Baiq Nuril: Rencana pemberian amnesti Presiden Joko Widodo melalui DPR ‘tidak akan ada kesulitan’

baiq nurilHak atas foto
Antara

Image caption

Eksekusi Baiq Nuril masih ditunda kejaksaan dan ia masih bebas dari hukuman sambil menunggu upaya amnesti.

Rencana pemberian amnesti Presiden Joko Widodo kepada Baiq Nuril, guru perempuan yang dipidanakan karena rekaman percakapan mesum kepala sekolah, diperkirakan tidak akan mengalami ganjalan di rapat paripurna DPR, yang akan diselenggarakan Selasa (16/07).

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar mengatakan isu “populis” ini tidak akan menghadapi ganjalan di dewan.

Amnesti Presiden Joko Widodo merupakan harapan terakhir Nuril setelah upaya peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung.

“Berdasarkan isu populis, biasanya di dewan tidak ada kesulitan dukungan itu…Di paripurna tak akan ada kesulitan, saya tak mau mendahului paripurna, apakah akan ada yang bersikap lain. Feeling (perasaan) saya kalau lihat situasi sekarang akan disetujui oleh dewan,” kata Indra.

Media playback tidak ada di perangkat Anda

Kronologi kasus Baiq Nuril.

“Semangatnya di beberapa faksi akan mendukung, karena isu itu populis dan menyangkut kepentingan rakyat,” tambahnya.

Surat Presiden Jokowi yang telah diterima DPR dan dijadwalkan akan dibacakan dan akan diminta tanggapan dari para anggota dewan, kata Indra.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Kepala Staf Kepresidenan Moledoko (kiri) menerima surat permohonan amnesti dari terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril Maknun (tengah) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka di Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/07)

Surat presiden itu menyebutkan hukuman terhadap Baiq Nuril “menimbulkan simpati dan solidaritas yang meluas di masyarakat,” yang “bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang.”

“Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan melalui proses peradilan, kami mengharapkan kesediaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti,” demikian surat presiden yang diunggah di akun Instagram anggota dewan Rieke Diah Pitaloka.

Rieke Diah Pitaloka mendampingi Nuril menyerahkan permohonan amnesti melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara dan denda Rp500 juta setelah dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus penyebaran informasi percakapan mesum kepala sekolah tempat ia pernah bekerja.

Hakim kasasi MA menyatakan Nuril bersalah atas sangkaan “mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan” yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Eksekusi mantan guru honorer di Mataram ini ditunda oleh kejaksaan dan saat ini masih bebas.

Putusan MA ini membatalkan vonis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Mataram pada Juli tahun lalu yang menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah dan dia dibebaskan dari status tahanan kota.

Pengacara Nuril, Joko Jumadi, melalui keterangan tertulis menyatakan permohonan amnesti itu “akan dibahas Komisi III dan kemudian dibawa ke Badan Musyawarah. Baru setelah DPR reses, sekitar 26 Juli DPR akan memberi pertimbangan kepada presiden.”

“Meski DPR belum memberi pertimbangan, dari pertemuan sebelumnya semua fraksi telah sepakat memberi pertimbangan kepada presiden untuk memberi amnesti Baiq Nuril,” tambah pengacara Nuril itu.

Amnesti baru dianggap sah setelah diterbitkan presiden dalam bentuk keputusan presiden.

Baiq Nuril dihukum penjara karena merekam percakapan mesum kepala sekolah yang menggodanya di tempat bekerja.

Kepala sekolah dimutasi dan melaporkan Nuril ke polisi atas tuduhan menyebarkan rekaman elektronik itu.

Akibatnya ibu tiga anak itu ditahan polisi pada Maret 2017 dan diadili.

Pada sidang 26 Juli 2017, hakim membebaskannya namun jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.


Artikel yang berjudul “Baiq Nuril: Rencana pemberian amnesti Presiden Joko Widodo melalui DPR ‘tidak akan ada kesulitan'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Taman Baca di Bali menyediakan literatur kiri, berniat ‘mengusir kebodohan’

bukuHak atas foto
Anton Muhajir

Image caption

Seorang pengunjung Taman Baca Kesiman di Denpasar, Bali, sedang memilih buku untuk dibaca.

Sebuah taman baca di Denpasar, Bali, menjadi tempat bagi khalayak yang ingin membaca dan mendiskusikan buku-buku beraliran kiri. Pemiliknya menganggap stigmatisasi terhadap buku-buku kiri hanya akan melanggengkan pembodohan.

Deretan orang dari beragam usia duduk sembari memegang buku di Taman Baca Kesiman (TBK) Denpasar, Bali.

Mereka tenggelam dalam bacaan masing-masing, mulai dari Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer, Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka, sampai Sisi Gelap Pulau Dewata karya Geoffrey Robinson.

TBK didirikan pada 2014 lalu oleh pasangan suami-istri, Agung Alit dan Hani Duarsa, di atas sekitar 15 are lahan di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

Keduanya kemudian menyediakan beragam buku ke dalam koleksi perpustakaan, termasuk buku-buku beraliran kiri

“Saya yakin membaca bisa mendorong perubahan. Membaca akan membuka wawasan. Mengusir kebodohan. Karena itu penting sekali untuk tidak hanya membaca, tetapi juga berdiskusi,” paparnya kepada wartawan Anton Muhajir yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“TBK adalah tempat mendidik kesadaran kritis karena kehidupan berbangsa negara membutuhkan warga cerdas juga,” lanjutnya.

Hak atas foto
Anton Muhajir

Image caption

Agung Alit, membuka Taman Baca Kesiman sejak 2014 lalu.

Shaumi Slamiaty termasuk salah satu mahasiswa yang mengaku semula apatis terhadap isu-isu di luar urusan kuliahnya. Namun, setelah rajin bermain ke TBK, mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Udayana ini mengaku mendapatkan perspektif kritis pada isu-isu lain.

“Sebagai mahasiswa, saya dulu benar-benar tidak tahu apa-apa. Paling hanya tahu sekadar teori kuliah, misalnya konservasi. Saya tidak pernah belajar ada apa di balik itu. Namun, di sini saya belajar tentang sistemnya, tidak hanya pengertian. Jadi lebih tahu ada apa di balik apa yang kita pelajari,” kata Shaumi.

Dari semula hanya sebagai pengunjung, Shaumi kini bekerja pula di TBK sebagai asisten manajer program. Sehari-hari dia mengelola program dan kegiatan di TBK. Sebagai orang yang tidak dulu tidak terlalu suka baca buku, kini dia bisa memahami isu-isu lain melalui diskusi.

“Diskusi berguna untuk mereka yang tidak terlalu suka baca tetapi mendengarkan,” lanjutnya.

Hak atas foto
Anton Muhajir

Image caption

Pintu masuk Taman Baca Kesiman dilengkapi patung mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Stigmatisasi buku-buku kiri

Alit menilai stigmatisasi terhadap buku kiri yang selama ini terjadi di Indonesia hanya untuk melanggengkan pembodohan.

“Sekarang isu seperti itu tidak kena, tidak bisa dipakai lagi. Kalau masih menuduh seperti itu, datang saja dan ikut. Program-program di sini kan terbuka,” jawabnya.

Menurutnya, pemberangusan buku adalah hal yang sia-sia.

“Sekarang jika toh buku dilarang, orang bisa mencari secara online. Sekarang ada Internet. Orang bisa mengakses dari mana-mana,” ujarnya.

“Kalau ada sweeping buku, itu kemunduran. Kalau itu tetap terjadi, sumbernya tetap kepicikan. Itu sangat tidak mendidik. Kenapa memelihara kepicikan? Kita tidak bisa memperlakukan anak muda sekarang seperti itu. Lebih baik kita buka dan kasih tahu,” lanjutnya.

Shaumi lantas menimpali. Dirinya mengaku heran dengan maraknya penyisiran buku yang dianggap berideologi kiri.

“Buku itu sangat berharga, tetapi kenapa ada pihak-pihak yang membredel tanpa tahu isinya. Kenapa? Apa yang salah?” tanyanya.

Hak atas foto
Anton Muhajir

Image caption

Diskusi rutin yang diadakan Taman Baca Kesiman.

Diskusi peristiwa 1965

Alit bersama kakaknya yang juga antropolog, Degung Santikarma, menggagas Taman 65 di rumah tua mereka di Kesiman, Denpasar.

Taman 65 pernah menjadi ruang untuk berdiskusi tentang isu-isu 1965, sesuatu yang kerap menjadi topik bahasan di TBK.

Pada Februari lalu, misalnya, TBK menggelar nonton bareng film berjudul Sekeping Kenangan.

Film dokumenter berdurasi 50 menit ini menceritakan tentang proses rekaman ulang lagu-lagu para tahanan politik (tapol) yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hadhi Kusuma, pembuat film muda yang juga aktif di TBK, mendokumentasikan perekaman ulang lagu-lagu milik para tapol yang pernah dipenjara di Penjara Pekambingan, Denpasar.

Para mantan tapol yang rata-rata kini berusia di atas 70 tahun itu menyanyikan lagi lagu-lagu mereka selama di penjara.

Cara ini, menurut Alit, merupakan salah satu metode untuk membuka ingatan khalayak soal peristiwa kelam itu.

“Biar kejadian semacam itu tidak terulang lagi. Karena itu perlu membaca buku, termasuk soal 1965,” katanya.

Pada saat kekerasan 1965 terjadi, orang tua Alit termasuk salah satu korban. Sampai saat ini jenazahnya tidak ditemukan.

Hak atas foto
Anton Muhajir

Image caption

Mural wajah Pramoedya Ananta Toer menghiasi salah satu sudut Taman Baca Kesiman.

Ruang diskusi

Toh, diskusi yang digelar di TBK tidak melulu soal peristiwa 1965.

Mengangkat tema Suka Duka di Tana Bali, diskusi bulanan TBK menyajikan polemik yang terjadi di Bali, seperti kisah pengguna narkoba, waria, pekerja seks komersial, hingga reklamasi Teluk Benoa.

“Di sisi lain kami sadar Bali dan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Mumpung kita ada buku, kita bikin satu tempat di mana orang bisa membaca dan bertemu. Kami ingin berkontribusi dengan membangun Bali yang lebih toleran, menghargai kebhinekaan dan kesetaraan,” kata Alit.

Ada pula diskusi bertema spesifik, seperti pada Februari lalu ketika TBK menggelar aneka kegiatan untuk merayakan hari kelahiran sastrawan terkemuka Indonesia, Pramoedya Ananta Toer.

Merayakan Bulan Pram, begitu istilah merujuk pada perayaan itu, TBK menggelar pemutaran film, diskusi buku, pameran seni jalanan, dan temuwicara.

Karya-karya seniman jalanan menampilkan tidak hanya wajah Pram, tetapi juga kutipan-kutipan Pram, di media papan triplek berukuran 1×1 meter.

“Selama penderitaan datang datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia.” Demikian salah satu kutipan Pram yang terpampang.


Artikel yang berjudul “Taman Baca di Bali menyediakan literatur kiri, berniat ‘mengusir kebodohan'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Rencana Ijtima Ulama pascapertemuan Jokowi-Prabowo: Akankah Prabowo kehilangan dukungan PA 212?

Jokowi PrabowoHak atas foto
Antara Foto/ Akbar Nugroho Gumay

Persaudaraan Alumni (PA) 212 berencana menggelar Ijtima Ulama keempat untuk menentukan sikap pascapertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, meski pengamat memperkirakan kelompok tersebut tidak akan meninggalkan Prabowo karena adanya keterkaitan kepentingan.

Ijtima Ulama keempat rencananya akan digelar pada awal Agustus, ujar juru bicara PA 212, Novel Bamukmin.

“Kita harus mengadakan musyawarah atau mengambil keputusan atas sikap politik Prabowo. Kita bersama atau sudah selesai urusan kita? Itu harus disikapi,” ujar Novel.

Image caption

Ijtima Ulama 3 menuduh terjadi kecurangan dan kejahatan dalam Pemilu 2019.

Novel mengatakan ia menyayangkan pertemuan Prabowo dan Jokowi yang tidak didahului komunikasi dengan PA 212, kumpulan kelompok Islam yang mulai melakukan pergerakan sejak kasus tuduhan penistaan agama membelit mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pada 2016.

Jokowi dan Prabowo bertemu untuk pertama kalinya sejak pemungutan suara April lalu di stasiun MRT Lebak Bulus pada Sabtu (13/07).

Dalam pertemuan itu Prabowo mengatakan “Selamat bekerja” kepada Jokowi.

Novel mengatakan sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres, Prabowo belum berkomunikasi dengan PA 212.

“Kok nyelonong (bertemu Jokowi) tanpa ada komunikasi dengan kita?” tanya Novel.

Sementara, politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan Prabowo akan segera bertemu dengan seluruh pendukung dan relawannya untuk membahas pertemuannya dengan Jokowi.

Hak atas foto
Antara Foto/ Wahyu Putro A

Image caption

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres, Prabowo disebut belum melakukan komunikasi dengan PA 212.

Andre menegaskan pertemuan Jokowi-Prabowo tidak diikuti kesepakatan-kesepakatan politik tertentu, seperti penentuan menteri-menteri dalam kabinet.

“Kemarin itu pertemuan kebangsaan, dua negarawan bertemu dalam rangka menurunkan tensi dan polarisasi agar Indonesia guyub kembali,” katanya.

Apa yang akan dibahas di Ijtima Ulama keempat?

Novel menyebut Ijtima Ulama keempat akan membahas sejumlah hal yang terjadi semasa pemilu, seperti demo 22 Mei hingga putusan MK.

Selain itu, ujarnya, akan dibahas pula soal sejumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, hingga pemidanaan sejumlah pihak pendukung Prabowo—yang dicurigainya sebagai bentuk kriminalisasi ulama.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Prabowo Subianto didampingi Sandiaga Uno saat mengklaim kemenangan Pilpes 2019 dengan sejumlah anggota PA 212 (18/04).

Novel menambahkan PA 212 akan menilai sikap partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Adil dan Makmur yang mendukung Prabowo saat Pilpres.

“Kita melihat ke depan siapa yang bisa bersama dengan kita untuk memperjuangkan keadilan,” ujarnya.

Muncul gerakan #KamiOposisi dari PKS

Mardani Ali Sera, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sekutu Partai Gerindra dalam Pilpres lalu, menyatakan komunikasi politik dan silaturahmi adalah hal yang baik.

Namun, kata Mardani, yang sebelumnya mencanangkan gerakan #2019GantiPresiden, sikap berbeda juga baik untuk mendidik masyarakat untuk tetap rasional.

Hak atas foto
Biro Pers Sekretariat Presiden

Image caption

Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus.

“Karena itu saya pribadi berharap saat pertemuan ada sikap tegas menyatakan #KamiOposisi. Dan oposisi itu baik karena energi pendukung Pak Prabowo dapat tersalurkan secara positif,” ujar Mardani dalam pesan tertulisnya.

Ia menambahkan ia mendukung diadakannya Ijtima Ulama.

“Akan baik jika Ijtima Ulama bisa tegas menyatakan diri #KamiOposisi dan membuat road map penguatan umat lima tahun ke depan hingga siap mengikuti kontestasi 2024,” katanya.

Dukungan PA 212 ‘masih penting untung Prabowo’

Pengamat politik dari Puskapol UI, Delia Wildianti, menyebut Prabowo akan tetap mencoba mengakomodir kepentingan ulama dan PA 212, yang memberi dukungan sangat besar padanya saat Pilpres lalu.

Kelompok tersebut sebelumnya aktif berunjuk rasa menuntut pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019 saat sidang sengketa Pilpres di MK berlangsung.

Delia menyebut PA 212 adalah basis pendukung Prabowo yang kuat dan dianggap penting karena terdiri dari ulama-ulama sehingga mampu mempengaruhi masyarakat.

Hak atas foto
Biro Pers Sekretariat Presiden

Image caption

Jokowi menyatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo Subianto adalah “pertemuan seorang sahabat, kawan, saudara” yang sudah direncanakan sejak lama.

Dukungan massa Muslim itu, ujarnya, sangat penting untuk Prabowo dan juga partainya Gerindra, kala mereka memutuskan menjadi oposisi pemerintah.

Misalnya, saat Gerindra beradu soal kebijakan di parlemen dengan partai pendukung pemerintah, ujarnya.

“Kalau sampai (PA 212) meninggalkan (Prabowo), saya rasa tidak sampai ke situ karena Prabowo juga pastinya akan mencoba untuk mengakomodir banyak kepentingan-kepentingan tadi yang harus dia selamatkan,” kata Delia.

Hak atas foto
Detik.com/Istimewa

Image caption

Habib Rizieq Shihab mendukung calon presiden Prabowo Subianto.

Delia menilai saat pilpres lalu, kedua belah pihak, yakni kubu Prabowo dan PA 212 “saling memanfaatkan momentum”.

Prabowo, ujarnya, membutuhkan dukungan massa yang besar.

Hak atas foto
Donal Husni/NurPhoto via Getty Images

Image caption

Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak terlepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 2016.

Di sisi lain, kelompok PA 212, ujar Delia, memiliki beberapa kepentingan yang tidak dapat diakomodasi kubu Jokowi, seperti pemulangan pemimpin FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

Oleh sebab itu, ujarnya, mereka menyatakan dukungan ke Prabowo dan politik identitas menjadi sangat kuat pada Pilpres 2019.

“Kalau mereka (PA 212) dikatakan berpolitik, ya berpolitik, karena mereka berkepentingan, dan kepentingan itu dititipkan pada kontestan pemilu,” ujarnya.


Artikel yang berjudul “Rencana Ijtima Ulama pascapertemuan Jokowi-Prabowo: Akankah Prabowo kehilangan dukungan PA 212?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Literatur kiri, antara muda-mudi kritis dan stereotip komunis

BukuHak atas foto
ANTARAFOTO/Hendra Nurdiyansyah

Image caption

Di tengah produksi buku yang minim, bacaan alternatif kerap distigma karena memuat gagasan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Kelompok muda-mudi yang dianggap kritis bermunculan seiring gelombang penerbitan buku-buku berhaluan progresif. Penerbit independen hingga perpustakaan ruang terbuka digagas untuk memicu literasi alternatif.

Namun di tengah produksi buku nasional yang dinilai krisis, pemerintah bertekad memusnahkan bacaan yang tak sesuai ideologi negara. Buku-buku itu disebut berpotensi melahirkan kaum radikal dan komunis.

Handoko tenggelam dalam beragam judul buku saat menghadapi segala kerumitan hidup sebagai perantau di Jakarta tahun 2013. Usai lulus sekolah kejuruan di Yogyakarta, ia memutuskan kuliah sembari menjadi buruh pabrik di pinggiran ibu kota.

Kewajiban membayar aneka biaya, dari iuran kampus sampai ongkos hidup, bahkan ancaman pemecatan, mempertemukannya dengan solidaritas antarburuh.

Di serikat pekerja, Handoko merasa mendapat pertolongan yang awalnya ia anggap semestinya diberikan pemerintah.

“Saya berkumpul dengan beberapa kawan senasib, saling berkisah tentang pengalaman di PHK dan memperjuangkan pesangon.”

“Dari keluh kesah itu saya mempertanyakan keberadaan negara. Saya mulai mengenal pentingnya berserikat dan membaca,” ujarnya.

Hak atas foto
DETIKCOM

Image caption

Razia buku dilakukan aparat gabungan di beberapa daerah sejak beberapa tahun terakhir.

Kini Handoko bekerja sebagai pegawai di salah satu kementerian di Jakarta. Ia meminta nama aslinya tak disebut karena khawatir komentar tentang perihal berstigma bakal mempersulit kariernya.

Lingkar pertemanan antarburuh, kata Handoko, tak jauh dari buku-buku yang disebutnya progresif atau alternatif. Konten buku itu memuat gagasan yang awam diberangus Orde Baru, dari sosialisme, komunisme, dan anarkisme.

Bacaan itu pula yang disebut Handoko mempengaruhi pemikiran, pola tindaknya, dan pilihan-pilihan dalam kehidupan kesehariannya.

“Dengan membaca literatur dan realitas kehidupan, pemikiran saya yang lebih objektif, saya tidak mudah dihasut.”

“Saya juga jadi tidak percaya manfaat negara. Yang berpengaruh justru solidaritas antarkawan. Rakyat membantu rakyat,” ujarnya.

Namun Handoko toh tidak serta-merta mengklaim dirinya sebagai penyokong komunisme atau paham lain yang bahkan tak boleh dipelajari warga Indonesia. Dari membaca pula, Handoko menilai setiap ideologi memiliki kecacatan tersendiri.

“Buku Gombalnya Globalisasi karya El Figson membuka pikiran saya bahwa negara berhaluan kiri yang memberi harapan keseteraan ternyata tidak benar-benar ada,” ucapnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO

Image caption

Kejaksaan Agung mengklaim memiliki dasar hukum untuk menindak buku yang ‘melanggar ketentuan undang-undang’.

Atas dasar ketertiban dan ketenteraman, Kejaksaan Agung berencana membentuk satuan tugas khusus pengawasan buku. Wacana tersebut didasarkan pada Pasal 69 UU 3/2017 tentang sistem perbukuan yang memberi mereka kewenangan untuk melakukan itu.

Pembentukan satgas ini direncanakan setelah razia buku oleh personel gabungan terdiri dari jaksa, polisi, dan tentara di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir.

Namun juru bicara Kejagung, Mukri, mengklaim pengawasan buku oleh satgas ini bakal bergulir dalam sistem penilaian yang berimbang.

“Bukan cuma buku kiri, tapi juga radikalisme, misalnya aliran yang dilarang undang-undang,” ujar Mukri saat dihubungi beberapa waktu lalu.

“Ini pengamanan, bukan penyitaan, karena konsep itu berdasarkan putusan MK harus melalui proses pengadilan.”

“Kami mengamankan lalu meneliti substansi buku. Kami serahkan ke ahli, kalau ternyata menyangkut komunisme atau anti-Pancasila, akan kami musnahkan. Tapi kalau ada yang mencakup unsur pidana, kami serahkan ke Polri,” kata Mukri.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Buku alternatif termasuk yang memuat istilah komunis selalu dikaitkan dengan Peristiwa 1965.

Sebelum satgas kejaksaan efektif bekerja, razia buku alternatif memaksa gerakan literasi akar rumput berpikir dua kali untuk membahas atau memajang bacaan nonarus utama.

Berbagai razia itu dinilai intimidatif dan dilakukan tanpa penilaian bahkan proses pengadilan.

Rio, pegiat perpustakaan jalanan di Kebayoran, Jakarta, kini bersiasat agar gerakan literasinya terus berlangsung tanpa meninggalkan semangat alternatif dan kritis.

“Kami belajar dari kawan-kawan yang bukunya dirazia. Tadinya banyak buku kiri, ideologi komunis atau anarko, sekarang itu kami simpan dulu,” ujar Rio.

“Kami menampilkan buku yang umum, agar publik terbiasa berliterasi. Kalau mereka ingin membaca buku alternatif, kami bersedia meminjamkan.”

“Intinya jangan sampai buku-buku kiri itu membuat umur perpustakaan kami tidak panjang,” katanya.

Setiap sore akhir pekan, Rio dan beberapa kawannya memajang puluhan buku di atas halaman taman publik Jakarta Selatan. Mereka menamakan lapak itu Bear Garden agar seluruh kalangan tak sungkan mampir dan membaca.

Inisiatif membuka perpustakaan jalanan ini muncul di berbagai kota. Seluruhnya swadaya, nonprofit, dan digerakkan muda-mudi.

“Fokus kami ke buku anak-anak, puisi, novel, dan cerpen. Ada juga buku progresif, tapi kami pilah karena negara kita masih fobia simbol, sensitif pada buku kemerah-merahan,” ujar Rio.

Namun perlukah kita membaca dalam pengawasan dan kekhawatiran tentang stigma dan razia?

Menurut pengelola penerbit Marjin Kiri, Pradewi Tri Chatami, seluruh aktivitas terkait buku semestinya berlangsung ekspresif tanpa kekangan, termasuk dalam proses penerbitannya.

Pradewi berkata, stereotip dan pembatasan bacaan di Indonesia terus ada walau produksi buku yang rendah dan tak sebanding dengan jumlah penduduk.

Marjin Kiri merupakan penerbit buku alternatif yang berbasis di Jakarta. Buku-buku mereka antara lain Anarkisme: Perjalanan Sebuah Gerakan Perlawanan, Di Balik Marx: Sosok dan Pemikiran Freiderich Engles, hingga Kekerasan dan Identitas.

“Kondisi perbukuan di Indonesia masih jauh dari kata bagus, ada razia padahal produksi buku tidak seberapa,” tuturnya.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Jumlah produksi buku Indonesia per tahun dinilai tak sebanding dengan jumlah penduduk.

Merujuk sensus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setiap tahun produksi buku di Indonesia, dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta jiwa, rata-rata tak lebih dari 60.000 judul. Sementara dalam data Ikatan Penerbit Indonesia, angkanya berkisar antara 40.000-45.000.

Bandingkan dengan Inggris, dengan penduduk 66 juta jiwa, pada tahun 2013 menerbitkan 184.000 buku atau Islandia yang sempat mengalami ‘ledakan buku’ di mana perbandingan buku baru dan jumlah warga mencapai 1:10.

Di tengah jumlah buku yang minim, Pradewi menyebut lembaganya berniat menghadirkan alternatif bacaan bagi publik, terutama kalangan akademisi, mahasiswa, dan pelajar. Sayangnya, upaya itu berhadapan dengan pengawasan ketat pemerintah yang disebutnya tak seharusnya ada.

“Sumber bacaan sangat luas. Orang seharusnya dibebaskan memilih bacaan mereka, mau yang populer atau kiri. Biarkan anak muda menentukan apa yang paling pas untuk mereka.”

“Saya tidak mengerti mengapa aparat selalu mencurigai buku kiri, padahal ada buku Mein Kampf yang justru mendorong fasisme, ada buku Islam garis keras yang mengajak jihad dengan cara kekerasan.”

“Penyebaran buku mereka lebih masif dibandingkan kami. Tapi itu tidak pernah jadi perhatian aparat. Apakah mereka dilindungi, saya tidak tahu?” tanya Pradewi.


Artikel yang berjudul “Literatur kiri, antara muda-mudi kritis dan stereotip komunis” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pertemuan Jokowi – Prabowo: Ucapan selamat Prabowo dan ajakan rekonsiliasi Jokowi

Jokowi-PrabowoHak atas foto
EPA

Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di stasiun MRT Lebak Bulus pada pukul 10 pagi. Ini adalah pertemuan pertama antara kedua capres sejak pilpres berakhir.

Jokowi menyatakan bahwa pertemuannya dengan Prabowo Subianto adalah “pertemuan seorang sahabat, kawan, saudara” yang sudah direncanakan sejak lama.

Ajakan rekonsiliasi Jokowi

Dalam pernyataan yang diberikan di stasiun Senayan, Jokowi kembali mengajak para pendukung kedua capres untuk ikut berekonsiliasi seperti yang dilakukan kedua tokoh.

“Saya sangat berterima kasih sekali atas pengaturan sehingga bisa bertemu dengn Prabowo Subianto. Kita juga berharap para pendukung juga melakukan hal yang sama karena kita adalah saudara sebangsa setanah air.

“Tidak ada lagi yang namanya 01, tidak ada lagi yang namanya 02.

“Tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret.

“Yang ada, adalah Garuda Pancasila.

“Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali persatuan kita sebagai sebuah bangsa.

“Karena kompetisi antar negera semakin cepat sehingga dibutuhkan kebersamaan dalam dalam membangun negara.”

“Saya ucapkan selamat bekerja”

Sementara itu, Prabowo Subianto mengatakan bahwa meskipun pertemuan ini “seolah-olah tidak formal tapi memiliki suatu dimensi yang sangat penting.”

“Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo bekum mengucapkan selamat atas Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden 2019-2014?

“Saya ini bagaimanapun ada tata krama, jadi kalau ucapakan selamat maunya langsung, tatap muka.

“Jadi saya ucapkan selamat.”

Senada dengan Jokowi, Prabowo juga mengajak para pendukung untuk berekonsiliasi.

“Kadang-kadang kita saling bersaing, itu tuntuttan politik demokrasi.

“Tetapi sesudah berkompetisi, bertarung dengan keras, tapi kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia.

“Kita sama-sama anak bangsa, sama-sama ingin berbuat baik untuk bangsa Indonesia.

“Jadi saya mengerti banyak yang masih emosional, dan kita mengerti banyak hal yang harus kita perbaiki.

“Saya berpendapat bahwa antar pemimpin kalau hubungannya baik kita bisa saling mengingatkan

“Saya ucapkan selamat bekerja.”

Mengapa MRT?

Jokowi mengatakan bahwa pemilihan MRT sebagai tempat pertemuan “karena saya tahu Pak Prabowo belum mencoba MRT”

“Ini gagasan beliau, beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT,” kata Prabowo.

“Pertemuan dimanapun bisa, di MRT bisa, mau di rumah Pak Prabowo bisa, di istana bisa. Kami sepakat untuk memilih MRT,” jawab Jokowi saat ditanyakan wartawan mengenai alasan pemilihan MRT sebagai tempat pertemuan.

Apakah ini berarti koalisi?

Prabowo juga mengatakan bahwa dia “siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” namun langsung menambahkan bahwa dia akan “mengkritisi sekali-sekali, karena demokrasi butuh checks and balances.”

Terkait isu koalisi, Jokowi mengatakan bahwa dia “harus merundingkan dengan sahabat-sahabat saya di koalisi Indonesia Kerja.”

Sambil menambahkan, “Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama, dengan relawan juga kami mendiskusikan hal ini.”


Artikel yang berjudul “Pertemuan Jokowi – Prabowo: Ucapan selamat Prabowo dan ajakan rekonsiliasi Jokowi” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Mahfud MD Katakan Tuhan Saja Toleransi, Kita Juga Harus Bisa

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD kembali mengingatkan sikap toleransi dan saling menghormati antar sesama warga Indonesia. Sikap ini sesuai semangat konstitusi yang dipancang para pendiri bangsa.

“Sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah berkat Tuhan. Karena itu kita merujuk ajaran Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya saat membuka acara Bincang Seru Mahfud di Auditorium Universitas Al-Azhar, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ajaran ketuhanan yang mendasar adalah bagaimana bertoleransi terhadap pemeluk agama lain. Mahfud menjelaskan, ajaran itu terwujud dalam agama-agama.

“Agama saya Islam. Setahu saya dalam ajaran Islam yang saya pahami ini sikap toleransi sangat ditekankan. Tuhan saja sangat toleran, masak kita tidak,” jelas  Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu.

Karena itu, Mahfud menegaskan, jangan ada pemaksaan atau tindakan semena-mena kehendak mayoritas. “Jangan sampai pecah dan perang antar saudara sendiri. Cerita dari negara-negara konflik itu sangat menyedihkan dan terpuruk,” katanya.

Untuk mendorong nilai toleransi dan nilai-nilai lain Pancasila, kata dia, pihaknya akan terus intensif menginisiasi diskusi-diskusi kepancasilaan di berbagai kampus dan komunitas. Topik yang dibahas tentang penguatan nilai Pancasila dan pelaksanaannya.

Salah satu pembicara dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Asep Saefuddin mengatakan bahwa Indonesia adalah negara percontohan dalam toleransi dan demokrasi.

“Negara-negara Timur Tengah menjadikan Indonesia sebagai percontohan bagaimana Indonesia dengan umat muslim mayoritas tetap bisa merangkul pemeluk agama lain. Mereka memuji Indonesia sebagai kodel pluralisme,” katanya.

“Keragaman itu sudah fitrah, tidak bisa dipertentangkan, bukan alat perpecahan,” ujarnya.

Menurut dia, potensi perpecahan sebagai imbas Pemilu bisa dihindari. Saat ini sudah tidak lagi menonjol kelompok paslon 1 atau 2 tapi sudah kembali menyatu.

Pembicara lain komika Ari Kriting dengan moderator Inayah Wahid, ditutup dengan stand up jenaka Cak Lontong membuat acara lebih segar meski topiknya serius.

Keluarga korban jatuhnya Boeing 737 Max di Indonesia ‘tak menerima ganti rugi yang semestinya’

Kecelakaan 737 Max Lion AirHak atas foto
EPA

Image caption

Semua penumpang dan awak Boeing 737 Max yang berjumlah 189 orang tewas ketika pesawat jatuh ke Laut Jawa 13 menit setelah tinggal landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada 2018.

Pengacara keluarga korban penumpang yang tewas dalam kecelakaan pesawat Boeing 737 Max di Indonesia pada 2018 “dipaksa menyetujui kesepakatan sehingga tidak mendapatkan kompensasi yang semestinya”.

Kepada BBC, para pengacara mengatakan banyak keluarga korban yang “dibujuk menandatangani formulir pernyataan untuk tidak mengambil langkah hukum”.

Program Panorama BBC menemukan sejumlah keluarga korban lain menandatangani formulir serupa setelah dua kecelakaan pesawat, yang menyebabkan mereka tidak bisa mengajukan Boeing di pengadilan Amerika Serikat.

Boeing menolak berkomentar tentang adanya “kesepakatan-kesepakatan ini”.

Semua penumpang dan awak Boeing 737 Max yang berjumlah 189 orang tewas ketika pesawat jatuh ke Laut Jawa hanya 13 menit setelah tinggal landas dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta pada 29 Oktober 2018.

Dalam kurun beberapa pekan, keluarga korban ditawari kompensasi oleh pengacara asuransi.

Untuk menerima uang kompensasi, keluarga korban harus menandatangani perjanjian yang tidak memungkinkan mereka mengambil upaya hukum terhadap Boeing sebagai produsen pesawat dan Lion Air, maskapai yang mengoperasikan pesawat yang mengalami kecelakaan.

Suami Merdian Agustin, Eka, meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Ia mengatakan pengacara perusahaan asuransi “memaksanya menandatangani dokumen yang akan mencabut hak-haknya sebagai keluarga korban”.

“Mereka memberi saya beberapa dokumen. Dokumen itu menyebutkan, Anda bisa menerima uang namun tidak bisa mengajukan Lion Air ke pengadilan. Anda tak bisa mengambil langkah hukum terhadap Boeing,” katanya,

Agustin mengatakan ia diminta untuk sebaiknya menandatangani dokumen dan dalam satu atau dua jam ia akan menerima uang kompensasi.

“Saya tak mau. Ini bukan soal uang, ini soal nyawa suami,” katanya.

Agustin tidak bersedia menandatangani dokumen, namun ia yakin sekitar 50 keluarga korban lainnya setuju dengan kesepakatan yang diajukan pengacara perusahaan asuransi.

Tiap keluarga korban akan menerima uang ganti rugi sekitar US$92.000 atau sekitar Rp1,29 miliar.

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap keluarga korban berhak secara otomatis menerima kompensasi setidaknya Rp1,25 miliar.

Sanjiv Singh, pengacara Amerika yang mewakili beberapa keluarga korban, kepada BBC mengatakan para keluarga korban “ditekan agar hak-hak mereka sebagai sebagai keluarga korban menjadi hilang”.

Ia mengatakan kleuarga korban yang menandatangani dokumen release and discharge pada dasarnya “telah ditipu sehingga tidak mendapatkan kompensasi yang semestinya”.

Ia menambahkan bahwa yang diuntungkan adalah Boeing, bukan keluarga korban.

Menurut Singh, keluarga korban ini berhak menerima kompensasi bernilai jutaan dolar.

Ini bukan kali pertama Boeing diuntungkan dari dokumen release and discharge semacam ini.

Pada 2005, pesawat Boing 737 jatuh di kawasan permukiman di Indonesia, menewaskan 149 orang. Para keluarga korban menandatangani perjanjian yang membuat mereka tidak bisa mengajukan Boeing ke pengadilan di Amerika.

Perjanjian serupa diajukan ke keluarga korban ketika terjadi kecelakaan terhadap pesawat 737 pada 2007 yang menewaskan 102 penumpang dan awak.

Seorang pengacara asuransi, yang tidak bersedia diungkap jati dirinya, terlibat dalam pengajuan dokumen dalam tiga kecelakaan.

Singh mengatakan dirinya sudah bertanya-tanya apakah Boeing terlibat dalam pengajuan dokumen semacam ini dalam kecelakaan pesawat Lion Air.

Ia mengatakan adalah tidak masuk akal jika Boeing tidak tahu ada dokumen release and discharge yang harus ditandatangani oleh keluarga korban.

Panorama sudah meminta komentar Boeing apakah mereka tahu soal hal ini atau apakah mereka berkoordinasi dengan pengacara perusahaan asuransi.

Hak atas foto
Getty Images

Boeing tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Panorama.

Mereka hanya mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan, Boeing “menyesalkan jatuhnya korban jiwa dan akan terus bekerja sama dengan komunitas, pelanggan dan industri penerbangan untuk membantu proses pemulihan”.

Dikatakan pula, “pihak asuransi yang bekerja untuk Boeing tengah berunding dengan perusahaan-perusahaan asuransi di seluruh dunia, sesuatu yang biasa dilakukan jika ada peristiwa seperti ini”.

Perusahaan asuransi utama bagi Lion Air dan Boeing adalah perusahaan Inggris, Global Aerospace.

Mereka membantah dugaan bahwa keluarga korban “telah ditipu sehingga tidak menerima ganti rugi yang semestinya”. Mereka menolak berkomentar lebih jauh karena terkait kerahasiaan klien.

Pernyataan Global Aerospace juga menyebutkan, “adalah praktik yang biasa terjadi di mana saat menyelesaikan klaim, pihak produsen pesawat dan maskapai pesawat terbebas dari gugatan hukum di masa mendatang”.

Pada 3 Juli 2019, Boeing mengumumkan mereka akan menyediakan dana US$100 juta untuk membantu komunitas yang terdampak oleh dua kecelakaan 737 Max.

Selain di Indonesia, pesawat 737 Max jatuh di Ethiopia pada April lalu, menewaskan 157 orang.


Artikel yang berjudul “Keluarga korban jatuhnya Boeing 737 Max di Indonesia ‘tak menerima ganti rugi yang semestinya'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Seleksi perdana Capim KPK, semua calon anggota dari polisi dinyatakan lolos

demo dukung KPKHak atas foto
BAY ISMOYO/AFP

Image caption

Foto ilustrasi: Demo mendukung KPK terhadap ancaman terhadap independensi komisi itu, 18 Februari 2015.

Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pemimpin KPK telah merampungkan seleksi perdana calon pemimpin KPK.

Dari 376 pendaftar, Tim Pansel menetapkan 192 nama yang dianggap lolos syarat administrasi.

Ketua Tim Pansel, Yenti Ganarsih mengatakan, umumnya peserta yang gagal lantaran tidak menggunakan format yang sudah disediakan panitia.

Begitu juga dengan usia peserta. Kata Yenti, banyak yang tidak lolos karena usianya di luar antara 40 – 65 tahun.

“Itu ada permasalahan (umur). Ada yang kurang dari 40 (tahun) ada yang lebih dari 65 (tahun),” kata Yenti saat memberikan keterangan pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/07), seperti dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Kamis (11/07).

Secara substansi, lanjut Yenti, mereka yang tidak lolos juga terganjal dengan syarat riwayat pekerjaan.

Sebagai mana dalam syaratnya calon pemimpin wajib memiliki pengalaman bekerja sedikitnya 15 tahun di bidang hukum, perbankan, ekonomi dan keuangan.

Hak atas foto
Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Image caption

Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Yenti Garnasih (ketiga kiri) bersama anggota Harkristuti Harkrisnowo (ketiga kanan), Al Araf (kiri), Hendardi (kanan), Marcus Priyo Gunarto (kedua kanan), dan Mualimin Abdi (kedua kiri) memberikan keterangan kepada wartawan terkait proses seleksi capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/07).

Dari rilis Tim Pansel Capim KPK, mayoritas pendaftar berasal dari kalangan akademisi/dosen di susul kalangan advokat/konsultan hukum. Sementara dari kalangan korporasi baik swasta, BUMN dan BUMD menempati urutan ke-3.

Di urutan selanjutnya pendaftar berasal dari jaksa/hakim, anggota Polri, auditor, komisioner/pegawai KPK dan lainnya (PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, pejabat negara).

Apa tanggapan pegiat anti-korupsi?

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko komposisi dari latar belakang ini sudah beragam atau tidak didominasi suatu profesi.

Tapi yang perlu diperhatikan, kata dia, apa pun profesinya, pimpinan KPK harus memiliki integritas dan independen dalam memberantas korupsi.

“Basisnya adalah dengan keragaman yang ada, yang dilihat pasti integritasnya, dengan kompetensinya serta komitmennya untuk menjadi pimpinan, untuk pemberantasan korupsi yang independen,” kata Dadang kepada BBC Indonesia, Kamis (11/07).

Hak atas foto
Tim Pansel Capim KPK 2019

Dadang melanjutkan, salah satu tolok ukur integritas dan komitmen memberantas korupsi adalah kepatuhan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Ia berharap hal ini bisa menjadi penilaian pada seleksi Capim KPK berikutnya, terutama kepada peserta yang berlatar belakang penyelenggara negara.

“Semua orang kalau mau jadi pejabat publik apalagi KPK harus melaporkan (LHKPN), tapi kepatuhan dia selama ini terhadap sistem LHKPN itu harus dinilai sebagai indikator komitmen,” tambah Dadang.

Capim KPK yang lolos syarat administrasi, sebagian berlatar belakang penyelenggara negara. Berdasarkan data KPK, tingkat kepatuhan penyelenggara negara pada 2018 lalu belum optimal.

Sebanyak 12,87% penyelenggara negara baik dari pemerintahan, penegak hukum, BUMN/BUMD hingga anggota DPR/DPRD tidak patuh untuk menyerahkan LHKPN.

Kata Dadang, catatan LHKPN ini yang juga perlu diawasi publik dalam proses seleksi Capim KPK.

“Kepatuhan dia untuk melaporkan LHKPN tepat waktu dan informasi yang akurat itu bagian dari penilaian terhadap integritas, komitmen anti korupsi,” katanya.

100% anggota polisi lolos seleksi administrasi

Tim Pansel Capim KPK meloloskan seluruh pendaftar yang berlatar belakang polisi dalam tahap seleksi administrasi. Disebutkan jumlahnya 13 orang.

“Anggota Polri, pendaftar 13 orang, lulus 13 orang,” kata Ketua Tim Pansel, Yenti Ganarsih sambil mengatakan secara keseluruhan lulus syarat administrasi seperti ketentuan yang berlaku.

Hak atas foto
PUSPA PERWITASARI/ANTARA FOTO

Image caption

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Ketua Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (keempat kiri) bersama anggota di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/06).

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia, Tito Karnavian, mengusulkan 9 perwira tinggi (Pati) Polri untuk berkompetisi duduk di kursi pimpinan KPK. Tito memastikan seluruhnya bisa bekerja secara profesional.

“Banyak sekali di sana dan sebagian besar mereka profesional dan mereka juga selesai dalam keadaan prestasi yang baik. Tidak membuat masalah,” jelasnya beberapa waktu lalu, sekaligus menepis spekulasi adanya konflik kepentingan ketika anggota polisi duduk di kursi pimpinan KPK.

Namun, berdasarkan pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sebagian dari perwira ini tidak rajin melaporkan LHKPN.

“Sebab berdasarkan hasil penelusuran mengenai kepatuhan LHKPN, sembilan orang yang digadang akan mengikuti seleksi Capim KPK nyatanya tidak ditemukan LHKPN-nya di elhkpn.kpk.go.id periode 2017-2018,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (29/06).

Tahap ‘rawan’ seleksi

Menurut mantan Ketua KPK, Abraham Samad, seluruh peserta dari pelbagai profesi dan latar belakang lembaga berhak untuk duduk di kursi pimpinan KPK.

Kata dia, hal yang perlu dinilai bukan lembaganya, tapi lebih kepada personalnya.

“Terus tidak boleh ada titipan-titipan. Tidak boleh ada representasi, tapi dia memang lolos karena dia punya integritas yang paripurna dan kapabilitas. Itu tolok ukurnya,” kata Abraham saat dihubungi wartawan Muhammad Irham untuk BBC Indonesia, Kamis (11/07).

Hak atas foto
ADEK BERRY/AFP

Image caption

“Terus tidak boleh ada titipan-titipan. Tidak boleh ada representasi, tapi dia memang lolos karena dia punya integritas yang paripurna dan kapabilitas. Itu tolok ukurnya,” kata Abraham Samad, mantan Ketua KPK.

Lebih lanjut, Abraham mengatakan seluruh tahapan pasca seleksi administrasi adalah rawan. Rawan yang dimaksud adalah butuh perhatian dan pengawasan dari publik maupun LSM.

Ini berdasarkan pengalamannya saat mengikuti Capim KPK periode lalu.

Publik perlu berperan aktif untuk menelusuri jejak rekam 192 capim KPK yang akan dipublikasi Tim Pansel Capim KPK.

“Masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya. Memberi catatan-catatan orang yang tidak layak kepada pansel. Teman-teman harus berperan aktif memberikan masukan kepada pansel tentang track record seseorang,” kata Abraham Samad.

‘Waspadai calon yang cuma cari kerja’

Abraham juga memberi catatan agar Tim Pansel mewaspadai capim KPK yang sekadar mencari kerja di KPK.

“KPK itu bukan tempat cari kerja. KPK itu tempat berjuang,” katanya.

Seleksi administrasi capim KPK baru awalan. Masih akan ada sejumlah tahapan penyeleksian berikutnya.

Tahap berikutnya adalah uji kompetensi untuk menjalani tes objektif dan penulisan makalah yang berlangsung Kamis, 18 Juli mendatang.

Lalu, mereka juga akan mengikuti tes psikologi disertai dengan penelusuran jejak rekam personal.

Pada tahap selanjutnya penyelenggaraan debat publik, tes wawancara dan kesehatan. Dari ratusan capim KPK ini, akan disaring menjadi 10 nama yang akan diserahkan ke presiden dan DPR untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Kelima pimpinan KPK baru, dijadwalkan akan dilantik pada 21 Desember 2019, saat pimpinan KPK sekarang berakhir masa jabatannya.


Artikel yang berjudul “Seleksi perdana Capim KPK, semua calon anggota dari polisi dinyatakan lolos” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Ratna Sarumpaet divonis dua tahun pidana penjara, terbukti bersalah berbohong dan bikin onar

Ratna SarumpaetHak atas foto
Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Image caption

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet melambaikan tangannya saat bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/07).

Aktivis dan eks anggota tim kampanye capres Prabowo, Ratna Sarumpaet divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (11/07) sore, karena terbukti menyiarkan berita bohong dan sengaja membikin keonaran.

Sebelumnya, Ratna Sarumpaet dituntut enam tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, karena dianggap terbukti bersalah menyiarkan berita bohong dan sengaja menerbitkan keonaran.

Dalam dakwaan pada akhir Februari 2019 lalu, Ratna dikenai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana karena dianggap telah menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran.

Ratna dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena dirinya mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal, dan dia kemudian mengadu ke calon presiden Prabowo Subianto dan Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Jaksa menilai, tindakannya itu memantik banyak pihak ikut berkomentar dan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.

Belakangan, Ratna mengaku berbohong dan mengakui bahwa mukanya bengkak karena hasil operasi pengencangan kulit muka di sebuah rumah sakit di Jakarta.

Ratna menganggap tuntutan jaksa tersebut terlalu dibesar-besarkan. Dia menyebut pasal yang didakwakan atas dirinya tidak terbukti dalam persidangan.

“Saya merasa narasi dari seluruh tuntutan hiperbola, dibesar-besarin didramatisir,” katanya, akhir Mei lalu, usai pembacaan tuntutan atas dirinya.

Hak atas foto
Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Image caption

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet (tengah) tiba untuk menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (11/07).

Pihak pengacaranya, dalam dupliknya, pekan ketiga Juni lalu, menyebut bahwa kliennya menyebarkan hoaks untuk menutupi rasa malu, lantaran menjalani operasi sedot lemak.

Tim kuasa hukumnya juga berulangkali bahwa dakwaan melakukan keonaran itu tidak pernah terbukti.

Ratna, menurut pengacaranya, juga menganggap kasusnya dipaksakan untuk membungkam sikapnya yang sering mengkritik pemerintah.

Adapun jaksa penuntut tetap bersikukuh Ratna terbukti menyebarkan berita bohong, baik secara langsung atau tidak langsung, yang menyebabkan keonaran.

Jaksa menyandarkan pada fakta persidangan, seperti terekam dari kesaksian sejumlah saksi yang dikirimi foto Ratna dengan wajah lebam yang disertai keterangan akibat pemukulan.

Ratna ditangkap saat hendak terbang ke Chile

Pada awal Oktober 2018, Ratna Sarumpaet ditangkap polisi ketika berada di Bandara Sukarno-Hatta. Saat itu Ratna mengaku hendak terbang ke Chile untuk menghadiri sebuah konferensi.

Penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong terkait tuduhannya dianiaya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Ratna Sarumpaet usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jumat, 5 Oktober 2018.

Ketika itu kepolisian juga membeberkan bukti-bukti yang menyanggah pernyataan-pernyataan Ratna yang mengaku dianiaya sejumlah orang di kota Bandung pada 21 September 2018.

Klaim Ratna ini kemudian direspon oleh sejumlah tokoh politik, termasuk pasangan capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Belakangan Ratna mengakui dirinya berbohong.

Sejumlah pihak kemudian melaporkan Ratna Sarumpaet ke polisi atas penyebaran berita bohong.

Sebelumnya Ratna dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya karena dianggap menyebarkan berita bohong.

Prabowo meminta maaf

Cerita bohong Ratna Sarumpaet saat itu telah mengecoh sejumlah politikus, salah satunya calon presiden Prabowo Subianto, yang membuatnya kemudian meminta maaf.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung Raya, pada Oktober lalu, menuntut Ratna minta maaf kepada warga Bandung.

“Saya atas nama pribadi dan pimpinan tim kami ini, kami minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya,” kata Prabowo dalam konferensi pers pada 3 Oktober 2018.

Sebelumnya, Ratna mengakui dalam jumpa pers bahwa lebam-lebam di bagian wajahnya bukan karena “dipukul dan dikeroyok di Bandung” tapi karena efek dari prosedur pengangkatan lemak di pipi kanan dan kiri.

Prabowo sempat mengecam ‘penganiayaan’ terhadap Ratna, yang merupakan anggota badan pemenangan Prabowo-Sandiaga. Dalam sebuah jumpa pers, Prabowo menyebutnya “melanggar HAM”.

Atas perannya dalam tersebarnya kebohongan ini, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak salah, tapi terlalu terburu-buru memberi pernyataan.

“Saya tidak merasa berbuat salah, tapi saya akui saya grusa-grusu (terburu-buru). Tim saya ini baru, baru belajar. Tapi tidak ada alasan kalau kita salah, kita akui salah,” ujar Prabowo.

Ratna semula klaim ‘dipukul dan dikeroyok’

Tidak lama setelah polisi mengungkap bahwa Ratna berbohong terkait kondisi wajahnya, Ratna Sarumpaet akhirnya mengakui bahwa lebam-lebam di bagian wajahnya bukan karena dipukul tapi karena prosedur pengangkatan lemak di wajahnya.

Sebelumnya, kabar bahwa Ratna “dipukul atau dikeroyok di Bandung” menjadi viral.

Fotonya dengan wajah yang lebam-lebam ramai dibagikan di media sosial, yang membuat Prabowo sendiri, didampingi Amien Rais dan Fadli Zon menemui Ratna secara langsung, awal Oktober 2018 lalu.

Sejumlah politikus di kubu Prabowo “menganggap pemukulan terhadap Ratna berlatar belakang politik, karena Ratna dikenal sebagai salah satu pengkritik Presiden Joko Widodo”.

Simpati pun berdatangan, dan Ratna antara lain “digambarkan sebagai Cut Nyak Dien dan RA Kartini di masa kini”, oleh Hanum, putri Amien Rais.

Belakangan setelah muncul pengakuan Ratna, Hanum meminta maaf melalui akun Twitternya. Hanum mengatakan pertemanan dan hubungan baik selama ini membuatnya mudah tersentuh dan iba.

“Apalagi saat beliau dengan meyakinkan menceritakan adegan pengeroyokan dengan air mata serta menunjukkan bekas di wajah. Naas, beliau mencederai kepercayaan kami semua, seluruh masyarakat Indonesia,” kata Hanum.


Artikel yang berjudul “Ratna Sarumpaet divonis dua tahun pidana penjara, terbukti bersalah berbohong dan bikin onar” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Tsunami ancam ribuan orang di Pantai Selatan Jawa: BNPB keliling 500 desa untuk siagakan warga

gempa bantenHak atas foto
Getty Images

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan Desa Tangguh Bencana (Ekspedisi Destana) di tengah ancaman tsunami yang mengintai ratusan desa sepanjang Pantai Selatan Jawa, yang didiami lebih dari 600.000 jiwa.

Ekspedisi Destana akan diadakan mulai tanggal 11 Juni hingga 16 Agustus 2019 di desa rawan tsunami sepanjang Banyuwangi, Jawa Timur, hingga Banten.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, Lilik Kurniawan, mengatakan program ini adalah respons cepat BNPB terjadap hasil kajian risiko bencana yang menunjukkan ada 5.744 desa di Indonesia berada di daerah rawan tsunami.

Sebanyak 584 desa itu berada di Selatan Jawa.

Lilik mengatakan program penangguhan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat tahu cara menyelamatkan diri saat terjadi tsunami.

“Kalau misalnya hari ini ada tsunami terjadi di Selatan Jawa, kami khawatir korban akan sangat banyak,” ujar Lilik.

Dalam program itu, kata Lilik, BNPB yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait, akan memastikan desa-desa itu memiliki sirine peringatan bencana, jalur dan tempat evakuasi, juga rambu-rambu evakuasi.

Hak atas foto
BNPB

Ia menyebut keberadaan rambu-rambu itu sangat penting mengingat daerah di Pantai Selatan Jawa adalah daerah pariwisata.

Menurut data BNPB, lebih dari 90 persen korban jiwa tsunami Pandeglang, Banten, tahun lalu, adalah wisatawan.

Lebih dari 400 jiwa meninggal dan hampir 1.500 orang luka-luka dalam bencana itu.

Kegiatan Ekspedisi Destana rencananya akan dilakukan di sejumlah sekolah, pasar, dan puskesmas di desa-desa.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Rambu-rambu evakuasi tsunami di sepanjang Pantai Selatan Jawa dinilai penting karena merupakan daerah pariwisata.

Kepala Pusat Inovasi Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menambahkan kegiatan itu akan dilengkapi dengan latihan dan simulasi untuk mengurangi risiko korban jiwa dan harta benda jika terjadi bencana.

“Jika Early Warning System (EWS) berbunyi, apa yang harus dilakukan? Kemana harus menghindarkan diri? Layanan fasilitas apa yang harus dimiliki daerah tertentu? Ini yang akan disimulasikan,” ujarnya.

Sementara, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menyebut BMKG akan mensosialisasikan tiga level peringatan tsunami pada kegiatan ini.

Tahun depan, kegiatan serupa juga akan dilakukan di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Padang.

Perlu dilakukan berulang

Pengamat Gempa, Herry Harjono, yang merupakan mantan Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan program tersebut penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga.

Namun, ia menekankan, kegiatan edukasi tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tapi harus dilakukan berulang-ulang secara mandiri oleh warga, khususnya di tingkat RT dan RW.

“Masyarakat di desa harus paham, bisa latihan sendiri,” ujarnya.

Ia mengapresiasi kegiatan ini meski instrumen deteksi gempa di Indonesia, seperti sejumlah buoy, tidak beroperasi karena rusak.

“Sementara buoy rusak, kan kita harus tetap berusaha untuk bisa selamat?” ujar Herry.

Hak atas foto
BMKG

Image caption

Buoy mendeteksi tinggi gelombang di laut secara akurat.

Pada bulan April lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memasang sebuah buoy pada kawasan Gunung Anak Krakatau.

Buoy ini adalah satu-satunya buoy yang beroperasi saat ini.

Apa kabar buoy pendeteksi tsunami?

Herry mengatakan pemasangan buoy juga alat pendeteksi tsunami lain penting untuk terus dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi bencana-bencana yang terjadi.

“Mestinya, karena kita (Indonesia) tempatnya gempa, gunung api, tsunami, longsor, harusnya kita jadi bangsa ‘jagoan’ di situ,” ujarnya.

Hak atas foto
BPPT

Meski begitu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, menyebut meski tanpa buoy, BMKG tetap bisa memberi peringatan pada warga.

“Warning tsunami itu dari hasil sensor seismograf, hitung-hitungan pemodelan tsunami,” ujarnya.

Sementara itu, Iyan Turyana, pakar teknik kelautan BPPT, mengatakan hingga akhir tahun nanti, BPPT berencana memasang empat buoy dan dua sistem Cable Based Tsunameter atau CBT, yang juga bisa digunakan untuk mendeteksi gempa.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Berbagai bangunan di Palu menderita kerusakan setelah tsunami tahun lalu.

Buoy itu akan dipasang dari sekitar perairan Bengkulu hingga Bali.

Sementera, CBT akan dipasang di Selat Sunda hingga Mentawai.

“Sampai saat ini masih dalam proses administrasi untuk pendanaannya,” ujar Iyan.

Hak atas foto
Getty/Julie Dermansky

Image caption

Idealnya, Indonesia memiliki sekitar 22 buoy.

Ia menyebut idealnya terdapat sekitar 22 buoy di perairan Indonesia.

Meski begitu, Iyan mejelaskan biaya pemasangan dan perawatan satu buoy ckup mahal, mencapai miliaran Rupiah.

Secara bertahap, BPPT akan mengembangkan sistem CBT, yang menurut Iyan, memiliki manfaat yang sama dengan buoy.

Iyan menambahkan, dari segi perawatan, kabel lebih efisien dibandingkan buoy yang setiap tahunnya harus diganti baterai. Selain itu kabel juga tidak mudah dirusak orang.

Dalam jangka panjang, ujarnya, BPPT tengah melakukan studi kelayakan untuk memasang CBT ribuat kilometer dari Selatan Jawa sampai Sumatera.


Artikel yang berjudul “Tsunami ancam ribuan orang di Pantai Selatan Jawa: BNPB keliling 500 desa untuk siagakan warga” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita