Revisi UU KPK dikhawatirkan buka peluang transaksi penegak hukum dan koruptor: ‘Kalau dia telponan dengan hakimnya bagaimana?’

Protes revisi UU KPKHak atas foto
Antara

Image caption

Anggota Wadah Pegawai KPK menaburkan bunga diatas nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Sejumlah kalangan menyatakan khawatir, perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK akan membuat badan ini menjadi “macan ompong” dalam menjaring para koruptor dan membuka peluang transaksi antara koruptor dan penyidik.

Mantan Wakil Ketua KPK, M Jasin – salah seorang yang menyatakan kekhawatiran peluang transaksi – mencontohkan perubahan pada Pasal 12 UU KPK, yang menjelaskan penyadapan hanya terbatas pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, serta tidak termasuk penuntutan—saat berkas perkara tersangka korupsi masuk ke dalam persidangan.

“Kalau dia teleponan dengan hakimnya, bagaimana? Terus ke penuntut umumnya, ‘tolong ya nanti pemberkasannya diringankan’,” kata M Jasin kepada BBC Indonesia, Selasa (17/09).

Sebelum direvisi, penyadapan dilakukan sampai tahap penuntutan. Hal ini menurut M. Jasin sebagai langkah pencegahan terjadinya ‘main mata’ antara tersangka dengan Jaksa dan Hakim.

Pemberian kewenangan untuk menghentikan dan menghentikan kasus (SP3) juga dinilai akan membuka celah transaksional kasus korupsi. “Orang itu kan ada khilafnya. Dihibur (penegak hukumnya), diajak transaksional karena transaksinya besar di SP3 itu,” kata M. Jasin.

Penangkapan kepala daerah izin dari presiden

Dengan UU KPK yang baru ini, langkah pemberantasan korupsi ke depannya diperkirakan akan semakin melempem lantaran jalur penindakan teramat birokratis. M. Jasin menyoroti hal ini pada perubahan Pasal 46 UU KPK.

Singkatnya, sebelum direvisi pasal ini memberikan KPK kewenangan untuk menangkap dan menetapkan tersangka (pejabat negara) tanpa harus izin dari presiden.

Tetapi setelah direvisi, KPK terikat dengan aturan lain yang menyebutkan penangkapan dan penetapan tersangka harus izin dari presiden.

Hak atas foto
JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO

Image caption

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK.

“Kalau minta izin kan repot mau ditangkap tangan, atau disadap kan… minta izinnya terlalu banyak termasuk kepada dewan pengawas,” lanjut Jasin.

Dosen di UIN Syarif Hidayatullah ini juga mengutarakan pengalaman saat menjabat Wakil Ketua KPK. Kata dia, semua ruang lingkup penyelidikan berada di bawah pimpinan KPK sehingga lebih efektif. Kalau yang sekarang, akan lebih merepotkan.

“Kita membayangkan seperti itu, karena dulu izinnya hanya pimpinan KPK dan semua hal yang menyangkut tentang aspek hukum, misalnya apabila ada kesalahan dan penyalahgunaan wewenang kan yang bertanggungjawab kan pimpinan KPK,” kata Jasin.

KPK jadi macan ompong

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW), Lola Ester menilai sejak diwacanakan pada 2010, revisi UU KPK ini diniatkan untuk melemahkan KPK.

“Ya, sebutlah macan ompong, sebutlah jadi semacam komisi pencegahan korupsi. Meskipun memang tidak terlihat langsung secara jelas,” kata Lola melalui sambungan telepon, Selasa (17/09).

Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung, KPK dalam proses penanganan perkara korupsi sejauh ini, menurut Lola, lebih efektif dan efisien. Dengan proses penanganan yang cepat ini, justru memberikan kepastian hukum.

Hak atas foto
Antara

Image caption

Para pegiat antikorupsi memprotes disahkannya revisi UU KPK.

“Nah KPK sedang menunju ke situ dengan proses yang cepat. Makanya dia dibikin satu atap ada penyidikan ada penuntutan. Langsung di KPK,” kata Lola.

Namun, perubahan UU KPK justru akan menghambat kinerja dari KPK, jelas Lola. Terutama, terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas.

“Karena ada izin dari dewan pengawas. Dia bisa menentukan izin penyitaan penggeledahan, penahanan, bahkan penyadapan, dalam mekanisme sebelumnnya tidak seperti itu,” kata Lola.

Segera digugat ke Mahkamah Konstitusi

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi mengatakan lembaganya segera menggugat UU KPK yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

“Kawan-kawan sudah menyiapkan untuk Judicial Review ke MK, segera,” katanya kepada BBC Indonesia, Selasa (17/09).

Hal yang dijadikan landasan hukum, kata Fajri, pengesahan revisi UU KPK cacat prosedur. Menurut aturannya, revisi UU KPK tak bisa disahkan karena tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Hak atas foto
Antara

Image caption

Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk “Pemakaman KPK” untuk menyikapi pelemahan KPK seusai DPR mengesahkan revisi UU KPK.

“Ada beberapa hal prosedural yang ditabrak oleh pembentuk Undang-Undang,” kata dia.

Publik juga tidak pernah didengarkan oleh pemerintah dan DPR dalam proses revisi UU KPK, termasuk tidak ada publikasi draf revisi UU KPK.

“Tidak pernah ada secara resmi, DPR menyampaikan kepada publik, bahwa ini loh tahapan yang sudah dilakukan, ini draf terakhir dan seterusnya. Yang kita bicarakan selama ini kan rumor,” tambah Fajri.

Saat ini KPK masih dihadapkan kasus-kasus korupsi ‘kelas kakap’ yang belum selesai. Sebut saja Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), KTP elektronik, dana talangan Bank Century, PT Garuda Indonesia, hingga tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (Wawan).

Hak atas foto
SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO

Image caption

Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut Fajri penanganan perkara atau penindakan yang dilakukan KPK merupakan sebuah prestasi yang bisa jadi akan semakin turun pasca pengesahan revisi UU KPK.

“Jelas apa yang selama ini prestasi bagi KPK di mana pemberantasan korupsi sudah mulai terlihat hasilnya, itu akan menurun. Jelas,” katanya.

Prestasi penanganan korupsi di era Jokowi

Pada periode 2014 – 2018, komisi antikorupsi telah menyelamatkan uang negara Rp1,5 triliun. Seluruh kerugian negara baik dalam bentuk aset fisik maupun nonfisik hasil korupsi telah disita dan digunakan pemerintah.

Selain itu, ICW mencatat 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Keseluruhan anggota DPR tersebut pun berasal dari ragam partai politik, yaitu Partai Golkar (8 orang), PDI Perjuangan (3 orang), PAN (3 orang), Demokrat (3 orang), Hanura (2 orang), PKB (1 orang), NasDem (1 orang) dan PKS (1 orang).

Penahanan ini lebih besar dari periode sebelum-sebelumnya.

Hak atas foto
Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Image caption

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003 hingga Juni 2019, KPK telah menangani 1.064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Dengan rincian jumlah operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 123 kali dan jumlah 432 orang tersangka.

Sementara itu, latar belakang profesi yang ditangani KPK hingga Juni kemarin berasal dari Anggota DPR/DPRD (255 perkara), Kepala Daerah (30 perkara), Pimpinan Partai Politik (6 perkara), dan Kepala Lembaga/Kementerian (27 perkara).

“Jadi yang selama ini KPK lakukan, dan trennya naik. Itu bukan kegagalan. Tapi justru sebuah keberhasilan,” kata Peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi.

Kronologi revisi UU KPK sejak 2010

Dalam catatan ICW isu revisi UU KPK mulai bergulir sejak tahun 2010 silam. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, revisi UU KPK merupakan rencana lama untuk melemahkan KPK. Sebab sejak bergulir, selalu mendapat penolakan dari masyarakat.

“Dalam naskah perubahan yang selama ini beredar praktis tidak banyak perubahan, narasi penguatan KPK seakan hanya omong kosong saja,” kata Kurnia dalam keterangan tertulisnya.

Namun di penghujung masa jabatan DPR periode 2014 – 2019, revisi UU KPK kemudian dikebut dalam waktu tiga belas hari. Revisi UU KPK akhirnya disahkan dalam sidang Paripurna ke-9 DPR, Selasa (17/09).

Dalam kurun waktu tersebut, proses pembahasan perombakan UU KPK tak luput dari kritikan mulai dari LSM, civitas akademika, internal KPK, hingga tokoh masyarakat. Proses pembahasan revisi UU KPK tidak melibatkan pimpinan KPK, dan tidak masuk dalam program prioritas (prolegnas) 2019.

Perombakan UU ini pertama kali diwacanakan DPR pada Oktober 2010, lalu menjadi Prolegnas di tahun2011. Saat itu, wacana ini mendapat perhatian yang cukup besar dari publik, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan revisi UU KPK belum mendesak.

Rencana revisi UU KPK akhirnya pupus. Lalu, 16 Oktober 2012 Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK menghentikan pembahasan revisi UU KPK. Semua Fraksi Parpol DPR pun menolaknya.

Hak atas foto
RENO/ANTARA FOTO

Image caption

Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Lalu, pada awal 2015 revisi UU KPK kembali dimunculkan oleh DPR. Saat pemerintahan Jokowi ini seluruh fraksi di DPR akhirnya bersepakat untuk memasukkan revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019.

Tapi lagi-lagi rencana ini mendapat penolakan, hingga akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan Revisi UU KPK.

Di penghujung tahun 2015 Badan legislatif DPR dan Menkumham Yasonna Laoly akhirnya menyetujui lagi Revisi UU KPK menjadi prioritas. Tapi rencana ini tak terdengar hingga mencuat dan menjadi inisiatif DPR 5 September dan disahkan 17 September 2019.

“Mulai dari penyadapan atas izin Ketua Pengadilan, pembatasan usia KPK, kewenangan SP3, sampai pembentukan Dewan Pengawas (isinya sama sejak bergulir 2010),” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.


Artikel yang berjudul “Revisi UU KPK dikhawatirkan buka peluang transaksi penegak hukum dan koruptor: ‘Kalau dia telponan dengan hakimnya bagaimana?'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kisah warga Palangkaraya yang terpaksa bertahan menghirup asap akibat kebakaran hutan: ‘Bisa pusing, bisa sesak’

Kabut Asap PalangkarayaHak atas foto
Bjorn Vaughn

Image caption

Siswa yang orang tuanya mampu secara ekonomi memakai perangkat masker yang lebih baik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (12/09).

Sebagian besar warga Palangkaraya terpaksa bertahan menghirup asap pekat akibat kebakaran hutan yang melanda dalam beberapa hari terakhir.

Polusi yang melanda ibu kota Kalimantan Tengah ini mencapai 20 kali lipat lebih parah dari batas normal yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK.

Warga yang terpaksa bertahan di tengah pekatnya asap ini termasuk Budi Di Laman, warga Dayak sekaligus pekerja serabutan yang di usia senjanya masih mencari nafkah dengan menjaga kebun karet sambil sesekali menjadi kuli bangunan.

Ia mengaku tak punya dana untuk mengungsikan keluarganya keluar kota.

“Nggak (punya uang). Tetap aja kita bertahan, saya bertahan,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Senin (16/09).

“Anak-istri saya di kota (Palangkaraya), karena istri saya kan–kami kan ada empat cucu yang kecil-kecil, dia menjaga di rumah.”

Saat ini, Budi justru memilih secara sukarela membantu pemadaman api bersama petugas pemadam kebakaran.

“Aku hampir 10 hari istirahat bekerja (untuk) memadamkan api dulu,” akunya yang sudah selama 15 tahun terakhir ikut membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia prihatin dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun. Budi berharap hujan segera turun untuk memadamkan api dan melenyapkan kabut asap.

“Yang penting saya bilang kita ini jangan sampai terserang penyakit habis asap ini. Aku ini kewalahan juga,” tutup Budi.

“Sudah hampir seperti 2015”

Warga yang memiliki dana seperti Yudistira Tribudiman bisa memilih untuk membawa keluarganya ke Jakarta pada Jumat (13/09) lalu.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Rendhik Andika/hma/pd

Image caption

Warga menggunakan masker saat berada di objek wisata bantaran Sungai Kahayan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (15/9/2019)

Ia mengaku penyakit sinusnya sempat kambuh saat kabut asap mulai menyelimuti Juli lalu.

“Awal Juli itu saya nggak begitu sadar bahwa ada asap, mungkin ada, tapi nggak begitu sadar, tapi orang lain yang hidungnya lebih peka bisa langsung cium,” tutur Yudi saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Di samping sinus, secara umum setiap kali ia menghirup asap terlalu lama, ia merasa tubuhnya tak karuan.

“Bisa pusing, bisa sesak, kayak ngos-ngosan, kayak engap gitu,” jelasnya.

Ia belum tahu kapan ia akan kembali ke ibu kota Kalimantan Tengah itu. Yang jelas, pria yang sehari-hari bekerja sebagai penyunting gambar itu mengatakan bahwa ia akan menetap sementara di Jakarta hingga kabut asap mereda, atau hingga ia harus kembali karena ada tuntutan pekerjaan.

“Kalau ada orderan untuk syuting ya saya harus balik lagi, jadi ya nyempatin aja dulu istirahat dulu lah dari asap itu,” ungkapnya.

Warga lain yang tinggal di Palangkaraya dan mengajak keluarganya mengungsi adalah Mustafa, yang sehari-hari bekerja sebagai seorang wiraswasta.

Kabut asap pekat kembali selimuti Palangkaraya, warga ‘takut kanker paru-paru’
Kebakaran hutan Kalimantan Tengah: ‘Warga batuk-batuk, sesak napas, hingga harus turun tangan padamkan api’

“Kalau saya ada kewajiban pekerjaan, tapi mungkin dia (istri) bawa anak-anak ke Jakarta dalam waktu dekat,” kisahnya.

Menurut pengamatannya yang sudah berulang kali mengalami kabut asap sejak pindah ke Kalimantan tahun 1998 lalu, kondisi tahun ini mirip dengan tahun 2015.

“Ini cukup buruk ya, ini udah hampir kayak 2015.”

Mustafa pun mengaku tidak bisa berbuat banyak menghadapi halauan asap di sana-sini. Ia mengatakan “Kita terpaksa menghirup udara yang ada. Masa beli tabung oksigen? Mahal banget.”

Hak atas foto
Bjorn Vaughn

Image caption

Walau polusi udara yang menyelubungi Palangkaraya mencapai puluhan kali lipat dari batas normal, sebagian warga tampak tidak memakai masker dan merokok sembari mengendarai motor.

Hal yang sama akan dilakukan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas.

Arie yang bersama sejumlah warga Kalimantan Tengah memenangkan gugatan melawan Presiden Joko Widodo itu berencana menjemput istri dan anak-anaknya yang bermukim di Palangkaraya untuk mengungsi ke Jakarta.

“Dua minggu lalu sudah sempat mengunjungi keluarga saya untuk dievakuasi, tapi hujan sempat terjadi di Palangkaraya sehingga tidak jadi saya evakuasi,” imbuhnya.

Keputusan Arie untuk mengungsikan keluarganya bukan baru sekarang. Pada bencana kabut asap tahun 2015 pun, ia mengevakuasi warganya keluar dari Kalimantan untuk sementara.

“Hampir lima bulan masyarakat Palangkaraya, termasuk keluarga saya itu, hidup di situasi yang sangat sulit karena kebakaran hutan dan lahan, dan asap sudah melebihi ambang batas,” tutur Arie.

Pada tahun ini, trauma tahun 2015 itu mendorongnya untuk melakukan hal yang sama. Terlebih, keluarganya sudah sakit-sakitan.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww

Image caption

Setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melayangkan peninjauan kembali (PK)

Menurutnya, sikap pemerintah yang belum menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait gugatan yang dimenangkan Arie dan kawan-kawan – terlepas dari upaya pemerintah yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus tersebut, menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus karhutla yang sudah terjadi puluhan tahun.

“Kebakaran hutan dan lahan hanya dianggap sebagai kejadian biasa dan ditangani juga secara biasa,” ungkap Arie.

“Pemerintah sedang mempermainkan nasib jutaan rakyat yang terkena kabut asap jika mereka terus mengabaikan upaya hukum, dalam konteks gugatan warga negara ini.”

Menurut Arie, pemerintah seharusnya segera menjalankan poin demi poin putusan tersebut karena di dalamnya mengandung hak warga negara atas lingkungan yang sehat.

“Sesungguhnya di situ (putusan MA) membantu pemerintah untuk melakukan upaya-upaya yang terintegrasi untuk kasus-kasus karhutla dan upaya-upaya pemulihan.”

Mengarah ke status bencana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum mengubah status Palangkaraya ke level bencana. Namun langkah tersebut menurutnya mungkin diambil dalam waktu dekat.

“Tadi sudah kami bahas di tingkat provinsi, arahnya itu memang ke arah bencana,” tutur Suyuti Syamsul, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (16/09).

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Rendhik Andika/hma/pd

Image caption

Pengendara melintas di Jembatan Kahayan yang diselimuti kabut asap di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu (15/9/2019)

Yang mengganjal perubahan status itu adalah belum adanya pemerintah tingkat kabupaten ataupun kota yang menyatakan hal demikian, yang mana menjadi syarat peningkatan status.

“Syaratnya, dua bupati atau satu (wali) kota (mengumumkan status bencana),” imbuhnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Selain membagikan ratusan ribu masker dan menyediakan 70 titik ruang oksigen secara gratis bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Pemprov Kalteng juga segera mengeluarkan kebijakan baru.

“Kita mau mengeluarkan surat,” tuturnya, “(untuk) pembebasan biaya bagi yang belum punya kartu BPJS.”

Namun ketentuan itu secara otomatis akan tidak berguna bila status Kalimantan Tengah dinyatakan dalam bencana.

Untuk itu, pihaknya menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota tengah didorong untuk mengumumkan status bencana, sehingga penanganan korban pun dapat dilakoni selayaknya kondisi bencana.

“Kita berharap sore ini (red. Senin, 16 September) kita tunggu, supaya besok bisa terbit suratnya dari provinsi,” pungkas Suyuti.

Hingga Senin (16/09) malam, terdapat 2.300-an titik api di seluruh Indonesia, menurut data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 162 titik api dengan Tingkat Kepercayaan Tinggi (81-2100%) di Kalimantan Tengah.


Artikel yang berjudul “Kisah warga Palangkaraya yang terpaksa bertahan menghirup asap akibat kebakaran hutan: ‘Bisa pusing, bisa sesak'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Rapat Paripurna DPR sahkan Revisi UU KPK

KPKHak atas foto
Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Image caption

Warga yang menamakan diri Srikandi Cinta Tanah Air menujukkan pin saat melakukan aksi ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut untuk mendukung pemerintah dan lembaga legislatif merevisi UU KPK demi kinerja KPK yang lebih baik.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat paripurna, Selasa (17/09) siang.

“Apakah pembicaraan tingkat dua tentang keputusan terhadap RUU tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di gedung DPR, Selasa (17/09).

“Setuju,” kata seluruh anggota sidang, sebagaimana dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia.

Sebelumnya Pimpinan Badan Legislatif, Supratman Andi Agtas, menyampaikanrancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disetujui tujuh fraksi di DPR.

Adapun dua fraksi, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahteram menolak terkait dengan pembentukan dewan pengawas langsung ditunjuk presiden tanpa uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Satu fraksi lainnya, yaitu Partai Demokrat, masih belum menentukan sikap karena masih menunggu rapat pimpinan.

Supratman menambahkan, revisi ini bertujuan untuk menguatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya melibatkan lembaga penegak hukum lain yaitu Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

“Jalinan kerja yang kuat dapat dilaksanakan dgn efektif,” katanya.

Revisi UU KPK sejak awal ditentang oleh kalanga pegiat antikorupsi.

Pegiat antikorupsi dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menganggap kesepakatan pemerintah-DPR untuk memasukkan pasal-pasal yang disebut kontroversial dalam revisi UU KPK akan melemahkan KPK.

Hak atas foto
Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Image caption

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 (dari kiri) Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, menyapa anggota DPR saat menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Pimpinan KPK terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/09).

Artikel ini akan terus diperbarui


Artikel yang berjudul “Rapat Paripurna DPR sahkan Revisi UU KPK” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

RKUHP: Masih ada pasal ‘ngawur’ yang ‘memperparah’ nasib korban perkosaan yang hamil

demoHak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

DPR berhenti mempublikasikan hasil pembahasan RKUHP ke publik sejak 30 Mei 2018.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan akan disahkan pada 24 September disebut masih memiliki sejumlah pasal kontroversial, sehingga dianggap justru akan “memperparah” nasib korban perkosaan yang hamil.

Salah satu kasus antara lain seorang perempuan berusia 16 tahun yang menjadi korban perkosaan tujuh laki-laki di Padang, Sumatera Barat, sebagaimana dikonfirmasi Polres Padang Pariaman, kepada BBC Indonesia.

Perempuan itu disebut mengalami perkosaan berulang-ulang sedari Februari hingga April tahun ini.

Korban, yang dilaporkan tengah mengalami trauma berat itu, kini tengah mengandung lima bulan.

“Dia tidak sekolah lagi, sudah berhenti. Dia mengundurkan diri karena hamilnya sudah kelihatan,” ujar Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, AKP Lija Nesmon.

Hak atas foto
Davies Surya/BBC

Image caption

Rancangan teranyar RKUHP mencantumkan bahwa setiap perempuan yang menggugurkan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan kandungannya dapat dipidana maksimal empat tahun.

Regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Kesehatan, tidak mengizinkan korban perkosaan seperti perempuan itu untuk menggugurkan kandungan yang usianya lebih dari enam minggu.

“Kondisi yang ada saat ini justru diperparah dengan kehadiran pasal pidana aborsi di dalam RKUHP”, ujar peneliti Institute of Criminal Justice Research (ICJR) Indonesia, Maidina Rahmawati.

Hak atas foto
Davies Surya/BBC

Image caption

Regulasi yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Kesehatan, tidak mengizinkan korban perkosaan untuk menggugurkan kandungan yang usianya lebih dari enam minggu.

Versi RKUHP terakhir tanggal 15 September 2019 masih memuat ketentuan mengenai sanksi bagi orang yang menggugurkan kandungannya, tanpa pengecualian kondisi darurat medis dan korban perkosaan.

RKUHP hanya memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tapi tidak pada perempuan yang melakukan aborsi.

Tak hanya bagi perempuan, Maidina mengatakan RKUHP memuat pasal-pasal ‘ngawur’ yang berpotensi menjerat kelompok adat, pasangan sesama jenis, hingga kelompok agama minoritas.

Pasal 304 RKUHP, misalnya, mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, yang berpotensi menjerat penganut agama minoritas di Indonesia.

ICJR juga menyorot pasal-pasal yang berpotensi menghalangi kebebasan berpendapat dan berekspresi, seperti yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court).

‘Pembahasan diam-diam’

Ratusan orang yang tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat hingga mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR untuk meminta anggota dewan menunda pengesahan RKUHP, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 24 September 2019.

Hak atas foto
BBC Indonesia/Callistasia Wijaya

Image caption

RKUHP memuat pengecualian bagi para dokter yang melakukan penguguran kandungan, tapi tidak pada perempuan yang melakukan aborsi.

“Saya mendorong DPR RI untuk menunda RKUHP dan dikaji ulang bagaimana ini bisa membela korban perkosaan dan perempuan yang harus menggugurkan kandungan karena kondisi medis,” ujar Rachel, anggota Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) di atas mobil komando.

Sementara itu, peneliti Institute of Criminal Justice Research (ICJR) Indonesia, Maidina Rahmawati, mengkiritisi pertemuan tertutup antara DPR dan pemerintah untuk membahas RKUHP (14-15 September 2019).

Menurut anggota Panja RKUHP, Arsul Sani, pertemuan itu dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta.

“Asas keterbukaan tidak pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Kita tidak alergi dengan KUHP baru, tapi prosesnya harus terbuka, harus bisa diakses publik karena menyangkut hajat orang banyak,” kata Maidina.

DPR, kata Maidina, juga telah berhenti mempublikasikan hasil pembahasan RKUHP sejak 30 Mei 2018.

Maka, para pegiat hukum pidana, yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ujarnya, selalu kesulitan mencari naskah terbaru RKUHP.

Namun, Arsul Sani membantah tudingan itu.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Peneliti Institute of Criminal Justice Research (ICJR) Indonesia, Maidina Rahmawati, mengkiritisi pertemuan tertutup antara DPR dan pemerintah untuk membahas RUKUHP.

Ia mengatakan yang dilakukan oleh pemerintah dan anggota dewan bukanlah pembahasan.

“Ini kan rapat perumusan. Rapat yang harus terbuka kan rapat pembahasan, debat. Kalau merumuskan kan sudah selesai,” ujar Arsul.

Lagipula, tambah Arsul, rapat itu dilakukan pada akhir pekan, maka tidak bisa dilakukan di gedung DPR.

Ia mengatakan secara politik hukum, isi RKUHP sudah disepakati, dan hal itu yang perlu diketahui publik.

“Masa mau tahu juga perumusan titik, koma, dan segala macam (dalam RKUHP)? Apakah pakai kata ‘terhadap’ atau ‘atas’. Itu kan nggak usah,” ujarnya.

Arsul Sani mengatakan yang sekarang perlu dirampungkan hanya bagian redaksional dan penjelasan RKUHP saja.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

DPR terlihat ‘terburu-buru’

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Jakarta, yang juga pengajar hukum pidana, Asmin Fransiska, menyarankan DPR untuk menunda pengesahan RKUHP dan melihat lagi kualitas rancangan regulasi itu.

Ia melihat DPR ingin meninggalkan warisan pada periode ini dengan mengesahkan RKUHP.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Arsul Sani mengatakan yang sekarang perlu dirampungkan hanya bagian redaksional dan penjelasan RKUHP saja.

“Ini seakan-akan, secara kuantitas, mereka terburu-buru dengan banyak hal. Padahal kualitasnya jelas nggak terlalu baik bahkan melanggar hak-hak lain, terutama Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar Asmin.

Jika memang RKUHP disahkan, ujarnya, hal itu berpotensi menciptakan masalah-masalah baru karena ada pasal-pasal dalam RKUHP yang tidak selaras dengan UU yang ada sekarang.

Contohnya, kata Asmin, peraturan mengenai narkotika.

Ia mengatakan KUHP, yang diwariskan dari zaman pemerintahan Hindia Belanda, memang sudah harus diperbarui, tapi konten RKUHP benar-benar harus diperhatikan agar tidak berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang.

Aksi tolak RUU PKS

Berbeda dengan RKUHP, para aktivis mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) secepatnya.

RUU ini dianggap penting karena akan melindungi korban pelecehan seksual.

Namun, masih ada pula kelompok yang menentang RUU tersebut.

Kepada BBC Indonesia, wartawan Julia Alazka melaporkan bahwa puluhan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi di Bandung dan sekitarnya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (16/9).

Massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung ini menyerukan penolakan terhadap RUU PKS yang mereka sebut “sangat berbahaya” karena mereka yakin, regulasi itu akan melegalkan seks bebas dan LGBT.

Hak atas foto
BBC Indonesia/Julia Alazka

Image caption

Puluhan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi di Bandung dan sekitarnya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat menentang RUU PKS.

“Jadi bapak ibu sekalian bahwa RUU PKS sangat berbahaya untuk moralitas bangsa, sangat berbahaya untuk Indonesia. Jadi hari ini kami menyatakan bahwa kami, menolak RUU PKS untuk disahkan,” ujar orator di mobil komando.

Peserta aksi, Diva Oktaviani, mengaku telah mempelajari naskah akademik RUU PKS. Ia menilai dalam RUU itu ada istilah-istilah yang multitafsir dan mengarah pada LGBT.

Namun, ada juga peserta yang mengaku belum membaca draf RUU PKS.

“Sekarang orang-orang yang mau berzinah dilegalkan, prostitusi dilegalkan. LGBT mau dilegalkan, kan sudah jelas-jelas itu dilarang oleh agama. Kita kan negara yang berazaskan agama, makanya kita tolak,” kata seorang massa aksi, Ratna.

Hak atas foto
BBC Indonesia/Julia Alazka

Image caption

Ada juga peserta yang mengaku belum membaca draft RUU PKS.

Ketika ditanya pasal mana saja yang melegalkan seks bebas dan LGBT, Ratna menjawab: “Kalau pasalnya nggak hapal, cuma kita secara umum tahunya seperti itu,” ujarnya.

Jawabannya persis dengan Yunizar.

“Ini emak-emak lah orang awam, jadi secara naluri saja kita berbicara,” kata Yunizar.

Begitupun kata Hesti, yang mengaku ikut aksi karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan akidah umat Islam.

“Kalau secara keseluruhan pasal per pasalnya saya belum pernah baca, tapi secara dari keseluruhan, itu nggak banget diterapkan di Indonesia,” kata dia.

Hak atas foto
BBC Indonesia/Julia Alazka

Image caption

Selama 2018, Yayasan SAPA mencatat ada 152 kasus kekerasan seksual dari 324 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Barat.

Sri Mulyati, Ketua Pengurus Yayasan SAPA, organisasi yang mengawal pengesahan RUU PKS, menilai orang-orang yang menolak tidak paham substansi RUU PKS.

Menurutnya, justru aturan itu melindungi orang dari perilaku yang merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Sri berpandangan RUU PKS harus segera disahkan sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual.

“Jumlah korban kekerasan seksual makin banyak tapi payung hukum yang ada belum cukup melindungi berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami korban,” kata Sri.

Selama 2018, Yayasan SAPA mencatat ada 152 kasus kekerasan seksual dari 324 kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jawa Barat.


Artikel yang berjudul “RKUHP: Masih ada pasal ‘ngawur’ yang ‘memperparah’ nasib korban perkosaan yang hamil” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Revisi UU KPK: Pasal apa saja yang dianggap akan ‘melemahkan’ KPK?

KPKHak atas foto
JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO

Image caption

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). Dalam aksi tersebut mereka menolak revisi Undang-Undang KPK dan mendesak Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK.

Walaupun ditolak pegiat antikorupsi dan kalangan masyarakat, DPR dan pemerintah sudah menyepakati secara garis besar salah-satu pasal dalam draf revisi UU KPK, yaitu tentang pembentukan dewan pengawas.

Dalam rapat panitia kerja (panja) Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, selain pasal tentang dewan pengawas, dibahas pula antara lain pasal soal penyadapan, status pegawai KPK sebagai aparatur sipil, serta surat perintah penghentian penyidikan.

“Soal dewan pengawas, DPR dan pemerintah sudah sepakat, tinggal soal komposisi serta latar belakang orang yang duduk di dewan pengawas,” ungkap anggota DPR Komisi III dan politikus PKS, Nasir Djamil kepada BBC News Indonesia, Senin (16/09).

Pembahasan pasal tentang dewan pengawas KPK, yang dituangkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM), lanjutnya, “sudah ada titik temu.”

Hak atas foto
Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Image caption

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Apa komentar terbaru Presiden Jokowi tentang revisi UU KPK?

Sementara, Senin (16/09), Presiden Joko Widodo kembali memberikan pernyataan menanggapi tudingan para pegiat antikorupsi yang menyebut pemerintah dan DPR berniat melemahkan KPK dengan merevisi UU KPK.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang, dan sudah saya sampaikan berulang kali kinerja KPK itu baik,” kata Jokowi di hadapan wartawan di Jakarta.

Jokowi kemudian menyatakan, bahwa pemerintah saat ini “memperjuangkan substansi dalam revisi UU KPK.”

Namun dalam bagian lain pernyataannya, Presiden mengatakan bahwa KPK merupakan “lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah kita dalam bernegara.”

Presiden juga meminta masyarakat mengawasi proses revisi UU KPK yang saat ini sedang berlangsung di DPR. “Ini tugas kita bersama (mengawasi), agar KPK kuat.”

Eks pimpinan KPK: ‘Jangan terburu-buru revisi’

Dalam waktu hampir bersamaan, Senin (16/09), sejumlah mantan pimpinan KPK mendatangi kantor KPK dan menyerukan agar DPR dan pemerintah tidak terburu-buru dalam merevisi UU KPK.

“Pembahasan itu jangan terburu-buru, diperbanyak menyerap aspirasi, diperbanyak menyerap pendapat,” kata mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, dalam jumpa pers usai bertemu pimpinan KPK.

Hak atas foto
RENO/ANTARA FOTO

Image caption

Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Adapun mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, mengatakan: “Keputusan yang diambil dengan situasi hari yang panas, emosi, tergesa-gesa, potensial akan menghasilkan hal yang tidak baik.”

Sementara, pegiat antikorupsi dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya menghentikan pembahasan Revisi UU KPK.

“Dan, kalau bisa tidak usah diagendakan lagi di masa mendatang, karena selalu saja melihat peta politik sekarang, upaya revisi itu munculnya menjadi pelemahan KPK,” kata Dadang kepada BBC News Indonesia.

DPR sahkan lima calon pimpinan KPK yang baru

Adapun di DPR, Senin (16/09), selain melanjutkan pembahasan revisi UU KPK, rapat paripurna telah mengesahkan lima calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, serta Nurul Ghufron.

Hak atas foto
SIGID KURNIAWAN/ANTARA FOTO

Image caption

Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Terpilihnya Firli Bahuri sebelumnya sempat mendapat kritik dari sejumlah kalangan karena dianggap pernah melanggar etik oleh pimpinan KPK. Tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Firli.

Lima orang calon pimpinan KPK akan disampaikan DPR kepada Presiden Joko Widodo, dan bakal melantiknya paling lambat 30 hari kerja semenjak penerimaan surat pemberitahuan dari pimpinan DPR.

Pasal apa saja yang ditolak pegiat antikorupsi?

Berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM) hasil pembahasan badan legislasi DPR dan pemerintah, Jumat (13/09), ada 34 poin perubahan yang disepakati, antara lain perubahan status KPK menjadi lembaga eksekutif, pegawai KPK berstatus pegawai negeri, serta penyadapan harus seizin dewan pengawas.

Pegiat antikorupsi dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, menganggap kesepakatan pemerintah-DPR untuk memasukkan pasal-pasal tersebut dalam revisi UU KPK akan melemahkan KPK.

Dadang kemudian menyoroti Pasal 12B yang menyebutkan bahwa penyadapan dapat dilakukan KPK atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Hak atas foto
Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Image caption

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK) meneriakkan yel-yel dalam unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di Denpasar, Bali, Kamis (12/09).

Dewan Pengawas disebutkan dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan KPK paling lama satu kali 24 jam sejak permintaan diajukan.

“Modus korupsi di Indonesia yang sebagian besar dalam bentuk suap. Dan suap hanya bisa dijangkau dengan mudah melalui cara penyadapan,” kata Dadang kepada BBC News Indonesia, Senin (16/09).

“Dan di Indonesia, korupsi politik di Indonesia yang high level itu, yang proses penyadapan dll itu tidak bisa ada intervensi politik. Makanya, proses penyadapan harus betul-betul steril dari intervensi politik,” paparnya.

Menurutnya, Dewan Pengawas merupakan bagian dari intervensi politik terhadap proses penegasan hukum di KPK.

Hak atas foto
Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Image caption

Sejumlah mahasiswa lintas universitas menggelar aksi mendukung KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/09).

“Padahal, apa yang sudah ada di KPK, pengawasannya secara sistemik sudah sangat memadahi,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran ini, anggota Komisi III DPR yang juga politikus PKS, Nasir Djamil mengatakan Dewan Pengawas tidak akan mencampuri urusan penegakan hukum KPK.

“Justru dia mengawasi apakah dalam fungsi-fungsi KPK dalam pencegahan dan penindakan itu mengalami abuse atau tidak,” kata Nasir Djamil kepada BBC News Indonesia.

“Jadi, pengawasan itu bagian untuk memastikan bahwa seluruhnya berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), sehingga tidak terjadi hal-hal yang melanggar kode etik,” jelasnya.

Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN)

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, pengubahan status pegawai KPK sebagai aparat sipil negara, seperti diatur dalam pasal 1 ayat 7 dalam revisi UU KPK, juga akan membatasi gerak penyidik dan penyelidik.

“Artinya, mereka akan tunduk kepada UU Aparatur Sipil, sehingga mereka tidak akan menjadi independen seperti yang dilakoni KPK selama ini,” kata Dadang.

“KPK kan sudah memiliki penyidik internal yang status hukumnya sudah kuat, diakui oleh pengadilan tipikor, MA, dan bahkan oleh MK.”

“Itu saja sudah cukup, tinggal yang diperlukan KPK sekarang adalah memberi kesempatan KPK untuk merekrut lebih banyak lagi (penyelidik dan penyidik),” jelasnya.

Hak atas foto
Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Image caption

Warga yang menamakan diri Srikandi Cinta Tanah Air menujukkan pin saat melakukan aksi ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut untuk mendukung pemerintah dan lembaga legislatif merevisi UU KPK demi kinerja KPK yang lebih baik.

Namun anggota DPR Komisi III dari PKS, Nasir Djamil, menganggap tidak ada yang salah dengan pasal yang mengatur tentang status ASN (aparatus sipil negara) pada pegawai KPK.

“Independen itu sikap, fungsinya, dan bukan lembaganya. Jadi lembaganya harus mengikuti bagaimana pengaturan oleh negara. Karena KPK itu lembaga negara pendukung,” katanya.

“Oleh karena itu, lembaga negara utama itu eksekutif, yudikatif dfan legislatif. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa KPK itu bagian dari eksekutif,” tambah Nasir.

“Tentu saja ini maksudnya agar penataan pegawai, karyawan yang bekerja di KPK mengikuti aturan-aturan negara, dalam hal ini UU Aparatur Sipil Negara.”

Hak atas foto
Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Image caption

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 (dari kiri) Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, menyapa anggota DPR saat menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Pimpinan KPK terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/09).


Artikel yang berjudul “Revisi UU KPK: Pasal apa saja yang dianggap akan ‘melemahkan’ KPK?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kebakaran hutan: Dari denda belasan triliun rupiah, pemerintah klaim baru terima Rp400 miliar dari perusahaan pembakar lahan

LingkunganHak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Pembagian masker gratis di Palangkaraya, salah satu kota yang paling terdampak karhutla.

Dari total ganti rugi sebesar Rp18,9 triliun yang wajib dibayarkan perusahaan pembakar hutan dan lahan, pemerintah mengaku baru menerima sekitar Rp400 miliar, kondisi yang disebut pegiat lingkungan akibat pemerintah yang tidak tegas.

Pengkampanye isu kehutanan di lembaga pemantau lingkungan Greenpeace, Kiki Taufik, menilai tak selesainya pembayaran ganti kerugian membuat perusahaan tak pernah mendapat efek jera.

Data perusahaan yang divonis bersalah pengadilan itu telah dibuka ke publik sejak awal 2019.

Dari total ganti rugi sebesar Rp18,9 triliun yang wajib dibayarkan perusahaan pembakar lahan, pemerintah mengaku baru menerima sekitar Rp400 miliar di antaranya.

Pemerintah, menurut Kiki Taufik memiliki beragam cara untuk menghukum perusahaan pembakar lahan dan hutan termasuk dengan mencabut izin konsesi korporasi tersebut.

“Dengan kebakaran yang saat ini terjadi, pemerintah dengan gagah sebut perusahaan Malaysia dan Singapura ikut membakar, tapi apa lanjutannya?

Hak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Sebuah kawasan hutan di Kalimantan Tengah terbakar, 14 September 2019.

“Apakah pemerintah menarik izinnya, menarik denda, dan merehabilitasi lahan? Tidak ada informasi itu. Memang setengah-setengah. Yang dilakukan pemerintah adalah pencitraan,” kata Kiki saat dihubungi, Senin (16/09).

Greenpeace mencatat, terdapat 11 perusahaan yang terbukti bersalah di pengadilan telah merusak dan membakar lahan konsesi secara sengaja. Data itu sesuai dengan pemaparan Presiden Joko Widodo, Februari lalu.

Perusahaan yang dijatuhi hukuman ganti rugi terbanyak adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, yaitu Rp16,2 triliun.

Ada pula PT National Sago Prima (Rp1,07 triliun) dan PT Bumi Mekar Hijau (Rp78 miliar).

Bumi Mekar Hijau disebut bekerja sama dengan grup Sinar Mas. BBC Indonesia berusaha menghubungi sejumlah pejabat perusahaan itu, tapi belum mendapatkan konfirmasi.

“Kalau perusahaan tidak bisa bayar, pailitkan”

Sementara itu, dalam laporan tahunan resminya, National Sago Prima mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung. Dengan alasan ini, mereka urung membayar ganti rugi yang dibebankan kepada mereka.

Hak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Seorang polisi berusaha memadamkan api yang menyala di suatu lahan di Palangkaraya, 14 September 2019.

Juru Bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jati Witjaksono, mengklaim sejauh ini pemerintah telah menerima Rp400 miliar dari total ganti rugi yang semestinya diterima.

Namun terkait sanksi lain yang disebut sejumlah kalangan lebih tegas, Jati menyebut lembaganya tak berwenang menjatuhkan hukuman itu.

“Proses yang sekarang biar ada efek jera dan pencegahan dari awal. Sebagian lahan yang terbakar ini kan karena mereka menyiapkan kebun, itu bukan kewenangan kami lagi,” kata Jati.

“Pemberi izinnya adalah bupati atau gubernur, dan di dalam izinnya harus disebutkan mereka harus bagaimana. Pemberi izinlah yang seharusnya mengawasi,” tuturnya.

Pekan lalu, KLHK menyatakan dari puluhan kasus pembakaran lahan oleh perusahaan, baru 17 perkara yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Total ganti rugi dari kasus-kasus itu Rp3,15 triliun.

Hak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Gambar udara pusat kota Palangkaraya. Menurut AirVisual.com, polusi udara di kota itu 20 kali lipat di bawah ambang batas normal.

Lantas, adakah siasat agar negara tetap dapat ganti rugi atas kerusakan lahan yang dibakar secara sengaja atau akibat kelalaian perusahaan?

Menurut Kiki Taufik dari Greenpeace, pemerintah mesti melacak kepemilikan perusahaan.

“Kalau perusahaan tidak bisa bayar, pailitkan. kan ada beneficial owner (pihak yang mendapat royalti atau deviden),” ujar Kiki.

“Bisa cek stakeholder yang berkaitan dengan Merbau Pelalawan Lestari yang tidak mampu bayar. Stakeholder-nya harus ikut bertanggung jawab.”

“Selama ini yang dilakukan pemerintah hanya di permukaan. Bagus di awal, tapi pada saat bicara detail, jauh dari harapan,” kata Kiki.

Hak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Sejumlah orangutan terlihat di Pulau Salat, 15 September 2019, saat kabut asap karhutla menyelimuti Palangkaraya.

Mandeknya proses ganti rugi, menurut Kiki, meniadakan efek jera bagi para pembakar lahan dan hutan.

Dampak terburuknya, kata dia, metode pembakaran lahan jelang musim tanam sawit dianggap benar sehingga karhutla berpotensi terus berulang setiap tahun.

“Pemerintah negara maju biasanya mengejar pelaku sampai ke hukum pidana, di Indonesia tidak seperti itu. Yang paling rugi adalah masyarakat, berapa banyak korban jiwa dan sakit?” kata Kiki.

Hingga akhir pekan lalu, KLHK mengklaim telah menyegel 42 perusahaan di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Dari jumlah itu, ada tiga perusahaan yang mendapat modal dari Malaysia dan satu yang berpusat di Singapura.

Sederet korporasi itu diduga penyebab karhutla yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat.


Artikel yang berjudul “Kebakaran hutan: Dari denda belasan triliun rupiah, pemerintah klaim baru terima Rp400 miliar dari perusahaan pembakar lahan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Kebakaran hutan: Polusi udara Palangkaraya tembus 20 kali lipat batas normal

palangkarayaHak atas foto
Bjorn Vaughn

Image caption

Walau polusi udara yang menyelubungi Palangkaraya mencapai puluhan kali lipat dari batas normal, sebagian warga tampak tidak memakai masker dan merokok sembari mengendarai motor.

Polusi udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah,selama empat hari terakhir berada dalam taraf membahayakan akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Pada Senin (16/09), kandungan polusi PM2,5 tercatat mencapai 1.413,4 mikrogram/m³. Padahal, ambang batas normal polusi PM2,5 yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah 65 mikrogram/m³.

Polusi udara dengan taraf berpuluh kali lipat dari ambang batas normal tak kunjung berubah sejak Jumat (13/09), menurut AirVisual.com yang merujuk data KLHK.

karhutlaHak atas foto
BBC News Indonesia

Partikulat (PM2,5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). Ukurannya yang sangat kecil bisa diibaratkan hanya 3% dari diameter rambut manusia.

Sedemikian kecilnya, Greenpeace Indonesia mengatakan bahwa PM 2,5 bisa dengan mudah menembus masker hijau yang biasa dipakai warga.

palangkarayaHak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Siswa sekolah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memakai masker meskipun masker yang mereka gunakan tidak mempan untuk melindungi saluran pernapasan dari kabut asap yang melanda pada Sabtu (14/09) lalu.

palangkarayaHak atas foto
Bjorn Vaughn

Image caption

Siswa yang orang tuanya mampu secara ekonomi memakai perangkat masker yang lebih baik di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (12/09).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut polusi udara, terutama yang sangat halus seperti PM 2,5, amat berbahaya bagi kesehatan terutama kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.

Penyakit yang dapat terjadi akibat PM 2,5 yang tinggi ini antara lain stroke, penyakit jantung, infeksi saluran pernapasan, kanker dan penyakit paru kronis.

Khusus untuk penyakit pernapasan, PM 2,5 menjadi partikel yang dapat memperparah dengan lebih cepat sebab dapat mengendap pada saluran pernapasan daerah bronki dan alveoli.

karhutlaHak atas foto
BBC News Indonesia

Bolak-balik ke rumah sakit

Lilis Alice, seorang warga Palangka Raya, mengaku terpaksa bolak-balik ke rumah sakit karena sakit tenggorokan. Dokter mengatakan, sakitnya itu karena menghirup asap.

“Masyarakat kan keluhan di sini mata pedas, tenggorokan sakit, badan terasa nggak enak. Kalau saya ke dokter dua kali. Sempat sembuh, tapi kena lagi,” tukasnya.

“Ini kayaknya sama seperti tahun 2015.”

palangkarayaHak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Api melalap kawasan Taman Nasional Sebangau di dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (14/09).

palangkarayaHak atas foto
Bjorn Vaughn

Image caption

Kawasan hutan di dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilanda kebakaran sehingga mengepulkan asap yang mengganggu warga sekitar.

Senada dengan Lilis, warga Pekanbaru, Ilham juga mengatakan begitu. Menurutnya buruknya udara menyerupai kondisi empat tahun silam; udara menguning dan bau asap pekat.

“Aroma (asap) sudah tajam tercium. Tajam banget. Sama kayak tahun 2015,” ujarnya geram saat dihubungi BBC News Indonesia.

“Jadi istriku, nggak pernah kena iritasi sama asap selama ini. Tapi di kulit mukanya merah-merah dan bentol juga mengelupas. Saat dibawa ke IGD, ternyata penyebabnya iritasi asap,” jelas Ilham kepada BBC News Indonesia.

karhutlaHak atas foto
Antara/Wahdi Septiawan

Image caption

Para pemadam beraksi di tengah kebakaran hutan yang melanda Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Riau, Yohanes, mengatakan sejak akhir Agustus lalu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di wilayahnya turun-naik di angka 400 atau termasuk kategori berbahaya.

Setidaknya sudah 11.654 pasien yang datang ke puskesmas di seluruh kabupaten dan kota dengan mayoritas gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Karena itu, kaya Yohanes, pihaknya membagikan setidaknya satu juta masker hijau ke masyarakat.

“Jadi keluhannya ada pneumonia dan ISPA. Tapi kebanyakan ISPA. Kami juga bagikan masker biasa, bukan N95, karena masker itu sirkulasi udaranya tidak cocok untuk situasi begini. Kalau digunakan 5-10 menit, akan sesak,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, semua biaya pengobatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini ditanggung pemerintah.

BBC Indonesia


Artikel yang berjudul “Kebakaran hutan: Polusi udara Palangkaraya tembus 20 kali lipat batas normal” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Karhutla kian meluas dan kabut asap semakin parah, BNPB kewalahan padamkan api

karhutlaHak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Warga melihat kebakaran lahan gambut dari balik jendela rumah di desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran lahan gambut di kawasan tersebut mengakibatkan satu tempat usaha warga dan sebagian dinding rumah warga ikut terbakar.

Pemerintah disarankan segera menangani dampak kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Di sisi lain, BNPB mengaku kewalahan lantaran peralatan yang dimiliki tak cukup mumpuni memadamkan api dengan cepat.

Warga di Pekanbaru, Riau dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyebut kabut asap yang mengepung sekitar rumah mereka hari-hari ini hampir menyerupai kondisi terparah dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan empat tahun silam atau pada 2015.

Lilis Alice, seorang warga Palangka Raya, bercerita terpaksa menutup semua ventilasi udara rumahnya dengan karton sejak awal September lalu. Gara-garanya, asap sudah tak bisa dibendung.

Kata dia, lantai rumahnya menjadi licin dan agak berminyak. Gorden yang tadinya berwarna putih, berubah jadi kecoklatan. Agar udara tidak pengap, ia mengandalkan kipas angin.

“Sudah dua minggu sudah tidak buka jendela dan pintu. Asap ini sudah masuk ke rumah,” ujarnya kesal ketika dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (15/9).

“Kalau pagi, kayak tinggal di negeri di atas awan. Gelap-gelapan. Jadi kalau di dalam rumah, saya nyalakan lampu, saking gelapnya,” sambungnya.

Pantauan Lilis, jarak pandang di Palangka Raya hanya 200 meter. Parahnya, udara mulai menguning tanda sudah sangat buruk. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Palangka Raya merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tertanggal 15 September pukul 15.00 WITA, termasuk kriteria berbahaya.

Gara-gara asap pula, ia harus bolak-balik ke rumah sakit karena sakit tenggorokan. Dokter mengatakan, sakitnya itu karena menghirup asap.

“Masyarakat kan keluhan di sini mata pedas, tenggorokan sakit, badan terasa nggak enak. Kalau saya ke dokter dua kali. Sempat sembuh, tapi kena lagi,” tukasnya.

“Ini kayaknya sama seperti tahun 2015.”

Hak atas foto
ANTARA FOTO/FB Anggoro

Image caption

Seorang ibu dan anaknya mengenakan masker medis saat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/09).

Senada dengan Lilis, warga Pekanbaru, Ilham juga mengatakan begitu. Menurutnya buruknya udara menyerupai kondisi empat tahun silam; udara menguning dan bau asap pekat.

“Aroma (asap) sudah tajam tercium. Tajam banget. Sama kayak tahun 2015,” ujarnya geram saat dihubungi BBC News Indonesia.

Ilham juga menutup ventilasi udara rumahnya dengan plastik, agar asap tak masuk ke rumah. Untungnya ia punya alat pembersih udara dan AC, dengan begitu setidaknya bernapas lebih lelusa. Tapi istrinya kena iritasi kulit.

“Jadi istriku, nggak pernah kena iritasi sama asap selama ini. Tapi di kulit mukanya merah-merah dan bentol juga mengelupas. Saat dibawa ke IGD, ternyata penyebabnya iritasi asap,” jelas Ilham kepada BBC News Indonesia.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Seorang warga yang mengenakan masker melintas di dekat papan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (10/9/2019). Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru menyatakan kualitas udara menurun jadi tidak sehat akibat tercemar asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pelaksana Harian Kepala Dinas Kesehatan Riau, Yohanes, mengatakan sejak akhir Agustus lalu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di wilayahnya turun-naik di angka 400 atau termasuk kategori berbahaya.

Setidaknya sudah 11.654 pasien yang datang ke puskesmas di seluruh kabupaten dan kota dengan mayoritas gejala infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Karena itu, kaya Yohanes, pihaknya membagikan setidaknya satu juta masker hijau ke masyarakat.

“Jadi keluhannya ada pneumonia dan ISPA. Tapi kebanyakan ISPA. Kami juga bagikan masker biasa, bukan N95, karena masker itu sirkulasi udaranya tidak cocok untuk situasi begini. Kalau digunakan 5-10 menit, akan sesak,” jelasnya.

Dia juga menegaskan, semua biaya pengobatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan ini ditanggung pemerintah.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Seorang pengendara motor melintasi lahan yang dilanda kebakaran di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09)

Peralatan pemadaman tidak cukup, tapi pemerintah belum minta bantuan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak Januari hingga Agustus tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada enam provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Untuk memadamkan kebakaran itu, Kepolisian mengirim lima ribu personel. Sementara BNPB mengerahkan 32 helikopter water bombing dan 10 helikopter patroli. Meski, menurut Juru bicaranya, Agus Wibowo, masih kurang.

“Enggak cukup, kurang lah. Lahan yang terbakar itu kan luas sekali dan banyak lokasi-lokasi (yang hendak dipadamkan) dengan water bombing enggak bisa langsung padam. Karena kebakarannya besar,” jelasnya.

“Jadi memang kami berusaha mencegah jangan sampai merembet. Jadi mengurangi,” sambungnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Petugas Manggala Agni Daops Pekanbaru berusaha memadamkan bara api kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (14/9/2019). Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang masih terjadi mengakibatkan sejumlah wilayah di Provinsi itu terpapar kabut asap yang menyebabkan kualitas udara memburuk.

Karena jumlah helikopter yang terbatas itu proses pemadaman, kata dia, “perlu waktu lama”.

“Intinya kebakaran sangat luas, jadi berat memadamkannya,” tukasnya.

Helikopter water bombing itu, kata Agus Wibowo, disebar ke enam provinsi. Terbanyak dikerahkan ke provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Selain itu, ada juga pesawat Hercules milik TNI yang digunakan untuk penyemaian hujan buatan. Kendati, pergerakan awan masih belum terlihat.

Namun demikian, pemerintah belum meminta bantuan dari negara lain. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jati Witjaksono, mengatakan pemerintah menjaga harkat dan martabat negara.

“Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, ‘ah gitu aja minta bantuan…’. Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain,” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berjalan usai menyegel lahan perusahaan asal Malaysia PT Adei Plantation and Industry di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/9/2019).

Catatan KLHK, hingga saat ini sudah 42 perusahaan yang disegel konsesinya untuk diteliti dan diselidiki terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dari angka itu, lima di antaranya milik perusahaan asing asal Singapura dan Malaysia. Akan tetapi pihaknya, kata Jati, pihaknya tidak bisa mempublikasikan nama-nama perusahaan tersebut.

“Itu kan informasi yang dikecualikan. Karena belum keputusan pengadilan, masih penyelidikan. Kalau dibuka, nanti kabur semua,” tuturnya.

Sementara terkait rencana pemerintah mengirim surat protes ke Duta Besar Malaysia karena menuding Indonesia sebagai penyebab tunggal munculnya asap di negara itu, belum ada tindak lanjut.

“Belum, masih dipersiapkan dan lihat perkembangan. Kalau dari mereka protes, ya kita jawab.”

Hak atas foto
AFP/Getty Images

Image caption

Sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya meredakan api yang melalap kawasan di Pekanbaru, Riau, Jumat (13/09).

Menurut Jati, asap karhutla tidak hanya berasal dari Indonesia tapi juga Malaysia, kendati diakuinya tidak sebesar Indonesia.

“Tapi di negara mereka ada titik api dan kebakaran di Semenanjung Malaya juga Serawak ada hotspot terpantau.”

Malaysia sebelumnya menyebut terkena dampak asap dengan kualitas udara di sejumlah negara bagian termasuk Kuala Lumpur menjadi tidak sehat selama beberapa hari terakhir.

Sedangkan di Singapura, perlombaan Formula 1 terancam batal. Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) menyatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Singapura semakin memburuk, dan sudah mencapai angka 112 atau kategori tidak sehat di beberapa daerah pada Sabtu malam.

Hak atas foto
Ulet Ifansasti/Getty Images

Image caption

Seorang petugas pemadam kebakaran berupaya mematikan api yang melanda kawasan gambut di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (13/09). Tagar #IndonesiaDaruratAsap mulai muncul pada Sabtu (14/09) dan sudah ada 16.300 cuitan menggunakan tagar ini hingga pukul 15.40 WIB

Pemerintah tak usah malu minta bantuan

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, menyarankan agar pemerintah berhenti berpolemik tentang kabut asap antarnegara. Sebab hal itu hanya akan memperburuk citra Indonesia di mata internasional.

“Kita harusnya ambil tanggung jawab dan kalau mau tegas, ya tegas. Misalnya ada lima perusahaan Malaysia dan Singapura, oke lah diumumkan ke publik, tapi pemerintah punya tanggung jawab untuk mengawasi dan kalau melanggar jatuhkan sanksi,” jelas Henri.

“Jadi jangan digeser ke isu antarnegara. Karena perusahaan-perusahaan itu beroperasi di Indonesia atas izin pemerintah juga kan,” sambungnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO/Rony Muharrman

Image caption

Petugas berusaha memadamkan kebakaran lahan gambut di Pekanbaru, Riau, Sabtu (07/09).

Justru, kata dia, karena kondisi dampak asap kebakaran hutan dan lahan ini sudah “sangat parah”, Henri menyarankan pemerintah untuk tak malu meminta bantuan negara lain.

Baginya yang terpenting adalah keselamatan warga.

“Ini sudah isu kemanusiaan dan ini menurut saya sih pemerintah bisa mengkalkulasi itu dan kalau butuh (bantuan) nggak usah malu-malu. Jangan sampai terulang lagi lah tragedi tahun 2015,” tukasnya.

“Beberapa hari ini sudah parah banget. Ini soal keselamatan orang, dampak terhadap manusia sudah jelas gitu kok.”

Henri juga menilai, meluasnya kebakaran hutan dan lahan tahun ini terjadi kembali karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat dan daerah terhadap para pemilik konsesi.

“Kalau saya lihat, yang nggak kelihatan itu isu soal penataan atau pengawasan terhadap izin. Bagaimana review atau audit izin jadi penting. Itu yang selama ini nggak terlihat kentara.”


Artikel yang berjudul “Karhutla kian meluas dan kabut asap semakin parah, BNPB kewalahan padamkan api” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Firli Bahuri jadi Ketua KPK dan Revisi UU KPK dibahas di DPR: ‘Memasukkan Kuda Troya ke Gedung Merah-Putih’

kpkHak atas foto
Antara/Rivan Awal Lingga

Image caption

Calon Pimpinan KPK, Irjen pol Firli Bahuri (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

Pemilihan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK pada saat pemerintah sepakat membahas revisi UU KPK di DPR menuai kritik deras dari para pegiat antikorupsi.

Ketua Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogjawan, menggambarkan situasi pemilihan capim KPK seperti ‘memasukkan Kuda Troya ke Gedung Merah-Putih’.

Tujuannya, kata Arip, membuat KPK semakin tak berdaya dalam memberantas korupsi.

“Ini semacam pertunjukan bagaimana kemudian kuda troya dibuat orang-orang yang tidak kompeten, diloloskan di dalam proses seleksi KPK,” katanya.

Komisi III DPR pada Kamis (12/9) malam telah memilih lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri dipilih menjadi ketua setelah namanya mendapat 56 suara dari 56 anggota Komisi III DPR RI.

Selain Firli, empat individu lainnya yang dipilih meliputi Alexander Marwata (petahana komisioner KPK), Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember), Nawawi Pomolango (Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar), dan Lili Pintauli Siregar (mantan wakil ketua LPSK).

Hak atas foto
Antara/SIGID KURNIAWAN

Image caption

Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah.

Sejak pendaftaran, Firli telah dikritik sejumlah kalangan karena saat menjabat deputi penindakan KPK, Firli dinyatakan melanggar etik oleh pimpinan KPK.

Mei lalu, pimpinan KPK menyebut Firli bertemu eks Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi alias TGB, yang tengah kala itu tengah diselidiki dalam dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, Firli membantahnya.

“Jadi kalau pun TGB punya persoalan terkait dengan divestasi saham. Itu masih jalan. Tidak ada pengaruh. Karena memang saya tidak berbicara kasus dengan TGB. Kebetulan, pertemuan itu kebetulan,” kata Firli saat menjalani ujian wawancara di Komisi Hukum DPR, Kamis (12/09)

Ia juga mengklaim hal ini sudah disampaikan kepada para pimpinan KPK.

“Saya sudah izin ke pimpinan KPK ke NTB mau farewell, lalu di sana saya diundang main tenis dengan pemain tenis di sana. Saya tidak mengadakan hubungan dan pertemuan. Saya bertemu iya, mengadakan pertemuan tidak,” kata Firli.

Sementara itu, anggota Komisi Hukum DPR, Arteria Dahlan mengklaim pemilihan ini bebas dari campur tangan mana pun. Ia meyakini lima pimpinan KPK yang telah dipilih bisa bekerja dengan baik.

“Yakin dan punya kesamaan visi. Memiliki persamaan frekuensi, bahwa mereka inilah yang memang benar-benar dibutuhkan oleh KPK ke depan,” kata Arteria seperti dikutip TV Parlemen, sebelum pemilihan Capim KPK berlangsung.

Hak atas foto
Antara/SIGID KURNIAWAN

Image caption

Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan) didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (ketiga kiri) dan Laode M Syarif (kedua kanan) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9). KPK menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah ini ke Presiden Joko Widodo sebagai respon atas polemik revisi UU KPK.

Mengembalikan mandat ke presiden

Menanggapi persetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU KPK, tiga pimpinan KPK aktif, Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M. Syarif mengembalikan mandat lembaganya ke Presiden Joko Widodo pada Jumat (13/09) malam.

Langkah ini merupakan bentuk protes lantaran lembaga antirasuah tak pernah dilibatkan dalam rencana perombakan UU KPK.

“Nah, ini kita betul-betul sangat bertanya-tanya, sebetulnya seperti kemarin disampaikan Pak Syarif, ada kepentingan apa sih sehingga buru-buru disahkan? Jadi poin kami yang paling utama terkait undang-undang,” kata Agus di hadapan wartawan.

Selain itu, Agus juga mengklaim telah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk mengetahui lebih jauh tentang materi perubahan dalam UU KPK. Namun, Agus mengaku hanya dijanjikan untuk diundang.

“Oleh karena itu terhadap undang-undang kami sangat memprihatinkan, dan kami menilai mungkin ini apa memang betul mau melemahkan KPK. Terus terang penilaian yang masih sementara, tapi kami mengkhawatirkan itu,” tegas Agus.

“Maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati, pada hari ini, Jumat, 13 September 2019, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada bapak Presiden RI. Kami menunggu perintah,” tambahnya.

Agus, Laode, dan Saut pun akan menunggu jawaban dari Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan mereka, Desember mendatang.

Hak atas foto
Antara/WAHYU PUTRO A

Image caption

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9).

Suasana di KPK ‘sulit digambarkan’

Terpilihnya Firli Bahuri menjadi ketua KPK pada saat revisi UU KPK bakal dibahas, mempengaruhi suasana di internal KPK. Penasehat KPK, M Tsani Annafari menyebut suasana di tubuh KPK ‘sulit digambarkan’.

“Pegawai yang melihat kasus seperti itu, malah dijadikan ketua. Coba kamu rasakan sendiri. Kita empati,” katanya kepada BBC Indonesia, Jumat (13/09).

Tsani melanjutkan, pegawai KPK saat ini masih tetap bekerja seperti biasa.

“Yang pasti kita tetap bekerja. Karena kita tetap menerima gaji. Tapi suasana kebatinannya, sulit digambarkan. Karena kita semua, ya katakanlah, tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi,” tambahnya.

Sehari setelah Firli terpilih menjadi pimpinan periode 2019 – 2023, Saut Situmorang memilih mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK. Melalui surat elektronik yang diterima pejabat di KPK, Saut menyatakan mundur dari jabatan per Senin, 16 September 2019.

Ia berpesan kepada seluruh rekan-rekannya KPK untuk tetap menegakkan sembilan nilai KPK (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil)

“Yang kita tanamkan dan ajarkan selama ini, sebagai bagian dari nilai di KPK yaitu RI-KPK (religius, integritas, kepemimpinan, profesional dan keadilan). Mari kita pegang itu sampai kapanpun,” tulis Saut.

Hal ini juga ia sampaikan di kantornya.

“Saya hari ini bukan kembali ya saya hari ini berkunjung. Oke clear ya,” kata Saut kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (12/09).

Saut tak memberikan keterangan apa-apa lagi setelah itu.

Hak atas foto
Antara/Moch Asim

Image caption

Mahasiswa membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan pada spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/9). Aksi yang diikuti mahasiswa, dosen dan masyarakat Surabaya tersebut menolak revisi UU KPK karena dianggap akan melemahkan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penasehat KPK, M Tsani Annafari, pun ikut mundur dari jabatannya. Ia mengaku sudah menyampaikan secara lisan pengunduran dirinya ke Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dan para koleganya di KPK.

Ia pun berpesan, “Yang penting begini. Tetap menyebarkan semangat untuk antikorupsi, walaupun kondisinya seperti ini,” katanya.

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo belum banyak merespons terkait perkembangan situasi di KPK.

Namun, dalam pesan singkat, ia hanya mengatakan, “Harus selalu semangat,” tulisnya.

Pengawasan harus semakin ketat

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Gita Putri Damayana, menilai peralihan pimpinan KPK menjadi tugas berat bagi Wadah Pegawai KPK untuk mengawasi pimpinan mereka dari dalam.

“Pengawasan dari publik juga harus lebih ketat, kata Gita.

“Mau nggak mau, bisa nggak bisa. Karena sekarang di KPK sudah ada orang dengan track record bermasalah, bisa saja malah jadi virus di KPK,” lanjutnya.

“Jadi publik, ketika ada penangkapan selalu bersorak, sekarang harus lebih kritis lagi jadinya,” tambahnya.


Artikel yang berjudul “Firli Bahuri jadi Ketua KPK dan Revisi UU KPK dibahas di DPR: ‘Memasukkan Kuda Troya ke Gedung Merah-Putih'” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

Pelanggar etik jadi Ketua KPK, Jokowi sebut sudah sesuai prosedur

HukumHak atas foto
NurPhoto/Getty Images

Image caption

Presiden Jokowi menyebut proses pemilihan pimpinan KPK telah berjalan sesuai prosedur.

Presiden Joko Widodo menilai tidak ada yang perlu dipersoalkan terkait lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru dipilih DPR.

Dua dari lima komisioner KPK terpilih, yaitu Firli Bahuri dan Alexander Marwata, sebelumnya dianggap memiliki catatan negatif dalam pemberatasan korupsi.

“Sudah lolos panitia seleksi dan prosedurnya ada di kewenangan DPR,” kata Jokowi terkait terpilihnya Firli, dalam sesi jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/09).

Firli merupakan jenderal polisi berpangkat inspektur jenderal. Saat menjabat deputi penindakan KPK, Firli dinyatakan melanggar etik.

Mei lalu, pimpinan KPK menyebut Firli bertemu eks Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi alias TGB, yang tengah kala itu tengah diselidiki dalam dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Jokowi juga angkat bicara tentang Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang dikabarkan mundur dari jabatannya, Jumat pagi ini.

“Hak setiap orang untuk mundur atau tidak mundur. Itu hak pribadi seseorang,” kata Jokowi.

Hingga berita ini diturunkan, BBC Indonesia masih terus berupaya mengkonfirmasi pengunduran diri itu kepada Saut.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Irjen Firli Bahuri dipilih DPR menjadi Ketua KPK untuk lima tahun mendatang.

Melansir Detikcom, dalam surat terbukanya Saut menyebut mundur dari KPK terhitung 16 September mendatang. Dalam salah satu pernyataannya, Saut berbicara tentang penegakan nilai dan prinsip yang dipegang KPK.

“Saya mohon maaf karena dalam banyak hal memang kita harus bisa membedakan antara cemen dengan penegakan 9 nilai KPK yang kita miliki (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil) yang kita tanamkan dan ajarkan selama ini, sebagai bagian dari nilai di KPK yaitu RI-KPK (religius, integritas, kepemimpinan, profesional dan keadilan).”

“Mari kita pegang itu sampai kapanpun,” demikian tulis Saut dalam suratnya.

Hak atas foto
ANTARA FOTO

Image caption

Saut Situmorang menyatakan mundur dari KPK.

Selain Firli dan Alexander Marwata, tiga pimpinan baru KPK yang telah dipilih Komisi III DPR adalah Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.

Dalam sesi fit and proper test di DPR, Kamis kemarin, Firli menyangkal tudingan main mata dengan TGB. Firli berkata, saat masih menjabat deputi penindakan, ia tak sengaja bertemu dengan TGB.

“Tidak ada pembicaraan apa pun,” ujar Firli.

Sementara itu, Alexander Marwata merupakan pimpinan KPK aktif. Sebelum terpilih masuk komisi antirasuah lima lima lalu, mantan hakim itu disorot karena memberi pendapat berbeda dalam sidang kasus korupsi yang menjerat eks Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Meski Marwata tak setuju Ratu Atut melakukan korupsi, dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, politikus Golkar itu tetap dinyatakan bersalah.

Lima pimpinan KPK yang baru terpilih akan menggantikan komisioner periode 2014-2019 yang masa jabatannya akan berakhir 21 Desember mendatang.

Berita ini akan terus diperbarui.


Artikel yang berjudul “Pelanggar etik jadi Ketua KPK, Jokowi sebut sudah sesuai prosedur” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita