnya.

“Atau misalnya dia sudah membentuk kabinet pemerintahan. Sudah melakukan suatu declare konsep negara yang berbeda dengan Republik Indonesia. Mungkin itu bisa dijadikan pembanding,” terang Eva.

Berdasarkan penilaiannya, ucapan people power itu adalah bentuk kebebasan berkespresi atau berpendapat semata. Kalaupun, ada indikasi akan terjadi tindakan makar, Kepolisian mestinya sudah bisa mengawasi dan mengantisipasi.

“Jangan-jangan dia membual saja, menyampaikan sesuatu apakah akan terjadi atau tidak, polisi masih bisa mengawasi sebelum terjadi.”

“Jadi polisi harus menunda pasal makar sampai ada suatu titik poin kemampuan delik 108 itu muncul.”

Yang dikhawatirkan Eva, penggunaan Pasal Makar berpotensi menjadi “pasal karet” untuk membungkam suara-suara yang mengkritik pemerintah. Kondisi itu, kata dia, terjadi pada zaman Orde Baru.

“Saya kira kita akan kembali ke era Orde Baru ketika delik-delik subversif ini dimunculkan. Saya tidak menginginkan kondisi itu ada lagi,” imbuhnya.

‘Sudah sesuai prosedur’

Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, mengklaim penetapan tersangka terhadap Eggi Sudjana sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara profesional.

Sebab pihaknya telah menelaah kasus itu dalam gelar perkara yang menyertakan barang bukti berupa rekaman video orasi Eggi di Rumah Kertanegara pada 17 April 2019.

“Iya ada barang bukti video, kemudian juga pemberitaan di media online,” ujar Argo Yuwono kepada BBC News Indonesia, Minggu (12/05).

“Kalau polisi ada saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Jadi sesuai dengan SOP dan profesional saja yang kita lakukan,” sambungnya.

“Kalau orang lain ngomong (polisi subjektif), kita tidak tahu dia dapat data dari mana, asumsi atau bukan.”

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Image caption

Massa yang tergabung dalam GNPF Sumut melakukan aksi ‘long march’ menuju kantor Bawaslu Sumut, di Medan, Jumat (10/5/2019).

Menurut Argo, penggunaan pasal makar tak harus membutuhkan bukti dukungan berupa persenjataan atau adanya pembentukan kabinet baru. Sebab apa yang diucapkan Eggi, katanya, sudah cukup membuat “onar”.

Kendati, hal itu akan dibuktikan di persidangan.

“Makar bukan artinya sudah rata, perang semuanya baru dikatakan makar. Bunuh-bunuhan baru makar, bukan begitu. Itu sudah mengucapkan dengan membuat keonaran sudah dikatakan seperti itu,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, kata Argo, Eggi tidak hanya dikenai pasal makar, tapi juga pasal tentang hoaks.

Dalam orasinya, Eggi ditudding “menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap”.

Rencanya, Senin (13/05) Eggi Sudjana akan diperiksa sebagai tersangka setelah sebelumnya tak memenuhi panggilan polisi pada Jumat (03/05).

Sementara itu, Eggi menyebut status tersangka terhadap dirinya sebagai “kesalahan konstruksi hukum” dan mengajukan praperadilan terkait status tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Yang kita persoalkan adalah capres, bukan presiden. Jadi kalau kita (melakukan) people power dituduh makar, itu salah alamat. Karena kita tidak mempersoalkan pemerintahan yang sah. Tidak. Kita hanya mempersoalkan capres yang curang. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Eggi.


Artikel yang berjudul “Orasi ‘people power’ pendukung Prabowo disebut makar, polisi represif?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita